Ketua DPD RI Paparkan Pentingnya Desa sebagai Kekuatan Ekonomi Ketua DPD RI saat menghadiri pengukuhan Profesor. Dr. Mulyadi, dr, Sp.P(K), FISR sebagai Guru Besar di bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Sabtu (

MerahPutih.com - Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti menjelaskan, pentingnya peran desa sebagai kekuatan ekonomi bangsa. Hal itu disampaikan La Nyalla di Kongres Luar Biasa (KLB) Barisan Relawan Jalan Perjuangan (BaraJP), Sabtu (16/10).

Dengan keberadaan relawan di 34 provinsi di Indonesia, La Nyalla menilai sudah seharusnya BaraJP memiliki komitmen untuk mengawal dan mendukung kebijakan pemerintah. Khususnya, terhadap konsepsi dan pola pembangunan yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu pembangunan Indonesia Sentris.

Baca Juga

Ketua DPD Kritisi Bantingan Polisi ke Mahasiswa Saat Demo

"Konsep tersebut bermakna membangun secara merata, dengan prioritas membangun daerah-daerah yang masih tertinggal. Sehingga konsep ini diharapkan menjadi jawaban atas ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa selama ini," tutur La Nyalla yang sedang melakukan reses di Jawa Timur.

Karena itu, La Nyalla menegaskan DPD RI juga mendukung konsep tersebut. Sebab, sudah menjadi kewajiban DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan stakeholder di daerah dalam konteks pembangunan nasional.

La Nyalla yakin bila daerah kuat, maka Indonesia juga kuat. Bila daerah makmur, maka Indonesia juga makmur. Sebab menurutnya, wajah Indonesia adalah mozaik dari wajah daerah dan wajah daerah adalah mozaik dari wajah desa.

"Itulah mengapa pemerintah memberi alokasi dana desa yang besar dan terus ditingkatkan seiring waktu. Sebab, desa memang harus menjadi kekuatan ekonomi, karena hal itu akan menjadi jawaban atas bonus demografi yang akan kita hadapi, yang puncaknya akan terjadi di tahun 2045 mendatang," tutur LaNyalla.

Menurut LaNyalla, bonus demografi harus dihadapi dan dikelola dengan cermat dan serius. Salah satunya dengan menjadikan desa sebagai kekuatan ekonomi, sehingga penduduk di desa tidak lagi memilih menjadi urban di kota-kota besar.

"Sebab, bonus demografi akan menjadi bencana demografi bila jumlah usia produktif meningkat, tetapi tidak terserap oleh lapangan pekerjaan. Sementara pada saat itu, kita juga memasuki era dis-ruptif, dengan hilangnya beberapa jenis pekerjaan yang sekarang masih ada akibat dari otomasi dan revolusi teknologi," jelasnya.

Ketua DPD RI saat menghadiri pengukuhan Profesor Dr Mulyadi dr SpP(K), FISR sebagai Guru Besar di bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), Sabtu (16/10). ANTARA/HO-DPD RI
Ketua DPD RI saat menghadiri pengukuhan Profesor Dr Mulyadi dr SpP(K), FISR sebagai Guru Besar di bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), Sabtu (16/10). ANTARA/HO-DPD RI

Menurut La Nyalla, hal ini menjadi salah satu pekerjaan besar BaraJP sebagai bagian dari pengawal dan pendukung pemerintah, untuk senantiasa membantu agar peta jalan dalam menyongsong perubahan global dapat disiapkan dan dikelola dengan benar oleh kita sebagai bangsa.

Di sisi lain, La Nyalla menilai Kongres Luar Biasa adalah sesuatu yang normal dalam roda organisasi. Apalagi dengan agenda yang sangat jelas, yaitu untuk menentukan secara definitif ketua umum dan pengurus organisasi.

Sehingga, roda organisasi lebih tertib dan sesuai dengan tujuan organisasi seperti tertuang dalam AD/ART.

"Oleh karena itu, sudah seharusnya, semua pengurus dan relawan BaraJP, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, mendukung dan menyukseskan agenda organisasi ini," papar LaNyalla.

