Ketua DPD Sebut Parpol Sumbang Kompleksitas Persoalan Bangsa Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-DPD RI.

MerahPutih.com - Kompleksitas persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia salah satunya disebabkan partai politik yang sangat dominan dan bersepakat membuat aturan presidential threshold. Demikian disampaikan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

La Nyalla mengatakan hal itu saat menyampaikan orasi kebangsaan pada Milad Ke-75 Himpunan Mahasiswa Islam: Menyongsong 100 Tahun Indonesia, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (12/2).

Menurut La Nyalla, setelah amendemen konstitusi 20 tahun lalu, partai politik mendapat kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden yang disodorkan kepada rakyat untuk dipilih, sekaligus pembentuk Undang-Undang.

Baca Juga:

AHY Minta Insan Pers Tetap Jadi Mitra Partai Politik

"Dengan kekuasaan itu, salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold," kata La Nyalla.

La Nyalla menilai, dari sinilah persoalan bangsa semakin kompleks. Karena, presidential threshold memiliki tiga persoalan mendasar. Pertama, presidential threshold yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu jelas bukan merupakan perintah konstitusi. Padahal, undang-undang wajib derivatif dari konstitusi.

Kedua, presidential threshold bukan keinginan masyarakat, mengingat banyaknya kelompok masyarakat dan para pakar yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, presidential threshold bukan memperkuat sistem presidensiil dan demokrasi, tetapi justru melemahkan mekanisme check and balances yang seharusnya dilakukan legislatif kepada eksekutif.

"Belum lagi kalau kita timbang dari sisi manfaat dan mudarat-nya, jelas presidential threshold ini penuh dengan mudarat," tutur La Nyalla.

Karena fakta di lapangan, ambang batas pencalonan presiden itu menyumbang polarisasi yang tajam di masyarakat akibat minimnya jumlah calon, terutama dalam dua kali pilpres, di mana hanya dihadapkan dengan dua pasang calon saja.

"Sebagai bangsa, lanjutnya, kita juga disuguhi kegaduhan nasional yang panjang. Di mana sesama anak bangsa saling melakukan bully dan persekusi serta saling melaporkan ke ranah hukum," ujarnya.

Baca Juga:

Verifikasi Partai Politik, KPU Daerah Tunggu Arahan Pusat

Inilah hasil dari amendemen tahun 2002 yang telah mengubah lebih dari 90 persen isi pasal-pasal di UUD 1945 naskah asli. Dan telah mengganti sistem tata negara yang dirumuskan para pendiri bangsa yang mengacu kepada demokrasi asli Indonesia yaitu demokrasi Pancasila, menjadi demokrasi barat dan ekonomi yang kapitalistik.

Padahal, demokrasi Pancasila adalah sistem tata negara yang paling tepat bagi negara ini. Sebuah sistem demokrasi asli milik Indonesia, sesuai watak dan DNA bangsa Indonesia dengan dilengkapi konstitusi yang bernama Undang-Undang Dasar 1945.

"Demokrasi Pancasila mempunyai ciri utama adanya keterwakilan semua elemen bangsa ini, yang berbeda-beda sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada di dalam sebuah lembaga tertinggi di negara ini. Itulah mengapa pada konstitusi sebelum dilakukan amendemen pada tahun 2002, MPR adalah lembaga tertinggi negara sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dari semua elemen bangsa ini. Yakni elemen partai politik, TNI-Polri, elemen daerah-daerah, dan elemen golongan-golongan," papar dia.

Senator asal Jawa Timur itu juga mengingatkan sejarah eksistensi lahirnya partai politik di dalam struktur pemerintahan Indonesia yang dimulai saat Wakil Presiden pertama Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat X, pada tanggal 3 November 1945.

Bunyi dari maklumat tersebut adalah; negara memberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan rakyat.

