Ketua DPD RI Paparkan Pentingnya Desa sebagai Kekuatan Ekonomi Ketua DPD RI saat menghadiri pengukuhan Profesor. Dr. Mulyadi, dr, Sp.P(K), FISR sebagai Guru Besar di bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Sabtu (

MerahPutih.com - Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti menjelaskan, pentingnya peran desa sebagai kekuatan ekonomi bangsa. Hal itu disampaikan La Nyalla di Kongres Luar Biasa (KLB) Barisan Relawan Jalan Perjuangan (BaraJP), Sabtu (16/10).

Dengan keberadaan relawan di 34 provinsi di Indonesia, La Nyalla menilai sudah seharusnya BaraJP memiliki komitmen untuk mengawal dan mendukung kebijakan pemerintah. Khususnya, terhadap konsepsi dan pola pembangunan yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu pembangunan Indonesia Sentris.

Baca Juga

Ketua DPD Kritisi Bantingan Polisi ke Mahasiswa Saat Demo

"Konsep tersebut bermakna membangun secara merata, dengan prioritas membangun daerah-daerah yang masih tertinggal. Sehingga konsep ini diharapkan menjadi jawaban atas ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa selama ini," tutur La Nyalla yang sedang melakukan reses di Jawa Timur.

Karena itu, La Nyalla menegaskan DPD RI juga mendukung konsep tersebut. Sebab, sudah menjadi kewajiban DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan stakeholder di daerah dalam konteks pembangunan nasional.

La Nyalla yakin bila daerah kuat, maka Indonesia juga kuat. Bila daerah makmur, maka Indonesia juga makmur. Sebab menurutnya, wajah Indonesia adalah mozaik dari wajah daerah dan wajah daerah adalah mozaik dari wajah desa.

"Itulah mengapa pemerintah memberi alokasi dana desa yang besar dan terus ditingkatkan seiring waktu. Sebab, desa memang harus menjadi kekuatan ekonomi, karena hal itu akan menjadi jawaban atas bonus demografi yang akan kita hadapi, yang puncaknya akan terjadi di tahun 2045 mendatang," tutur LaNyalla.

Menurut LaNyalla, bonus demografi harus dihadapi dan dikelola dengan cermat dan serius. Salah satunya dengan menjadikan desa sebagai kekuatan ekonomi, sehingga penduduk di desa tidak lagi memilih menjadi urban di kota-kota besar.

"Sebab, bonus demografi akan menjadi bencana demografi bila jumlah usia produktif meningkat, tetapi tidak terserap oleh lapangan pekerjaan. Sementara pada saat itu, kita juga memasuki era dis-ruptif, dengan hilangnya beberapa jenis pekerjaan yang sekarang masih ada akibat dari otomasi dan revolusi teknologi," jelasnya.

Ketua DPD RI saat menghadiri pengukuhan Profesor Dr Mulyadi dr SpP(K), FISR sebagai Guru Besar di bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), Sabtu (16/10). ANTARA/HO-DPD RI
Ketua DPD RI saat menghadiri pengukuhan Profesor Dr Mulyadi dr SpP(K), FISR sebagai Guru Besar di bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), Sabtu (16/10). ANTARA/HO-DPD RI

Menurut La Nyalla, hal ini menjadi salah satu pekerjaan besar BaraJP sebagai bagian dari pengawal dan pendukung pemerintah, untuk senantiasa membantu agar peta jalan dalam menyongsong perubahan global dapat disiapkan dan dikelola dengan benar oleh kita sebagai bangsa.

Di sisi lain, La Nyalla menilai Kongres Luar Biasa adalah sesuatu yang normal dalam roda organisasi. Apalagi dengan agenda yang sangat jelas, yaitu untuk menentukan secara definitif ketua umum dan pengurus organisasi.

Sehingga, roda organisasi lebih tertib dan sesuai dengan tujuan organisasi seperti tertuang dalam AD/ART.

"Oleh karena itu, sudah seharusnya, semua pengurus dan relawan BaraJP, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, mendukung dan menyukseskan agenda organisasi ini," papar LaNyalla.

