Ketua DPD Sampaikan Dukungan untuk PPHN di Sidang Bersama Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti bersalaman dengan Presiden Jokowi, di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)

MerahPutih.com - Agenda perubahan konstitusi sebagai bagian dari kesiapan Indonesia memasuki era baru pasca-hantaman pandemi COVID-19, turut dibahas dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Oleh karena itu, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, saat memimpin Sidang Bersama, menyatakan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Konstitusi Indonesia.

Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/8). Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin hadir langsung dalam acara yang digelar fisik dan virtual ini.

Baca Juga:

Pidato Sidang Tahunan MPR, Jokowi Singgung Gaya Hidup Serba Daring

Menurut La Nyalla, krisis global yang dipicu Pandemi COVID-19 telah melahirkan peluang-peluang baru, imajinasi-imajinasi baru, dan pemikiran- pemikiran baru, untuk membangun kehidupan baru yang dibayangkan bisa menghindari terjadinya krisis serupa di masa depan.

“Setiap krisis besar biasanya melahirkan revolusi pemikiran untuk menjawab perubahan. Dan setiap negara yang memasuki transisi menuju era baru, sering ditandai dengan perubahan konstitusi. Seperti dilakukan Indonesia di tahun 1999 hingga 2002 silam. Ketika Indonesia menuju sistem politik yang diharapkan lebih demokratis,” katanya.

La Nyalla mengingatkan, sudah 19 tahun sejak amandemen konstitusi dilakukan. Menurutnya, saat ini Indonesia akan memasuki era baru pasca-pandemi COVID-19, yang diikuti dengan era disruptif di hampir semua lini.

“Dunia dengan tatanan baru perlu dijawab dengan kesiapan kita secara fundamental. Dengan menentukan arah kemandirian dan kedaulatan bangsa, sebagai bagian kesiapan kita menyongsong perubahan global dan tata dunia baru,” ucap La Nyalla.

Senator asal Jawa Timur ini menjelaskan, Indonesia perlu bersiap menyongsong perubahan global dan tata dunia baru, mengingat adanya ancaman bencana di depan mata, yaitu perubahan iklim global.

Untuk itu, kata La Nyalla, sangat penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar dan tangguh memiliki arah kebijakan yang disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Oleh karena itu, DPD RI mendukung adanya Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN dalam konstitusi kita,” ungkapnya.

La Nyalla mengatakan, Indonesia harus mampu merumuskan kedaulatan energi, kemandirian pangan, ketahanan sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan bangsa yang besar ini melalui PPHN. Tentunya, ini termasuk kesejahteraan dan kemakmuran daerah di seluruh Indonesia.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)

Ditambahkannya, diperlukan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional, yang tertuang di dalam pasal 33 UUD 1945.

“Di mana kita sadar atau tidak, sejak amandemen konstitusi yang lalu, dengan dalih efisiensi, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, telah kita serahkan kepada pasar,” sebut La Nyalla.

“Padahal, bapak koperasi kita, Muhammad Hatta telah meletakkan kerangka besar perekonomian nasional dengan pendekatan koperasi, yang harus dimaknai sebagai cara atau sarana untuk berhimpun, dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat industri atau sarana produksi,” imbuhnya.

La Nyalla pun menilai, para anggota koperasi sama persis dengan para pemegang saham di lantai bursa. Bedanya, jika pemegang saham di lantai bursa bisa siapa pun, termasuk orang asing, maka koperasi hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Mantan Ketua Umum PSSI itu meyakini, setiap pemangku kebijakan akan memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan rakyat.

La Nyalla pun percaya pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapainya.

“Setiap negara, pasti berjuang untuk melindungi dan memastikan kepentingan rakyat dan warga negaranya terjamin. Dan kami percaya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mempunyai niat untuk itu,” ucapnya.

Baca Juga:

Defisit Anggaran 2022 Capai Rp 868 Triliun

La Nyalla juga memastikan DPD RI sebagai perwakilan rakyat dan daerah akan terus menyerap aspirasi.

“DPD RI tidak akan berhenti menyuarakan kepentingan rakyat di daerah yang kami dapat dari seluruh penjuru tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Karena kami ingin mewujudkan Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh, dengan mengusung slogan DPD RI, 'Dari Daerah untuk Indonesia',” tutup LaNyalla.(Pon)

Baca Juga:

Bamsoet Klaim Amandemen UUD 1945 Tak Bahas Masa Jabatan Presiden

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hentikan Penerimaan CPNS Guru, Pemerintah Dinilai Zalim
Indonesia
Hentikan Penerimaan CPNS Guru, Pemerintah Dinilai Zalim

Guru tak hanya dituntut dari kemampuan mengajar tetapi juga menjadi teladan

Vaksin Sinovac Didaftarkan ke LPPOM MUI
Indonesia
Vaksin Sinovac Didaftarkan ke LPPOM MUI

Uji klinis vaksin Sinovac dilakukan BUMN produsen vaksin PT Bio Farma bersama peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad).

Pakar Intelijen Nilai Komnas HAM Tak Seharusnya Panggil BIN Terkait TWK KPK
Indonesia
Menkeu: Beras Shirataki, Daging Wagyu Kena PPN, Beras dan Daging Biasa Tidak
Indonesia
Menkeu: Beras Shirataki, Daging Wagyu Kena PPN, Beras dan Daging Biasa Tidak

Suatu barang tidak akan dapat dipungut pajak jika tidak menjadi objek, karenanya sembako akan masuk dalam objek pajak. Namun, pemerintah akan menerapkan skema multitarif, sehingga sembako yang biasa dikonsumsi masyarakat luas tidak akan dipungut pajak.

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung sudah menetapkan sembilan orang sebagai sebagai tersangka di kasus ini

BTS Meals Bikin Ojol dan Layanan Makanan Online Serbu dan Berkerumun di McDonald’s
Indonesia
BTS Meals Bikin Ojol dan Layanan Makanan Online Serbu dan Berkerumun di McDonald’s

terlihat banyak cabang McD yang tutup dan tidak dapat melakukan pemesanan lewat aplikasi seperti GrabFood dan Gofood atau layanan sejenisnya. Misalnya seperti di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, dari 11 cabang terdekat seluruh McD terlihat tutup di aplikasi GrabFood.

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengolahan Anoda Logam Antam-Loco Montrado
Indonesia
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengolahan Anoda Logam Antam-Loco Montrado

KPK pun berharap publik dapat ikut serta mengawasi proses penyidikan perkara ini

KPK Sebut Sidang Juliari Jadi Pintu Masuk Buka Keterlibatan Pihak Lain
Indonesia
KPK Sebut Sidang Juliari Jadi Pintu Masuk Buka Keterlibatan Pihak Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus melakukan pendalaman terkait kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

BIN Sebut KKB di Papua Layak Disebut Teroris
Indonesia
BIN Sebut KKB di Papua Layak Disebut Teroris

Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sangat meresahkan.

Didesak DMFI Tutup Kuliner Daging Anjing, Gibran Mengaku Akan Lakukan Kajian
Indonesia
Didesak DMFI Tutup Kuliner Daging Anjing, Gibran Mengaku Akan Lakukan Kajian

Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) mendesak Pemkot Solo segera membuat peraturan daerah (perda) tentang larangan menjual dan mengkonsumsi daging anjing.