Ketua DPD Usul Swab Antigen untuk Pelajar dan Mahasiswa Digratiskan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD

MerahPutih.com - Menanggapi keberatan orangtua atas kewajiban melakukan Swab Antigen bagi pelajar setiap hendak melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah, Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti mengusulkan agar hal itu disubsidi alias digratiskan oleh pemerintah.

Tak hanya kepada pelajar, kewajiban Swab Antigen juga berlaku untuk kalangan mahasiswa yang akan beraktivitas di kampus. Bagi La Nyalla, hal yang wajar apabila orangtua siswa dan mahasiswa merasa keberatan.

Baca Juga

Sindikat Pemalsuan Hasil Swab PCR di Bandara Soetta Libatkan Belasan Pelaku

"Kebijakan kewajiban Swab Antigen tentu harus dipikirkan baik-baik. Tidak semua orangtua siswa dan mahasiswa memiliki kecukupan dana jika setiap kali harus beraktivitas harus menyertakan Swab Antigen," kata La Nyalla dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (19/1).

Jika kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah cluster penularan COVID-19 di sekolah dan kampus, bekas Ketum PSSI itu pun sangat menyetujuinya. Hanya saja, ia menilai pembiayaan bisa disubsidi sepenuhnya oleh pemerintah.

"Ada baiknya pemerintah melalui koordinasi Kemenkes dan Kemendikbud memberikan subsidi Swab Test atau menggratiskannya untuk pelajar dan mahasiswa yang akan beraktivitas," tegas La Nyalla.

Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti. Foto: MP/Istimewa
Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti. Foto: MP/Istimewa

Bukan tanpa alasan usulan tersebut diajukan. Selain meringankan beban masyarakat di masa pandemi, juga agar proses belajar mengajar di sekolah dan kampus tak menemui hambatan. Di sisi lain, mereka juga merasa aman dari paparan COVID-19.

"Bagaimana jika orangtua siswa atau mahasiswa tak punya uang untuk Swab Test. Artinya dia terhambat melakukan aktivitas belajar mengajar. Usulan subsidi atau gratis ini saya realistis mengingat pelajar atau mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan tentunya tak sebanyak mereka yang belajar di rumah. Jadi tidak akan memberatkan keuangan pemerintah," tutupnya. (Pon)

Baca Juga

Rizieq dan Menantunya Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Tes Swab, Dirut RS Ummi Absen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSBB DKI Terpaksa Diperpanjang Gegara Kasus COVID Terus Melonjak
Indonesia
PSBB DKI Terpaksa Diperpanjang Gegara Kasus COVID Terus Melonjak

Pelandaian grafik kasus aktif bukanlah tujuan akhir

Ketua DPR Tegaskan Fasilitas Isoman Bagi Sejawatnya Belum Perlu Dilakukan
Indonesia
Ketua DPR Tegaskan Fasilitas Isoman Bagi Sejawatnya Belum Perlu Dilakukan

Puan meminta Sekjen DPR juga segera berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19

Pemerintah Beberkan Alasan PPKM Gunakan Istilah Level
Indonesia
Pemerintah Beberkan Alasan PPKM Gunakan Istilah Level

Pemerintah menjelaskan alasan mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM dengan level tertentu.

Satgas COVID-19 Bakal Lakukan Rapid Tes Panitia dan Peserta Maulid dan Nikahan Anak Rizieq
Indonesia
Satgas COVID-19 Bakal Lakukan Rapid Tes Panitia dan Peserta Maulid dan Nikahan Anak Rizieq

Satgas Penanganan COVID-19 juga memberikan puluhan ribu masker

Ketua DPRD Sebut Keterisian Tempat Tidur COVID-19 DKI Capai 50 Persen
Indonesia
Ketua DPRD Sebut Keterisian Tempat Tidur COVID-19 DKI Capai 50 Persen

Prasetyo meminta kepada warga Jakarta agar tidak abai dalam menjalankan protokol kesehatan

Jelang PPKM Darurat Diberlakukan, Pengguna KRL Anjlok
Indonesia
Jelang PPKM Darurat Diberlakukan, Pengguna KRL Anjlok

Jumlah penumpang KAI Commuter terus mengalami penurunan. Hal ini tal lepas dari adanya kebijakan work from home (WFH) 75 persen.

Jangan Lupa, Hari Ini Pengumuman Hasil Seleksi PPDB DKI Tahap Kedua dan Ketiga
Indonesia
Jangan Lupa, Hari Ini Pengumuman Hasil Seleksi PPDB DKI Tahap Kedua dan Ketiga

DKI akan mengumumkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahap dua untuk SMP, SMA dan SMK, serta tahap ketiga untuk SD.

RSD Wisma Atlet Sumbang 3 Persen Kasus COVID-19 Hingga Saat Ini
Indonesia
RSD Wisma Atlet Sumbang 3 Persen Kasus COVID-19 Hingga Saat Ini

Indonesia tengah berusaha menekan jumlah kematian akibat Corona

Dipecat, Bekas Ketua DPC Partai Demokrat Halut Gugat AHY Rp5 Miliar
Indonesia
Dipecat, Bekas Ketua DPC Partai Demokrat Halut Gugat AHY Rp5 Miliar

Bekas Ketua DPC Partai Demokrat Halmahera Utara, Yulius Dagilaha menggugat Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dalam permohonannya, Yulius meminta AHY membatalkan SK pemecatan dan membayar kerugian Rp5 miliar.

Tanggung Jawab Negara, Warga Sebut Sudah Seharusnya Vaksin COVID-19 Gratis
Indonesia
Tanggung Jawab Negara, Warga Sebut Sudah Seharusnya Vaksin COVID-19 Gratis

Masyarakat gembira akhirnya vaksin COVID-19 digratiskan oleh Presiden Jokowi.