Ketua DPD Sebut Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial di Lapisan Masyarakat Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Ketua DPD, LaNyalla Mattalitti, menegaskan jika akar dari persoalan bangsa belakangan ini adalah ketidakadilan sosial dalam lapisan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, ketidakadilan sosial itu sendiri disebabkan oleh segelintir oligarki yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Pernyataan itu disampaikan LaNyalla saat menjadi Keynote Speech secara virtual pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa (28/9).

Menurut LaNyalla, sejak dilantik sebagai Ketua DPD RI pada Oktober 2019, ia langsung turun ke daerah, keliling ke seluruh Indonesia dari Sabang, Merauke sampai Rote. Senator asal Jawa Timur itu ingin melihat dan mendengar secara langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi daerah dan stakeholder yang ada di daerah.

Baca Juga:

Dapat Bisikan Gaib, Orang Tua di Gowa Tega Congkel Mata Anak Kandungnya

Dari perjalanan tersebut, LaNyalla menemukan satu kesimpulan jika hampir semua permasalahan di daerah sama. Dari persoalan sumber daya alam daerah yang terkuras, hingga kemiskinan dan indeks kemandirian fiskal daerah yang jauh dari kata mandiri.

"Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya ada di hulu, bukan di hilir. Akar persoalan yang ada di hulu tersebut adalah ketidakadilan sosial. Padahal, keadilan sosial adalah tujuan hakiki dari lahirnya negara ini, seperti dicita-citakan para pendiri bangsa dan menjadi sila pamungkas dari Pancasila," tuturnya di hadapan mahasiswa peserta Rakernas.

Dari analisanya, LaNyalla menilai keadilan sosial sulit terwujud oleh karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan. Inilah yang belakangan sering disebut dengan istilah oligarki.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Wakapolres Malang Kompol Himawan Setiawan meninjau proses vaksin di Polres Malang. (ANTARA/Humas DPD)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Wakapolres Malang Kompol Himawan Setiawan meninjau proses vaksin di Polres Malang. (ANTARA/Humas DPD)

Dijelaskan LaNyalla, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan.

"Oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik," tuturnya.

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Karena memang dibuka peluang untuk terjadinya dominasi segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negara ini.

"Padahal cita-cita para pendiri bangsa sama sekali bukan itu. Para pendiri bangsa kita sangat sadar dengan trauma ratusan tahun di bawah era Kolonialisme penjajah," tegas dia.

Baca Juga:

Ketua DPD Apresiasi Penanganan Anak Yatim Korban COVID-19 di Lamsel

Berangkat dari hal tersebut, para pendiri bangsa kemudian melahirkan sistem ekonomi yang dikelola berdasarkan asas kekeluargaan atau yang dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam naskah asli yang terdiri dari 3 ayat.

"Di mana dimaksudkan, kekayaan sumber daya alam negeri ini harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan, negara harus hadir untuk memastikan itu," tutup LaNyalla. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Ungkap Alasan Live Musik Diizinkan Kembali Beroperasi
Indonesia
Wagub DKI Ungkap Alasan Live Musik Diizinkan Kembali Beroperasi

"Di situ ada pemain musiknya, ada penyanyinya, dan sebagainya. Yang selama setahun ini tidak mendapatkan pekerjaan seperti biasanya," ujar Riza

Anies Pastikan Bantu Ibu Hamil Positif COVID-19 untuk Persalinan
Indonesia
Anies Pastikan Bantu Ibu Hamil Positif COVID-19 untuk Persalinan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan rumah sakit di ibu kota siap melayani proses persalinan ibu hamil yang terinfeksi COVID-19.

Gudang Korek Api Terbakar di Tangerang, Sudah 4 Jam Belum Padam dan Api Kian Besar
Indonesia
Gudang Korek Api Terbakar di Tangerang, Sudah 4 Jam Belum Padam dan Api Kian Besar

Adapun unit yang kerahkan itu diantaranya 1 unit dari pos Pakuhaji, 1 unit pos Sepatan, 1 unit pos Kosambi, 1 unit pos Mauk, 2 unit Mako 00 Curug

Bersiap Kuliah Tatap Muka, 19.166 Tenaga Pendidik Perguruan Tinggi Sudah Terima Vaksin
Indonesia
Bersiap Kuliah Tatap Muka, 19.166 Tenaga Pendidik Perguruan Tinggi Sudah Terima Vaksin

Vaksinasi dosen dan tenaga kependidikan menjadi kunci utama sebelum menggelar pendidikan tatap muka

Anies Kembali Rekrut Nakes COVID-19, Gaji Rp 5 Juta Per Bulan
Indonesia
Anies Kembali Rekrut Nakes COVID-19, Gaji Rp 5 Juta Per Bulan

Penempatan Tenaga Kesehatan Profesional dalam rangka pengendalian COVID-19 adalah Dinas Kesehatan dan jejaringnya di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Simulasi Penerapan Ganjil Genap di Tol Cikampek Diklaim Berlangsung Lancar
Indonesia
Simulasi Penerapan Ganjil Genap di Tol Cikampek Diklaim Berlangsung Lancar

Sebanyak 75 personel juga sudah diturunkan di KM 46 untuk mengawasi gerak gerik setiap kendaraan yang lewat.

Masih Pandemi, Sidang Tahunan MPR Satu Rangkaian Sidang Bersama DPR dan DPD
Indonesia
Masih Pandemi, Sidang Tahunan MPR Satu Rangkaian Sidang Bersama DPR dan DPD

Sidang Tahunan MPR menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Seluruh prosesi persidangan lebih disederhanakan dan waktu sidang juga dipercepat.

Bantuan Presiden Bikin 12,8 Juta Usaha Mikro Bertahan Saat Pandemi
Indonesia
Bantuan Presiden Bikin 12,8 Juta Usaha Mikro Bertahan Saat Pandemi

Realisasi Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) per November 2021 mencapai Rp 15,36 triliun kepada 12,8 juta usaha mikro.

Abaikan Imbauan Jokowi, Bappenas Boyong Pansus RUU IKN ke Kazakhstan
Indonesia
Abaikan Imbauan Jokowi, Bappenas Boyong Pansus RUU IKN ke Kazakhstan

Kunjungan Bappenas dan anggota DPR keluar negeri ini seolah mengabaikan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rusia Bersedia Berunding, Janji Nyawa Tentara Ukraina yang Menyerah Aman
Dunia
Rusia Bersedia Berunding, Janji Nyawa Tentara Ukraina yang Menyerah Aman

Moskow menyaratkan pasukan Ukraina terlebih dahulu meletakkan senjata mereka.