Ketua DPD Sesalkan Dugaan Kecurangan terhadap Atlet Binaraga Jatim di PON Papua Ilustrasi binaraga - Sejumlah peserta mengikuti Indonesia Open Body Fitness 2021 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/3/2021). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/wsj.

MerahPutih.com - Ketua DPD RI yang juga Senator asal Jawa Timur (Jatim) La Nyalla Mattalitti menyesalkan perlakuan diduga tidak sportif terhadap atlet-atlet binaraga Jatim yang berlaga di PON XX Papua.

Untuk itu, La Nyalla yang juga sebagai Ketua Dewan Penyantun KONI Jatim meminta hal itu terus disuarakan ke induk organisasi tertinggi KONI pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai pembina olahraga nasional.

"Sangat disesalkan terjadi kecurangan di event besar sekelas PON. Harusnya semua menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas, fair play dan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Sangat memprihatinkan menurut saya kalau sportifitas sudah dikesampingkan," ujar La Nyalla saat menerima pengaduan dari atlet-atlet binaraga Jawa Timur yang berlaga di PON XX Papua di gedung KONI Jawa Timur, Minggu (10/10).

Baca Juga:

Keterisian Pusat Isolasi COVID-19 PON Papua Capai 11 Persen

Para atlet yang hadir dalam pertemuan antara lain Misnadi, Komara Ditayana, Akbar, Dedi Rahmono dan pelatih kepala yang juga manager atlet binaraga Jatim Raja Siahaan.

La Nyalla juga meminta induk olahraga binaraga yang menaungi yakni PBFI (Perkumpulan Binaraga dan Fitnes Seluruh Indonesia) untuk bertanggung jawab terkait permasalahan tersebut.

"Harus diselesaikan persoalan ini agar tak muncul preseden buruk seolah-olah prestasi bisa diatur atau dipermainkan oleh oknum-oknum," katanya.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menyampaikan sambutan secara virtual (ANTARA/DPD RI)
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (ANTARA/DPD RI)

Raja Siahaan menjelaskan bahwa banyak kecurangan yang jelas sangat kentara dalam pertandingan final yang berlangsung di auditorium Universitas Cenderawasih tersebut. Raja sebagai pelatih kepala sudah melakukan protes keras, namun tidak ada tanggapan dan dewan juri seakan kabur.

"Keputusan dewa juri pada pertandingan itu benar-benar merugikan tim Jatim. Misalnya atlet kami Misnadi yang sebenarnya sudah mendapat medali di kelas 70 kg, saat akan naik panggung untuk menerima medali tahu-tahu namanya tidak dipanggil," katanya.

Selain Misnadi, kecurangan juga menimpa Komara di kelas 80 kg. Komara yang sudah 4 kali meraih medali emas di ajang PON dan merupakan andalan Jatim gagal mempersembahkan medali emas karena dikalahkan keputusan dewan juri.

"Saat itu sempat ricuh di arena pertandingan. Kami pertanyakan keputusan dewan juri, kami minta data penilaian dibuka agar transparan. Tapi dewan juri tidak bisa memberikan jawaban dan malah mengadu ke petugas keamanan," ujar Raja.

Baca Juga:

Raih Emas, Pengawal Jokowi Pecahkan Rekor Atletik PON Papua

Karena kesal, menurut Raja, tim binaraga Jatim mengembalikan dua medali perunggu yang didapat di kelas 65 kg atas nama Kariyono dan 80 kg atas nama Komara Ditayana.

"Di level PON saja panitia berani berbuat curang seperti itu, apalagi di level ke bawah. Mungkin kami akan melakukan mosi tidak percaya ke PP PBFI," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Besok Lima Atlet DKI yang Terpapar COVID-19 di PON Papua Dipulangkan ke Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ibu Kota Pindah, Ketua DPRD DKI ingin Jakarta seperti New York
Indonesia
Ibu Kota Pindah, Ketua DPRD DKI ingin Jakarta seperti New York

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berharap Jakarta tetap menjadi kota istimewa dan berubah sebagai pusat bisnis seperti New York.

Bus Wisata Kecelakaan di Tol Surabaya - Mojokerto, 14 Orang Meninggal
Indonesia
Bus Wisata Kecelakaan di Tol Surabaya - Mojokerto, 14 Orang Meninggal

Sementara, untuk 11 orang korban luka berat dirawat RS Petro Kimia Gresik, RS Citra Medika Kabupaten Mojokerto, RS Emma Kota Mojokerto.

Buntut 11 Santri di Ciamis Meninggal, Kegiatan Susur Sungai Tanpa SOP Dihentikan
Indonesia
Buntut 11 Santri di Ciamis Meninggal, Kegiatan Susur Sungai Tanpa SOP Dihentikan

Ridwan Kamil meminta BPBD Jabar untuk menyusun SOP mengenai kegiatan alam dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan.

Setelah Deflasi di Februari, BI Proyeksi Bulan Maret Alami Inflasi
Indonesia
Setelah Deflasi di Februari, BI Proyeksi Bulan Maret Alami Inflasi

BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19.

Pembahasan RUU LLAJ Masih Tertahan di Baleg DPR
Indonesia
Pembahasan RUU LLAJ Masih Tertahan di Baleg DPR

Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) secara resmi belum bisa dilaksanakan Komisi V DPR RI.

Shin Tae-yong Turunkan Tiga Bek Tengah dan Cadangkan Elkan-Egy
Indonesia
Shin Tae-yong Turunkan Tiga Bek Tengah dan Cadangkan Elkan-Egy

Tiga bek tengah yang dimainkan sekaligus oleh Shin pada pertandingan yang digelar di Stadion Nasional, Singapura, itu adalah Rizky Ridho, Fachruddin Aryanto dan Alfeandra Dewangga.

Bambang Susantono dan Petinggi Sinarmas Land Jadi Pimpinan Kepala Otorita IKN
Indonesia
Bambang Susantono dan Petinggi Sinarmas Land Jadi Pimpinan Kepala Otorita IKN

Jokowi memang kedapatan pernah bertemu dengan Donny. Pertemuan tersebut terjadi pada akhir tahun lalu, kala Jokowi berkunjung ke kawasan Green Office Park, BSD City.

Waketum PKB Bicara soal Peluang Usung Prabowo-Cak Imin di Pilpres 2024
Indonesia
Waketum PKB Bicara soal Peluang Usung Prabowo-Cak Imin di Pilpres 2024

“Tunggu saja tanggal mainnya. Masih cukup waktu mematangkan semua prosesnya,” ujar Jazilul.

DPD Minta Pemerintah Berikan Penjelasan Utuh ke Publik Terkait Pemilihan Nama IKN
Indonesia
DPD Minta Pemerintah Berikan Penjelasan Utuh ke Publik Terkait Pemilihan Nama IKN

“Pemerintah perlu memberikan ruang pada masyarakat untuk memahami latar belakang usulan nama dari pemerintah ini. Maka perlu landasan filosofis, historis, sosiologis, dan visi soal Indonesia di masa depan, hendaknya dapat dijelaskan dari penamaan ini,” ujar Teras dalam keterangannya, Senin (17/1).

PKB Ogah Ajukan Hak Angket Minyak Goreng Seperti Usulan PKS
Indonesia
PKB Ogah Ajukan Hak Angket Minyak Goreng Seperti Usulan PKS

PKS menyatakan akan mengusulkan penggunaan hak angket terkait kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng yang terjadi di masyarakat belakang ini.