"Di dalam maklumat tersebut terdapat kata 'restriksi' yang diberi garis bawah. Artinya dengan penekanan dan pembatasan khusus bahwa partai-partai politik tersebut wajib memperkuat perjuangan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat," tutur La Nyalla.

Hal yang dimaksud dengan perjuangan kemerdekaan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang lalu diikuti dengan komitmen untuk melaksanakan lima sila di dalam Pancasila.

"Artinya, partai politik memiliki kewajiban moral sekaligus kewajiban konstitusi untuk melaksanakan Maklumat tersebut. Sehingga dalam menjalankan roda organisasi partai, mereka harus memahami spirit dari maklumat tersebut, termasuk di dalamnya kewajiban untuk menjaga keamanan rakyat," terang La Nyalla. (Pon)

Baca Juga:

Elektoral Partai Politik Tergantung Peta Koalisi Pilpres

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ridwan Kamil Ingatkan Anak Buahnya Tidak Berbuat Curang Pakai Mobil Dinas Buat Mudik
Indonesia
Ridwan Kamil Ingatkan Anak Buahnya Tidak Berbuat Curang Pakai Mobil Dinas Buat Mudik

"Jangan ada lagi pelat warna ungu pura-pura hitam padahal merah itu nanti laporkan oleh media kita tindak ya," katanya.

Polda Metro Targetkan Seluruh Warga Jakarta Sudah Divaksin 17 Agustus
Indonesia
Polda Metro Targetkan Seluruh Warga Jakarta Sudah Divaksin 17 Agustus

Dalam pelaksanaannya, tidak ada unsur struktural yang terlibat

PKS Dukung Presidential Threshold Nol Persen
Indonesia
PKS Dukung Presidential Threshold Nol Persen

Fraksi PKS DPR masih terus mengusulkan revisi Undang-undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar PT turun dari 20 persen ke 10 persen

[HOAKS atau FAKTA]: MPR Setujui Jokowi 3 Periode
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: MPR Setujui Jokowi 3 Periode

Tidak ada yang menyebutkan bahwa MPR menyetujui Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai presiden untuk tiga periode.

Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal
Indonesia
Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal

Kementerian Agama memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hampir Kabur ke Turki, WNA Otak Sindikat Pinjol Ilegal Terancam 20 Tahun Bui
Indonesia
Hampir Kabur ke Turki, WNA Otak Sindikat Pinjol Ilegal Terancam 20 Tahun Bui

Aplikasi Plinpay memakan korban seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah, hingga gantung diri.

Ditjen PAS Periksa Menantu Nia Daniaty Terkait Kasus Dugaan Penipuan CPNS
Indonesia
Ditjen PAS Periksa Menantu Nia Daniaty Terkait Kasus Dugaan Penipuan CPNS

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM tengah memeriksa menantu Nia Daniaty, Rafly Noviyanto Tilaar

Nama Klub Dewa United FC Resmi Disahkan
Indonesia
Nama Klub Dewa United FC Resmi Disahkan

PSSI telah merampungkan Kongres Biasa 2022 di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Senin (30/5) sore WIB.

Indonesia Siapkan Nilai Ekonomi Karbon untuk Reformasi Subsidi Energi
Indonesia
Indonesia Siapkan Nilai Ekonomi Karbon untuk Reformasi Subsidi Energi

Indonesia sedang dalam proses persiapan penerapan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Instrumen NEK pada dasarnya memberi harga pada emisi karbon yang dihasilkan dari berbagai kegiatan produksi maupun jasa

Hewan Ternak di Depok Bebas Penyakit Mulut dan Kuku
Indonesia
Hewan Ternak di Depok Bebas Penyakit Mulut dan Kuku

Penyakit mulut dan kuku (PMK) tengah mewabah pada hewan ternak di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian lebih seluruh pihak baik dari pemerintah juga para peternak. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok, Jawa Barat, belum menemukan hewan ternak yang terkena penyakit mulut dan kuku (PMK) yang tengah berjangkit di beberapa daerah.