Ketua DPD Ungkap Hilangnya Pancasila sebagai Norma Fundamental Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-Humas DPD RI

MerahPutih.com - Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika kepada jajaran civitas akademika Universitas Islam Jember, Jumat (29/7).

Pada kegiatan itu, La Nyalla didampingi Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) KH Achmad Siddiq Jember, Prof Dr Abd Muis Thabrani, M.M. Hadir pula jajaran Rektorat Universitas Islam Jember seperti Drs H Abdul Hadi, SH, SPd, MM (Rektor), Dr Moh Qurtubi MPdI (Wakil Rektor I), Nanang Tri Budiman SH MHum (Wakil Rektor II) dan Saman Hudi SAg MSi (Wakil Rektor III), sejumlah dosen dan mahasiswa Universitas Islam Jember.

Menurut La Nyalla, Pancasila adalah norma fundamental negara dalam mengurus kepentingan rakyat. Pancasila merupakan falsafah yang sudah semestinya menjadi menjadi pedoman bagi negara dalam mengambil keputusan.

Baca Juga:

Pancasila Amanatkan Negara Mampu Cukupi Kebutuhan Pangannya Sendiri

"Hal itu tentu harus tercermin dalam setiap kebijakan yang diambil oleh negara. Tetapi isi konstitusi kita sudah tidak nyambung dengan Pancasila, terutama sejak amendemen 1999-2002 silam,” ujar La Nyalla.

Dari hasil penelitian akademik sejumlah profesor di UGM, di antaranya Prof Kaelan dan Prof Sofian Effendi, Pancasila sudah tak lagi menjadi spirit bagi konstitusi bangsa ini sejak tahun 2002 hingga hari ini.

"Sejak saat itu, Pancasila tak lagi menjadi dasar penyelenggaraan bangsa ini. Ekonomi kita bukan lagi ekonomi Pancasila, namun telah berubah menjadi ekonomi berwatak kapitalistik. Pun halnya dengan demokrasi, tak lagi mengedepankan demokrasi Pancasila, namun demokrasi liberal ala Barat," kata La Nyalla.

Buktinya, bangsa ini membiarkan ekonomi tersusun oleh mekanisme pasar, bukan disusun untuk kemakmuran rakyat. Dalam mengambil keputusan, bangsa ini juga mengedepankan suara terbanyak, bukan lagi musyawarah mufakat seperti norma dari sila keempat Pancasila.

“Akibatnya oligarki ekonomi semakin rakus dalam menguras kekayaan bangsa ini. Dan demokrasi one man one vote menghasilkan polarisasi di masyarakat, karena suara profesor, sama dengan suara provokator,” tukasnya.

Baca Juga:

Tari Gatotkaca dan Gending Pancasila Warnai Peringatan Bulan Bung Karno di Solo

"Oleh karenanya, saya mengajak semua pihak untuk untuk kembali kepada jati diri bangsa yakni Pancasila. Kita juga harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian disempurnakan dengan cara yang benar tanpa mengubah sistem demokrasi Pancasila," tegas La Nyalla.

Imbas dari Pancasila yang tak lagi menjadi spirit UUD 1945, La Nyalla menilai hal itu berimbas pada semangat persatuan kebangsaan yang melemah.

"Di tingkat akar rumput terjadi perpecahan. Muncul istilah-istilah yang tak pantas seperti 'cebong' dan 'kampret', 'kadrun' dan lain-lain. Tentu hal ini tak boleh dibiarkan terus menerus, karena sama sekali tidak bermanfaat bagi bangsa," kata La Nyalla.

La Nyalla menilai, menyelesaikan problematika bangsa tak bisa secara parsial pada tingkat hilir. "Harus kita selesaikan di hulunya, yakni konstitusi kita," ujar LaNyalla.

La Nyalla mengajak civitas akademika Universitas Islam Jember untuk ikut meresonansikan agar kita kembali kepada UUD 1945. Kembali ke Pancasila.

