Ketua DPD RI Sebut Biang Masalah Solar ada di BPH Migas Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD

MerahPutih.com - Biang masalah kelangkaan bahan bakar jenis Solar subsidi di Indonesia adalah karena penetapan kuota yang dibuat BPH Migas yang salah.

Demikian dikatakan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, dalam agenda kunjungan kerja ke Jawa Timur, Kamis (31/3).

Baca Juga:

Tips Makan Aman di Lounge in the Sky Jakarta

“BPH Migas tidak memperhitungan kenaikan belanja konsumsi masyarakat, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di tahun 2022. Bahkan tidak menghitung mudik dan balik Lebaran di akhir April dan awal Mei 2022,” kata LaNyalla.

Faktanya, lanjut Senator asal Jawa Timur itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) itu malah menurunkan kuota tahun 2022 dibanding kuota tahun 2021.

“Ini kan aneh. Dirut Pertamina sudah sampaikan, kuota turun 5 persen dari kuota tahun 2021. Sementara ada kenaikan permintaan aktivitas logistik di tahun 2022,” ujarnya.

Kelangkaan solar yang juga terjadi di Jawa Timur juga menjadi perhatian LaNyalla. Sampai-sampai, sambungnya, Gubernur Khofifah sampai membuat surat kepada Kepala BPH Migas di Jakarta, untuk meminta tambahan kuota Solar subsidi untuk Jatim. “Kasus Jatim coba kita lihat. Tahun 2021 mendapat kuota 2.352.388 kilo liter. Tapi 2022 diberi jatah 2.281.581 kilo liter. Malah turun kan. Karena itu Gubernur Jatim minta tambahan kuota 306.045 kilo liter. Dan ini diberlakukan nasional. Diturunkan,” jelas dia.

Sejumlah truk diparkir saat menunggu pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang habis, di SPBU Solok, Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/ama.
Caption

Dikatakan LaNyalla, mekanisme penetapan kuota Solar subsidi oleh BPH memang salah satunya mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Selain berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Tetapi juga memperhatikan usulan kebutuhan dari pemda.

“Saya tidak tahu, mengapa kuota Solar Subsidi malah diturunkan di saat Pandemi mulai declined. Apakah karena pemerintah tidak punya kemampuan anggaran? Ini yang belum terungkap. Alasan menurunkan kuota di tahun 2022,” imbuhnya.

Untuk itu, LaNyalla meminta Komite II DPD untuk memanggil BPH Migas agar menjelaskan alasan apa mereka menetapkan kuota Solar subdisi tahun 2022 lebih sedikit dari tahun 2021.

Soal spekulasi adanya kebocoran Solar subsidi ke industri sebenarnya tidak signifikan. Karena dari total dari kebutuhan nasional Solar, kebutuhan industri hanya di kisaran 2 persen. Sisanya 98 persen tersalurkan ke SPBU.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengungkapkan penyebab kelangkaan Solar subsidi di sejumlah daerah akibat permintaan yang naik, sementara kuota tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Menurut Nicke, terdapat kenaikan permintaan 10% karena meningkatnya aktivitas logistik. Namun, kuota solar lebih rendah 5% dibanding tahun 2021. Nicke mengatakan, tahun ini kuota solar ditetapkan sebesar 14,09 juta kilo liter, namun dirinya memprediksi permintaan sebesar 16 juta kilo liter. (Pon)

Baca Juga:

Buka Siang Hari Saat Puasa, Tempat Makan Diminta Pakai Tirai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ingat! Telat Bayar THR Kena Denda
Indonesia
Ingat! Telat Bayar THR Kena Denda

THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan keterlambatan dapat membuat perusahaan terkena denda.

KPK Analisis Kasus Kardus Durian yang Diduga Seret Nama Cak Imin
Indonesia
KPK Analisis Kasus Kardus Durian yang Diduga Seret Nama Cak Imin

KPK mengaku tengah menganalisis hasil putusan terhadap sejumlah terpidana kasus korupsi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Papua pada 2011 itu. Nama Cak Imin pun sebelumnya sempat disebut dalam persidangan karena menerima sejumlah duit terkait perkara itu.

Hoaks Menara Masjid Sriwedari Ambruk, Gibran: Kasihan Pedagang
Indonesia
Hoaks Menara Masjid Sriwedari Ambruk, Gibran: Kasihan Pedagang

Ribuan pengunjung car free day (CFD) di Jalan Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah tiba-tiba heboh berlarian, Minggu (39/5).

Ridwan Kamil Siap Jika Diminta Bertarung di Pilkada DKI Jakarta
Indonesia
Ridwan Kamil Siap Jika Diminta Bertarung di Pilkada DKI Jakarta

"Pilihan-pilihan itu banyak, Jawa Barat juga baik, DKI survei bagus," katanya.

Syarat Baru Naik Kereta Api selama Libur Natal dan Tahun Baru 2023
Indonesia
Syarat Baru Naik Kereta Api selama Libur Natal dan Tahun Baru 2023

Aturan yang dimaksud adalah SE Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/3984/2022 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Libur Hari Raya Natal Tahun 2022 Dan Tahun Baru 2023.

Indonesia Ingin Contoh India Lindungi UMKM di Bisnis Digital
Indonesia
Indonesia Ingin Contoh India Lindungi UMKM di Bisnis Digital

Penguasaan usaha besar di dalam bisnis e-commerce atau bisnis digital Indonesia, berpeluang terjadi bahkan sangat terbuka lebar.

Hanya Partai Garuda yang Daftar ke KPU Hari Ini
Indonesia
Hanya Partai Garuda yang Daftar ke KPU Hari Ini

Partai Garda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda akan mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (3/8).

Pemerintah Targetkan Emisi Gas Rumah Kaca Turun 29 Persen pada 2030
Indonesia
Pemerintah Targetkan Emisi Gas Rumah Kaca Turun 29 Persen pada 2030

“Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan melalui Pembangunan Rendah Karbon. Dengan menggunakan Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (25/4).

Seorang Jurnalis Investigasi Rusia Masuk Daftar Buronan Kremlin
Dunia
Seorang Jurnalis Investigasi Rusia Masuk Daftar Buronan Kremlin

Soldatov dikenal sebagai jurnalis yang dikenal karena liputannya tentang badan-badan keamanan Rusia.

Dua Terdakwa Kasus Menwa UNS Divonis 2 Tahun, Kejari Solo Ajukan Banding
Indonesia
Dua Terdakwa Kasus Menwa UNS Divonis 2 Tahun, Kejari Solo Ajukan Banding

Pengadilan Negeri (PN) Solo menjatuhkan vonis 2 tahun terhadap dua terdakwa kasus pembunuhan anggota Menwa Universitas Sebelas Maret (UNS).