Ketua DPD Patahkan Klaim Netizen Setuju Tunda Pemilu Versi Big Data Luhut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (ANTARA/HO-DPD RI)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, berdasarkan analisa big data terdapat sekitar 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024.

Tak hanya itu, ratusan juta pengguna media sosial itu juga diklaim Luhut aktif membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Data Luhut ditampik Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, klaim yang dilakukan Luhut amat berlebihan.

Baca Juga

Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over

“Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisa big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai 1 juta orang," kata LaNyalla saat diminta pendapatnya soal klaim tersebut, Sabtu (12/3).

LaNyalla memaparkan jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana tersebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu percakapan di Instagram dan 454 ribu di TikTok.

"Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun," jelas LaNyalla.

Luhut
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Foto: ANTARA

Justru dari analisa big data yang digunakan oleh DPD, LaNyalla menyebut percakapan pemilu tak sebesar percakapan ibu-ibu dan masyarakat umum soal kelangkaan minyak goreng, gula pasir dan komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Justru dari big data terlihat jika masyarakat lebih menitikberatkan perhatian mereka pada kelangkaan dan antrean ibu-ibu saat membeli minyak goreng. Dari big data tersebut percakapan tentang minyak goreng yang hilang dari pasaran mencapai 3.272.780 percakapan,” tegas LaNyalla.

Baca Juga

Luhut Tegaskan Jokowi Tidak Ada Urusan dengan Wacana Penundaan Pemilu

Dari data-data itu, LaNyalla meyakini jika pendapat Menko Luhut Pandjaitan bahwa ada 110 juta pengguna media sosial membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak kredibel.

LaNyalla membocorkan, jika sentimen negatif pemberitaan tentang penundaan Pemilu 2024 cenderung meningkat. “Hingga Jumat, 11/3/2022 sore, kecenderungan sentimen negatif terhadap wacana ini meningkat. Skornya sudah melebihi 50 persen jika dibandingkan pada skor sentimen pada Februari 2022. Termasuk adanya peningkatan emosi anger (marah) sebesar 8 persen," tutupnya. (Pon)

Baca Juga

Luhut Klaim Pegang Big Data Rakyat Ingin Pemilu 2024 Ditunda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LPSK Beri Jaminan Biaya Perawatan Korban Bom Bunuh Diri
Indonesia
LPSK Beri Jaminan Biaya Perawatan Korban Bom Bunuh Diri

Seluruh korban dalam peristiwa bom bunuh diri di Markas Polsek Astanaanyar, berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari negara yang penghitungannya akan dilakukan oleh LPSK.

Bharada E Disebut Diperintah Tembak Brigadir J, Komnas HAM Bakal Panggil Ulang
Indonesia
Bharada E Disebut Diperintah Tembak Brigadir J, Komnas HAM Bakal Panggil Ulang

Komnas HAM akan melakukan permintaan keterangan terkait uji balistik.

Dekolonialisasi dan Modernisasi Hukum Pidana Indonesia
Indonesia
Dekolonialisasi dan Modernisasi Hukum Pidana Indonesia

"KUHP baru akan diimplementasikan ketika Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI," kata Menko Polhukam.

Kejagung Ajukan Banding Atas Putusan Dugaan Korupsi dan Kelangkaan Minyak Goreng
Indonesia
Kejagung Ajukan Banding Atas Putusan Dugaan Korupsi dan Kelangkaan Minyak Goreng

Penyidik tidak hanya mencari kerugian negara yang ditimbulkan, tetapi juga kerugian perekonomian negara, di mana pemerintah menganggarkan sekitar Rp18 triliun untuk BLT minyak goreng.

Mahfud MD Sebut Isu Perdagangan Orang Harus Diserukan Sampai Tingkat Desa
Indonesia
Mahfud MD Sebut Isu Perdagangan Orang Harus Diserukan Sampai Tingkat Desa

Mahfud MD meminta pemerintah daerah untuk mulai menggemakan isu bahayanya perdagangan orang di tingkat desa sampai pelosok pedalaman.

KKP Hentikan Dua Proyek Reklamasi di Kepulauan Riau
Indonesia
KKP Hentikan Dua Proyek Reklamasi di Kepulauan Riau

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan dua proyek reklamasi di Kepulauan Riau milik PT BSSTEC dan PT MPP, lantaran tak memiliki dokumen Izin Reklamasi dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Gempa Magnitudo 6,8 Guncang Enggano Bengkulu
Indonesia
Gempa Magnitudo 6,8 Guncang Enggano Bengkulu

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,8 mengguncang wilayah barat laut Enggano, Bengkulu pukul 20.37 WIB, Jumat (18/11).

Jokowi Minta Pabrikan Fokus ke Mobil Listrik dan Perbanyak Ekspor
Indonesia
Jokowi Minta Pabrikan Fokus ke Mobil Listrik dan Perbanyak Ekspor

Presiden Joko Widodo resmi membuka pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/2).

[HOAKS atau FAKTA]: KPK Temukan Uang Rp 90 Miliar di Kantor JakPro Terkait Formula E
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: KPK Temukan Uang Rp 90 Miliar di Kantor JakPro Terkait Formula E

Beredar informasi berupa konten video yang menyatakan bahwa pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pengeledahan paksa di kantor PT Jakarta Propertindo (JakPro) dan menemukan uang sebesar Rp 90,7 Miliar terkait Formula E.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Interogasi Bambang Tri Mulyono Terkait Ijazah Palsu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Interogasi Bambang Tri Mulyono Terkait Ijazah Palsu

Isu soal ijazah Presiden Joko Widodo tengah ramai dibahas di media.