KLB juga perlu dilakukan, mengingat peran dan sumbangsih BaraJP yang cukup besar dalam mewarnai perjalanan bangsa ini. Mulai dari dukungan terhadap keterpilihan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia, hingga komitmen BaraJP untuk terus mengawal dan mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin.

Di akhir sambutannya, La Nyalla berharap Kongres Luar Biasa BaraJP dapat menghasilkan formasi kepengurusan yang solid.

"Sehingga BaraJP dapat melanjutkan kiprah untuk nusa dan bangsa. Dengan begitu, kontribusi BaraJP akan terus menjadi penyemangat bagi kader-kader relawan BaraJP di manapun mereka berada," kata La Nyalla. (Pon)

Baca Juga

Ketua DPD Dukung Kapolri Tindak Tegas Pinjaman Online Ilegal

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Mengonsumsi Labu Kuning Dapat Menyembuhkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Mengonsumsi Labu Kuning Dapat Menyembuhkan COVID-19

Beredar pesan berantai melalui WhatsApp yang menyatakan bahwa konsumsi labu kuning dapat menyembuhkan penyakit COVID-19.

Mobil Vanessa Angel Sempat Terpelanting Setelah Menabrak Pembatas Tol
Indonesia
Mobil Vanessa Angel Sempat Terpelanting Setelah Menabrak Pembatas Tol

Polisi menyebut mobil Mitsubishi Pajero B 1264 BJU yang ditumpangi artis Vanessa Angel sempat terpelanting setelah menabrak pembatas tol Nganjuk, Jawa Timur.

Penjelasan PDIP Soal Bupati Sabu Raijua Terpilih Warga AS
Indonesia
Penjelasan PDIP Soal Bupati Sabu Raijua Terpilih Warga AS

Pengurus PDI Perjuangan (PDIP) NTT menyampaikan sikap siap menerima apa pun putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pilkada di Sabu Raijua.

Pangdam dan Kapolda Diperintah Luhut Cari Warga Yang Tidak Bisa Makan
Indonesia
Pangdam dan Kapolda Diperintah Luhut Cari Warga Yang Tidak Bisa Makan

"Jangan sampai ada rakyat yang gak bisa makan. Saya minta kalian lakukan patroli, cek dimana ada warga yang gak bisa makan, segera datangi, bantu," perintah Luhut.

Anies Sambut Baik Masjid Istiqlal Batal Gelar Salat Idul Fitri
Indonesia
Anies Sambut Baik Masjid Istiqlal Batal Gelar Salat Idul Fitri

Menurut Anies, langkah tersebut sangat membantu Pemerintah DKI dalam memotong mata rantai penyebaran kasus COVID-19. Mengingat kasus corona di ibu kota masih ada dan belum hilang.

Kasus Pajak, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan
Indonesia
Kasus Pajak, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan

Jadi, ini kan juga belum atau baru penerima dulu yang sudah disidangkan

Hakim Vonis Djoko Tjandra 4 Tahun 6 Bulan Penjara
Indonesia
Hakim Vonis Djoko Tjandra 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan hukuman 4 Tahun dan 6 bulan pidana badan dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.

Pasien Sembuh COVID-19 Lampaui Jauh Penambahan Kasus
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 Lampaui Jauh Penambahan Kasus

Kasus positif virus corona di Indonesia bertambah 5.144 orang hari ini, Kamis (11/3).

OJK Resmi Beri Izin Anak Menlu Retno Pimpin Bank Aladin Syariah
Indonesia
OJK Resmi Beri Izin Anak Menlu Retno Pimpin Bank Aladin Syariah

Dyota menggantikan posisi Presiden Direktur BANK yakni Basuki Hidayat. Ia lama bergelut dengan dunia digital dan usaha rintisan.

[HOAKS atau FAKTA]: Anggota FPI Digebukin Pengunjung Warteg karena Tak Bayar Nasi Bungkus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anggota FPI Digebukin Pengunjung Warteg karena Tak Bayar Nasi Bungkus

“Laskar FPI Yang Dihajar Massa setelah Ketahuan Belum Membayar Pesanan Nasi Bungkus di Warteg JL. KS Tubun.”