Ketua DPD Sebut Presidential Threshold Banyak Mudharat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengisi kuliah umum di Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (29/5/2021). ANTARA/HO/

MerahPutih.com - Ketua DPD RI, La Nyalla Mattaliti menilai, ambang batas calon presiden atau presidential threshold, memiliki banyak mudharat daripada manfaat. La Nyalla menilai butuh amandemen ke-5 untuk memperbaikinya.

Hal tersebut disampaikan La Nyalla saat mengisi kuliah umum ‘Amandemen Kelima: Sebagai Momentum Koreksi Perjalanan Bangsa’ di Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (29/5).

Baca Juga

Presiden PKS Sebut Anies Berpeluang Menangi Pilpres 2024

"Oleh karena itu kita perlu koreksi lagi terkait hal itu. DPD RI pun sudah mempersiapkan kajian untuk amandemen konstitusi ke-5 agar ada keadilan dan ada kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk menjadi pemimpin nasional," ujarnya.

UUD hasil Amandemen 2002, kata La Nyalla, telah memberikan mandat Partai Politik sebagai satu-satunya saluran untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tata caranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Dalam UU ditegaskan untuk mengusung pasangan Capres-Cawapres, Parpol atau gabungan Parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Partai yang tidak menggenapi persentase ini harus berkoalisi," lanjutnya.

Argumentasi mengenai presidential threshold disebut-sebut untuk memperkuat partai politik. Selain itu juga agar presiden dan wakil presiden terpilih punya kekuatan politik di parlemen.

Ketua DPD RIbLa Nyalla Mahmud Mattalitti  didaulat menjadi pembucara utama (keynote speaker) dalam Rapat Kerja Nasional Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (Kapten) Indonesia yang digelar di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (29/5/2021). ANTARA
Ketua DPD RIbLa Nyalla Mahmud Mattalitti didaulat menjadi pembucara utama (keynote speaker) dalam Rapat Kerja Nasional Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (Kapten) Indonesia yang digelar di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (29/5/2021). ANTARA

Dengan begitu, presidential threshold memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sebab parlemen yang kuat dikhawatirkan akan melemahkan sistem presidensial.

"Sepertinya masuk akal. Tapi bila dicermati konteksnya jelas bukan soal kuat atau lemahnya eksekutif versus legislatif, tetapi keseimbangan peran. Menguatkan sistem presidensial tidak berbanding lurus dengan penguasaan eksekutif di parlemen. Koalisi penguasa yang gemuk dan minim oposisi mengundang penyalahgunaan kekuasaan karena sulitnya check and balance," lanjutnya.

Artinya, menurut bekas Ketum PSSI ini, presidential threshold lebih banyak mudharatnya. Pertama, meski di atas kertas bisa memunculkan tiga hingga empat pasang calon, dalam prakteknya tidak seperti itu.

"Dalam pemilu yang lalu-lalu hanya bisa memunculkan dua pasang calon. Dampaknya, pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput. Polarisasi ini tidak juga reda meski elit telah rekonsiliasi," ujarnya.

Presidential threshold dinilai La Nyalla juga mengerdilkan potensi bangsa. Banyak calon pemimpin kompeten yang tidak bisa dicalonkan karena ada aturan main seperti itu.

"(Mudharat) Ketiga, presidential threshold berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Banyak pemilih yang memilih golput karena calon mereka tidak mendapat tiket kontestasi," lanjutnya.

Lalu yang keempat, kata LaNyalla, adalah partai kecil cenderung tidak berdaya di hadapan partai besar. Mereka ikut saja tentang keputusan calon yang akan diusung bersama.

"Inilah yang saya katakan, presidential threshold bukan saja menghalangi putra-putri terbaik bangsa untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih, tetapi juga menghalangi kader partai politik, hanya karena partainya tidak memiliki suara yang mencukupi untuk mengusung kader terbaiknya," ujar LaNyalla.

Karena itu, LaNyalla berharap dengan adanya Amandemen Konstituai ke-5 putra-putri terbaik yang non-partisan, bisa dipilih untuk dicalonkan sebagai presiden.

"Perlu dicermati ada hasil survei Akar Rumput Strategis Consulting (ARSC) yang dirilis 22 Mei 2021 kemarin, bahwa 71,49 persen responden ingin calon presiden tidak harus kader partai. Dan sisanya hanya 28,51 persen yang menginginkan calon presiden dari kader partai. Lantas bagaimana harapan 71,49 persen responden tersebut tersalurkan?” sebutnya.

Diingatkan La Nyalla, sebelum amandemen UUD 1945 ke-4, MPR bisa mengusung dan memilih calon presiden, di mana anggota MPR terdiri dari DPR yang merupakan representasi partai politik, lalu utusan golongan dan utusan daerah. Kemudian setelah amandemen, MPR terdiri dari DPR yang merupakan representasi partai politik dan DPD yang merupakan representasi daerah.

