Ketua DPD Minta Sistem Kesehatan Indonesia Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD

MerahPutih.com - Pandemi COVID-19 telah menunjukan bahwa Indonesia masih memiliki kelemahan di sistem kesehatan, dalam kontek ketahanan sektor kesehatan nasional.

Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, meminta agar sistem kesehatan segera diperbaiki agar bisa maksimal melayani masyarakat. Menurut dia, wabah COVID-19 telah memporak porandakan berbagai aspek kehidupan.

Baca Juga

Pemerintah Perketat PSBB Jawa & Bali, La Nyalla Minta Roda Ekonomi Harus Berputar

"Kondisi ini harus menjadi cambuk dan menjadi momentum evaluasi bagi kinerja beberapa bidang. Khususnya yang kurang siap mengantisipasi berbagai macam kondisi yang di luar kenormalan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/1).

Mantan Ketua Umum Umum PSSI itu mengatakan, banyak pihak menyebut ketahanan nasional di sektor kesehatan mendesak untuk diperkuat. Selain ketahanan sektor pangan dan pendidikan.

"Bidang kesehatan mungkin yang paling minim. Hal ini dilihat dari kesiapan pelayanan serta fasilitas yang kurang memadai. Kita pun bisa merasakan lemahnya pelayanan kesehatan dari puskesmas dan RS yang kurang strategis, atau jauh dari fungsi promotif dan preventif terhadap wabah penyakit," bebernya.

Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti. Foto: MP/Istimewa
Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti. Foto: MP/Istimewa

La Nyalla pun menilai sejumlah rumah sakit kerap gagap dalam menangani lonjakan pasien. Pandemi COVID-19, kata dia, memang di luar kenormalan. Tapi seharusnya tidak menjadi alasan bagi RS untuk tidak siap.

Apalagi, sambung LaNyalla, wabah COVID-19 sudah berlangsung setahun dengan jumlah yang terus meningkat. Menurut eks Ketua Kadin Jawa Timur ini, seharusnya ada langkah antisipasi.

"Harus diaku sistem kesehatan Indonesia masih lemah. Dan ini harus menjadi pelajaran yang sangat berharga dan menjadi evaluasi, ke depan kita harus lebih matang. Ini menjadi tugas bersama bagi para pemangku kebijakan dan harus segera diatasi," ungkapnya.

Untuk itu, La Nyalla mengatakan Indonesia harus memiliki sistem pertahanan kesehatan nasional melalui reformasi sistem kesehatan.

"Kita harus bangun birokrasi kesehatan yang inovatif, tidak boleh lagi ada simpang siur informasi pelayanan kesehatan," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Kerumunan WNA di Terminal 3, La Nyalla Minta Otoritas Bandara Tegas Terapkan Prokes

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dituding Politik Uang dan Anak PKI, Gibran: Saya Fokus Blusukan
Indonesia
Dituding Politik Uang dan Anak PKI, Gibran: Saya Fokus Blusukan

Gibran Rakabuming dan Teguh Prakoso mendapatkan hujatan dari netizen yang menuding putra sulung Presiden Jokowi telah melakukan money politic saat kampanye di Solo.

Besok Ridwan Kamil Hadiri Undangan Bareskrim Soal Kerumunan Rizieq di Bogor
Indonesia
Besok Ridwan Kamil Hadiri Undangan Bareskrim Soal Kerumunan Rizieq di Bogor

Undangan Bareskrim Polri bukan untuk pemeriksaan

Kapolri Resmikan Gedung Presisi Polres Tangerang dan 100 Ribu Rumah untuk Anggota
Indonesia
Kapolri Resmikan Gedung Presisi Polres Tangerang dan 100 Ribu Rumah untuk Anggota

Listyo berharap hal tersebut semakin meningkatkan transformasi Polri saat ini di bidang pelayanan publik sehingga mencapai kualitas yang diharapkan oleh publik.

Positif COVID-19, Wagub Jabar Isolasi Mandiri di Rumah Dinas
Indonesia
Positif COVID-19, Wagub Jabar Isolasi Mandiri di Rumah Dinas

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum positif terpapar COVID-19. Saat ini, Uu menjalani isolasi mandiri di rumah dinasnya di Kawasan Rancabentang Kota Bandung.

Dokter Meninggal COVID-19 Terus Bertambah, IDI Singgung Keberadaan OTG
Indonesia
Dokter Meninggal COVID-19 Terus Bertambah, IDI Singgung Keberadaan OTG

Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengumumkan total tenaga medis yang wafat akibat terinfeksi COVID-19 sejak Maret hingga Oktober 2020 mencapai 161 orang.

PPKM Diperpanjang, DPRD DKI Minta Pemerintah Tingkatkan 17 Aspek Ini
Indonesia
PPKM Diperpanjang, DPRD DKI Minta Pemerintah Tingkatkan 17 Aspek Ini

ada sedikitnya 17 aspek yang perlu ditingkatkan pada PPKM Jawa-Bali yang rencananya akan bergulir lagi mulai besok.

Menparekraf Ingatkan Hotel Isolasi OTG Jangan Jadi Klaster Baru Pekerja
Indonesia
Menparekraf Ingatkan Hotel Isolasi OTG Jangan Jadi Klaster Baru Pekerja

Wishnutama menjelaskan program ini akan mulai dijalankan lebih dulu di Jakarta dan daerah lainnya sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan

Gagal Hentikan Laju Pertambahan Kasus, PSBB di Jakarta Dinilai Gagal
Indonesia
Gagal Hentikan Laju Pertambahan Kasus, PSBB di Jakarta Dinilai Gagal

Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi dari langkah memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Bawaslu Ungkap Alasan Masyarakat Malah Disiplin Prokes Saat Pemungutan Suara
Indonesia
Bawaslu Ungkap Alasan Masyarakat Malah Disiplin Prokes Saat Pemungutan Suara

Namun, bukan berarti tidak ada pelanggaran prokes selama tahapan sebelum hari pemungutan

Saksi Akui Pembayaran Paket Bansos Tertahan Jika Tidak Membayar Fee 12 Persen
Indonesia
Saksi Akui Pembayaran Paket Bansos Tertahan Jika Tidak Membayar Fee 12 Persen

"Saya sampai di Cawang itu awalnya saya nggak boleh masuk atas nama PT Pesona. Jadi (kemudian) saya bilang Tiga Pilar, asisten Pak Joko (antarkan) sampai ke atas, ketemu Pak Joko," kata Abdurrahman saat bersaksi di PN Tipikor Jakarta.