Ketua DPD RI Minta Menteri Fokus Kerja Sesuai Bidang, Jangan Buat Gaduh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Para menteri Kabinet Indonesia Maju diminta fokus bekerja sesuai bidangnya dan tidak mengurusi yang bukan ranah kerjanya.

Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, mengatakan, menteri yang menginvasi wilayah kerja lain, justru membuat kegaduhan yang memicu kemarahan rakyat.

Baca Juga:

Harapan Ketua DPD RI di Tahun 2022

"Para menteri dibayar dari uang rakyat, seharusnya imbal baliknya adalah bekerja untuk rakyat. Bukan membuat kegaduhan dengan membuat wacana yang menabrak aturan dan Konstitusi," kata LaNyalla, Selasa (12/4).

"Misalnya Menteri Investasi, dia harus memastikan investasi di Indonesia karena kita perlu membangun. Lalu Menko Marves harus memastikan kemajuan kemaritiman. Konsen saja di situ supaya jelas kinerjanya," sambungnya.

Ditambahkan LaNyalla, rakyat ingin melihat kinerja pemerintah yang benar dan mampu memberikan kepastian stabilisasi harga pokok, pertumbuhan ekonomi dan juga serapan tenaga kerja korban PHK.

Baca Juga:

Ketua DPD RI Sebut Biang Masalah Solar ada di BPH Migas

Oleh karena itu, Senator Jawa Timur ini meminta para menteri sebagai pembantu presiden bekerja sesuai trek masing-masing.

"Jadi sudahlah, konsisten saja dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Jangan membuat wacana sesat yang kemudian jadi bola liar, apalagi sibuk kampanye dan roadshow ke sana kemari di luar tupoksi kementerian,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Ketua DPD RI Kritik BLT Minyak Goreng: Oligarki Sawit Menang Hattrick

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Amankan Dokumen Persetujuan Bupati Kuansing Soal Perpanjangan HGU Sawit
Indonesia
KPK Amankan Dokumen Persetujuan Bupati Kuansing Soal Perpanjangan HGU Sawit

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Andi Putra bersama General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso sebagai tersangka

Mahathir Klaim Kepri Masuk Malaysia, Sekjen PDIP Singgung Operasi Dwikora
Indonesia
Mahathir Klaim Kepri Masuk Malaysia, Sekjen PDIP Singgung Operasi Dwikora

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengklaim wilayah Singapura dan Kepulauan Riau (Kepri) seharusnya menjadi bagian Malaysia.

KPK Duga Rahmat Effendi Bangun Glamping Pakai Duit dari Camat-ASN
Indonesia
KPK Duga Rahmat Effendi Bangun Glamping Pakai Duit dari Camat-ASN

Rahmat Effendi diduga membangun tempat berkemah mewah (glamping) dengan uang dari camat dan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Bekasi.

Panglima TNI Rombak Ratusan Jabatan Strategis
Indonesia
Panglima TNI Rombak Ratusan Jabatan Strategis

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memutasi 136 perwira tinggi.

99 Dari 151 Kelurahan di Kota Bandung Nihil Kasus COVID-19
Indonesia
99 Dari 151 Kelurahan di Kota Bandung Nihil Kasus COVID-19

Sedangkan Positifity Rate di Kota Bandung yaitu 0,14 persen. Angka tersebut terkendali, karena badan kesehatan dunia, WHO menetapkan di bawah 5 persen.

Kasus Kematian NWS yang Libatkan Bripda Randy Diawasi Propam Polri
Indonesia
Kasus Kematian NWS yang Libatkan Bripda Randy Diawasi Propam Polri

Dedi menegaskan bahwa Bripda Randy akan diproses hukum oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim

Terawan Dipecat IDI, Legislator PAN Minta Kemenkes Turun Tangan
Indonesia
Terawan Dipecat IDI, Legislator PAN Minta Kemenkes Turun Tangan

Menyikapi persoalan ini, Saleh meminta Kementerian Kesehatan mengambil tindakan.

DPRD DKI Berniat Bahas Anggaran BST Tahap 7 dan 8
Indonesia
Menkeu Diminta Segera Sahkan Dana untuk Anak Yatim Piatu
Indonesia
Menkeu Diminta Segera Sahkan Dana untuk Anak Yatim Piatu

"Saya kira anggaran untuk anak yatim piatu ini amat penting untuk dialokasikan, terlebih di tengah masa pandemi COVID-19, di mana banyak anak-anak kehilangan orang tua mereka akibat terpapar COVID-19," ujar La Nyalla, Kamis (23/9).

Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor
Indonesia
Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengkaji penerapan hukuman mati bagi koruptor.