“Sehingga sejatinya DPD adalah jelmaan dari utusan daerah. Jika dulu utusan daerah terlibat dalam mengusulkan dan memilih presiden, mengapa setelah Amandemen 2002, DPD tidak dapat mengusulkan calon presiden?” kata LaNyalla.

Padahal menurut La Nyalla, seharusnya DPD bisa menjadi saluran atas harapan 71,49 persen responden dari hasil survei ARSC yang menginginkan calon presiden tidak harus kader partai.

“Di sinilah perlunya kita berpikir jernih dan melakukan perenungan sekaligus refleksi atas perjalanan bangsa ini. Sekali lagi, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah perjalanan bangsa Indonesia hari ini semakin menuju cita-cita para pendiri bangsa, atau semakin menjauh?” tutupnya. (Pon)

Baca Juga

Anies Kembali Dapat Dukungan Maju di Pilpres 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pelapor Ogah Mediasi dengan Jerinx, Proses Hukum Jalan Terus
Indonesia
Pelapor Ogah Mediasi dengan Jerinx, Proses Hukum Jalan Terus

Intinya bukti-bukti terkait dengan adanya ancaman kekerasan melalui media elektronik

DPR Sebut Permenperin No.3/2021 Berdampak Negatif untuk UMKM
Indonesia
DPR Sebut Permenperin No.3/2021 Berdampak Negatif untuk UMKM

Anggota DPR, Arteria Dahlan menyebut keberadaan Permenperin itu dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan UMKM dan industri makanan minuman (mamin).

PDIP Tolak Perubahan RPJMD Gegara Anies Belum 'Lunasi' Janji
Indonesia
PDIP Tolak Perubahan RPJMD Gegara Anies Belum 'Lunasi' Janji

Kenapa RPJMD mau diubah? Wong banyak target program unggulan gubernur tidak tercapai

Massa Tandingan Tolak Deklarasi KAMI, Polisi Bikin Dua Lapis Barikade
Indonesia
Massa Tandingan Tolak Deklarasi KAMI, Polisi Bikin Dua Lapis Barikade

Sejumlah massa yang menggelar deklarasi pun geram

Surabaya Punya Teknologi Ubah 1.000 Ton Sampah Sehari Jadi Listrik
Indonesia
Surabaya Punya Teknologi Ubah 1.000 Ton Sampah Sehari Jadi Listrik

PLTSa mampu memproduksi tenaga listrik 12 megawatt dengan kapasitas sampai 1.000 ton sehari.

TACB Protes Spanduk Machfud-Mujiaman Tutupi Gedung Cagar Budaya
Indonesia
TACB Protes Spanduk Machfud-Mujiaman Tutupi Gedung Cagar Budaya

"Yang pasti TACB belum mengeluarkan izin rekomendasi terkait hal ini," tegasnya.

Ombudsman Desak Penutupan Pintu Kedatangan Internasional Selama PPKM Darurat
Indonesia
Ombudsman Desak Penutupan Pintu Kedatangan Internasional Selama PPKM Darurat

"Penting sekali untuk memastikan konsistensi kebijakan dalam kerangka situasi darurat itu ditegakkan,” ujar Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng.

Korban Pelecehan Seksual Eks Kepala BPPBJ DKI Bakal Dilaporkan ke Polisi
Indonesia
Korban Pelecehan Seksual Eks Kepala BPPBJ DKI Bakal Dilaporkan ke Polisi

Pelaku yang merupakan eks Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Blessmiyanda bakal melaporkan korban IGM ke aparat kepolisian atas pencemaran nama baik.

Manajer Restoran Asal Jepang Ditemukan Tewas Saat Isolasi Mandiri di Apartemen Sawah Besar
Indonesia
Manajer Restoran Asal Jepang Ditemukan Tewas Saat Isolasi Mandiri di Apartemen Sawah Besar

Dari informasi yang dihimpun, korban sedang menjalani isolasi mandiri di salah satu unit apartemen. Hasil dari diagnosa dokter menyatakan bahwa korban positif COVID-19.

Dituduh Sembunyikan Pelaku Kecelakaan, Kanit Intel Moraid Sorong Dikeroyok
Indonesia
Dituduh Sembunyikan Pelaku Kecelakaan, Kanit Intel Moraid Sorong Dikeroyok

Bripka Miswanto dikeroyok sejumlah orang lantaran dituding menyembunyikan pelaku kecelakaan lalu lintas yang menabrak pegawai negeri sipil (PNS) berinisial NY (48) hingga tewas.