KLB juga perlu dilakukan, mengingat peran dan sumbangsih BaraJP yang cukup besar dalam mewarnai perjalanan bangsa ini. Mulai dari dukungan terhadap keterpilihan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia, hingga komitmen BaraJP untuk terus mengawal dan mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin.

Di akhir sambutannya, La Nyalla berharap Kongres Luar Biasa BaraJP dapat menghasilkan formasi kepengurusan yang solid.

"Sehingga BaraJP dapat melanjutkan kiprah untuk nusa dan bangsa. Dengan begitu, kontribusi BaraJP akan terus menjadi penyemangat bagi kader-kader relawan BaraJP di manapun mereka berada," kata La Nyalla. (Pon)

Baca Juga

Ketua DPD Dukung Kapolri Tindak Tegas Pinjaman Online Ilegal

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua KPK Usul Integrasi Sistem Neraca Komoditas Atasi Kelangkaan Pangan
Indonesia
Ketua KPK Usul Integrasi Sistem Neraca Komoditas Atasi Kelangkaan Pangan

Untuk mengawasi masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas kebijakan tata kelola yang memicu kelangkaan pangan

Megawati tak Segan Pecat Kader jika masih Bicara Koalisi
Indonesia
Megawati tak Segan Pecat Kader jika masih Bicara Koalisi

"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita,” tegas Megawati.

Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Bakal Dikeluarkan dari Tol
Indonesia
Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Bakal Dikeluarkan dari Tol

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan kelancaran arus mudik 2022. Salah satunya terkait dengan pemberlakuan ganjil genap (gage) di ruas tol saat mudik Lebaran termasuk sanksi bagi pelanggarnya.

Desainer Indonesia Diduga Pesan Organ Ilegal dari Brazil, Polri Konfirmasi ke Interpol
Indonesia
Desainer Indonesia Diduga Pesan Organ Ilegal dari Brazil, Polri Konfirmasi ke Interpol

Dugaan keterlibatan perancang busana Indonesia itu berawal dari penggerebekan di Amazonas State University di Kota Manaus, Brasil.

DKI Kirim Bantuan Logistik Rp 2,1 Miliar untuk Korban Gempa Cianjur
Indonesia
DKI Kirim Bantuan Logistik Rp 2,1 Miliar untuk Korban Gempa Cianjur

Pemerintah DKI Jakarta langsung bergerak cepat memberikan bantuan untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Bela Cak Imin, Elite PKB: Demokrasi Tidak Haramkan Wacana dan Kritik
Indonesia
Bela Cak Imin, Elite PKB: Demokrasi Tidak Haramkan Wacana dan Kritik

Pihak yang beranggapan, Cak Imin ingin menjebak Presiden Jokowi dengan usulan penundaan pemilu tersebut hanya berspekulasi.

Polda Jabar Periksa 15 Orang Terkait Perundungan Anak di Tasikmalaya
Indonesia
Polda Jabar Periksa 15 Orang Terkait Perundungan Anak di Tasikmalaya

Sebanyak 15 orang terkait kasus perundungan disertai tindakan asusila yang menimpa bocah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Tasikmalaya.

Bareskrim Telah Periksa 2 Pejabat BPOM Terkait Kasus Ginjal Akut
Indonesia
Bareskrim Telah Periksa 2 Pejabat BPOM Terkait Kasus Ginjal Akut

Bareskrim Polri telah memeriksa dua orang pejabat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dugaan tindak pidana dalam kasus gangguan ginjal akut.

[HOAKS atau FAKTA]: Makan Pisang Matang Bintik Hitam Tingkatkan Sel Anti-Kanker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Makan Pisang Matang Bintik Hitam Tingkatkan Sel Anti-Kanker

Beredar informasi di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pisang berbintik hitam mengandung zat anti-kanker.

Usulan Megawati soal Nomor Urut Parpol tak Diubah Perlu Dikaji
Indonesia
Usulan Megawati soal Nomor Urut Parpol tak Diubah Perlu Dikaji

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, usulan Megawati terkait nomor urut parpol tersebut perlu dikaji terlebih dahulu.