"Mari kita berpikir dalam kerangka negarawan yang berorientasi pada next generation, bukan sebagai politisi yang hanya memikirkan next election," kata La Nyalla.

Rektor Universitas Islam Jember Abdul Hadi mengatakan, paparan yang disampaikan La Nyalla cukup komprehensif. Ia pun berharap bangsa ini kembali ke jalur yang benar sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

"Kalau kita dengar paparan Pak La Nyalla tadi, kita ingin bangsa ini semakin baik ke depannya, menjadi bangsa yang sehat ke depan," harap dia. (Pon)

Baca Juga:

BNPT Temukan Ratusan Konten Propaganda Anti-Pancasila di Media Sosial

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Beberkan Alasan Rekrut Novel Baswedan Cs
Indonesia
Kapolri Beberkan Alasan Rekrut Novel Baswedan Cs

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melantik 44 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur negeri sipil (ASN) Korps Bhayangkara.

Giring Ganesha Mundur dari Pencapresan
Indonesia
Giring Ganesha Mundur dari Pencapresan

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha salah satu yang menjatakan diri maju dalam pencapresan pada 2024 mendatang.

Gerindra Akan Segera Deklarasikan Prabowo Jadi Capres 2024
Indonesia
Gerindra Akan Segera Deklarasikan Prabowo Jadi Capres 2024

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan, pihaknya akan segera mendeklarasikan secara resmi Prabowo sebagai Capres.

Di DPR, Pimpinan KPK Ungkap Anggota Legislatif Paling Malas Lapor LHKPN
Indonesia
Di DPR, Pimpinan KPK Ungkap Anggota Legislatif Paling Malas Lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tingkat kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya mencapai 97,35 persen.

164 Juta Lebih Warga Indonesia Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Lengkap
Indonesia
164 Juta Lebih Warga Indonesia Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Lengkap

Jumlah warga negara Indonesia yang telah menerima vaksin dosis lengkap mencapai 164 juta jiwa lebih hingga Selasa (26/4), pukul 12.00 WIB.

Menaker Sebut Klaim JHT Cair Maksimal 5 Hari
Indonesia
Menaker Sebut Klaim JHT Cair Maksimal 5 Hari

Kemudian pembayaran manfaat JHT paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan pekerja tetap dapat mengajukan klaim manfaat JHT meskipun terdapat tunggakan pembayaran iuran JHT oleh pengusaha, di mana tunggakan iuran tersebut wajib ditagih oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengusaha.

Cegah Cacar Monyet Meluas, Jokowi Perintahkan Perketat Pintu Masuk ke Indonesia
Indonesia
Cegah Cacar Monyet Meluas, Jokowi Perintahkan Perketat Pintu Masuk ke Indonesia

Jokowi pun meminta masyarakat tidak terlalu panik setelah pasien pertama cacar monyet atau monkeypox terkonfirmasi di Indonesia. Sebab, penularan cacar monyet bukan lewat droplet layaknya COVID-19.

Sekjen PDIP Bandingkan Anies dengan Jokowi-Ahok dalam Memimpin Jakarta
Indonesia
Sekjen PDIP Bandingkan Anies dengan Jokowi-Ahok dalam Memimpin Jakarta

Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera berakhir pada Oktober 2022.

Dinkes DKI Ajak Orang Tua untuk Ikut Imunisasi PCV pada Anak
Indonesia
Dinkes DKI Ajak Orang Tua untuk Ikut Imunisasi PCV pada Anak

Pneumonia merupakan penyebab utama kematian bayi dan balita di Indonesia.

Kemenkumham Masih Proses Pendaftaran Citayam Fashion Week
Indonesia
Kemenkumham Masih Proses Pendaftaran Citayam Fashion Week

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengkonfirmasi bahwa Citayam Fashion Week tengah dalam proses pendaftaran merek.