Ketua DPD Minta Sistem Kesehatan Indonesia Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD

MerahPutih.com - Pandemi COVID-19 telah menunjukan bahwa Indonesia masih memiliki kelemahan di sistem kesehatan, dalam kontek ketahanan sektor kesehatan nasional.

Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, meminta agar sistem kesehatan segera diperbaiki agar bisa maksimal melayani masyarakat. Menurut dia, wabah COVID-19 telah memporak porandakan berbagai aspek kehidupan.

Baca Juga

Pemerintah Perketat PSBB Jawa & Bali, La Nyalla Minta Roda Ekonomi Harus Berputar

"Kondisi ini harus menjadi cambuk dan menjadi momentum evaluasi bagi kinerja beberapa bidang. Khususnya yang kurang siap mengantisipasi berbagai macam kondisi yang di luar kenormalan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/1).

Mantan Ketua Umum Umum PSSI itu mengatakan, banyak pihak menyebut ketahanan nasional di sektor kesehatan mendesak untuk diperkuat. Selain ketahanan sektor pangan dan pendidikan.

"Bidang kesehatan mungkin yang paling minim. Hal ini dilihat dari kesiapan pelayanan serta fasilitas yang kurang memadai. Kita pun bisa merasakan lemahnya pelayanan kesehatan dari puskesmas dan RS yang kurang strategis, atau jauh dari fungsi promotif dan preventif terhadap wabah penyakit," bebernya.

Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti. Foto: MP/Istimewa
Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti. Foto: MP/Istimewa

La Nyalla pun menilai sejumlah rumah sakit kerap gagap dalam menangani lonjakan pasien. Pandemi COVID-19, kata dia, memang di luar kenormalan. Tapi seharusnya tidak menjadi alasan bagi RS untuk tidak siap.

Apalagi, sambung LaNyalla, wabah COVID-19 sudah berlangsung setahun dengan jumlah yang terus meningkat. Menurut eks Ketua Kadin Jawa Timur ini, seharusnya ada langkah antisipasi.

"Harus diaku sistem kesehatan Indonesia masih lemah. Dan ini harus menjadi pelajaran yang sangat berharga dan menjadi evaluasi, ke depan kita harus lebih matang. Ini menjadi tugas bersama bagi para pemangku kebijakan dan harus segera diatasi," ungkapnya.

Untuk itu, La Nyalla mengatakan Indonesia harus memiliki sistem pertahanan kesehatan nasional melalui reformasi sistem kesehatan.

"Kita harus bangun birokrasi kesehatan yang inovatif, tidak boleh lagi ada simpang siur informasi pelayanan kesehatan," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Kerumunan WNA di Terminal 3, La Nyalla Minta Otoritas Bandara Tegas Terapkan Prokes

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Libur Panjang Polda Metro Jaya Bikin 16 Titik Pos Pengamanan
Indonesia
Libur Panjang Polda Metro Jaya Bikin 16 Titik Pos Pengamanan

Ada lima titik rawan kemacetan jalur di tol Jakarta-Cikampek bertepatan dengan long weekend.

Gunakan Calo untuk Rapid Test Antigen, Penumpang KA bakal Dipolisikan
Indonesia
Gunakan Calo untuk Rapid Test Antigen, Penumpang KA bakal Dipolisikan

"Kami akan menindak calo rapid test antigen di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Kalau ada penumpang dan calo memalsukan data akan dilaporkan ke polisi," papar dia.

Gibran Bikin Medsos Untuk Serap Aduan Warga Solo
Indonesia
Gibran Bikin Medsos Untuk Serap Aduan Warga Solo

Wali Kota Gibran Rakabuming Raka langsung menindaklanjuti instruksi Ganjar tersebut dengan membuat akun instagram @gibran_rakabuming dan Whatsapp 081225067171.

Penangkapan Nurdin Abdulah Dinilai Bukti Budaya Korup Sudah Menjalar dari Hulu ke Hilir
Indonesia
Penangkapan Nurdin Abdulah Dinilai Bukti Budaya Korup Sudah Menjalar dari Hulu ke Hilir

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi PDIP itu sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

[Hoaks atau Fakta]: Vtube Dilindungi Pemerintah dan Sudah Dapat Surat izin
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Vtube Dilindungi Pemerintah dan Sudah Dapat Surat izin

Vtube kemudian dilarang melakukan kegiatan investasi ataupun perekrutan anggota sampai mendapatkan izin resmi dari OJK

 Pemkot Jakpus Distribusikan 32 Ribu Vaksin COVID-19 ke 100 Lokasi
Indonesia
Pemkot Jakpus Distribusikan 32 Ribu Vaksin COVID-19 ke 100 Lokasi

Kepala Suku Dinas Kesehatan (Kasudinkes) Jakpus, Erizon Safari mengatakan, total ada 100 lokasi vaksinasi COVID-19 di Jakarta Pusat yang masuk dalam vaksin tahap kedua.

PDIP: Deklarator KAMI Kental Nuansa Post Power Syndrome
Indonesia
PDIP: Deklarator KAMI Kental Nuansa Post Power Syndrome

Deklarasi tersebut dinilai sebagai sekedar manuver politik mengatasnamakan penyelamatan rakyat.

Wah, Puncak Bogor Bakal Dilengkapi Rest Area  Seluas 7 Hektar
Indonesia
Wah, Puncak Bogor Bakal Dilengkapi Rest Area Seluas 7 Hektar

Pembangunan rest area ini, kata Basuki, merupakan bagian dari program penataan kawasan Puncak bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor .

Penyekatan Buruh dari Luar Jakarta Berujung Batalnya Demo di DPR
Indonesia
Penyekatan Buruh dari Luar Jakarta Berujung Batalnya Demo di DPR

Massa buruh yang akan melakukan demonstrasi besar-besaran di sekitar gedung DPR/MPR tidak mendapatkan izin dari polisi.

Ketersediaan Terbatas, Vaksinasi COVID-19 bagi Lansia Bakal Dilakukan Bertahap
Indonesia
Ketersediaan Terbatas, Vaksinasi COVID-19 bagi Lansia Bakal Dilakukan Bertahap

Proses vaksinasi untuk lansia dan petugas pelayanan publik ini dilakukan secara bertahap.