Ketua DPD Minta Presiden Jokowi Evaluasi Program Kartu Prakerja Ilustrasi program Kartu Prakerja (ANTARA/HO-dok pri)

MerahPutih.com - Beberapa program dan kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan dampak pandemi COVID-19 telah diluncurkan. Namun, ada beberapa program yang menuai sorotan masyarakat karena dirasa kurang tepat, dan ada yang dirasa masih lambat.

Atas hal itu, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Matalitti meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak ragu melakukan evaluasi terhadap program-program tersebut.

Baca Juga:

Satgas COVID-19 'Rayu' Warga Dukung Kebijakan Pemerintah

“Saya sengaja tetap turun ke lapangan, untuk melihat sendiri. Karena dari dulu saya tidak percaya kertas-kertas laporan. Saya harus cek dan bertemu masyarakat,” kata La Nyalla di Surabaya, Senin (27/4).

Dikatakan La Nyalla, program yang paling banyak disorot masyarakat adalah Kartu Prakerja. Menurutnya program ini sebenarnya sangat tepat dan pas, apabila diterapkan dalam situasi normal. Karena konsep dasar program ini lebih untuk menyiapkan calon angkatan kerja baru, atau untuk mencetak wirausahawan baru. Tetapi menjadi kurang tepat sebagai jurus penanggulangan dampak pandemi COVID-19.

Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

“Hari ini situasi kita berbeda drastis. Dunia usaha banyak yang collapse, daya beli masyarakat turun, PHK resmi maupun tak resmi, dengan pola karyawan dirumahkan, ada jutaan jumlahnya, orang butuh uang untuk sekadar makan ada di mana-mana, sementara biaya hidup, khususnya di kota dan wilayah urban cukup tinggi, nah mereka tidak butuh dibelikan modul pelatihan oleh pemerintah, tetapi substitusi atas kehilangan penghasilan karena di-PHK atau dirumahkan,” beber La Nyalla.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Evaluasi Program Stimulus Ekonomi Corona

Karena itu, menurut La Nyalla, wajar apabila biaya program kartu pra-kerja dengan total alokasi Rp20 triliun. Dengan rincian biaya untuk pelatihan online Rp5,6 triliun. Biaya insentif Rp13,45 triliun, dan biaya survei Rp840 miliar.

“Hanya komponen biaya insentif saja yang bisa diterima dalam bentuk tunai sebesar Rp600 ribu per bulan oleh pemegang Kartu Prakerja. Sisanya untuk membayar mitra pemerintah. Ini mungkin perlu dievaluasi agar semua dialihkan dulu ke masyarakat. Prioritas kita masyarakat tersubstitusi atas hilangnya mata pencaharian mereka,” ujarnya.

Apalagi, sambung La Nyalla, dana penanggulangan COVID-19 Rp405,1 triliun yang disediakan pemerintah disebut masih tergolong sangat sedikit dibanding alokasi yang disiapkan sejumlah negara lain.

“Nah apalagi kalau dirasa sangat terbatas, seharusnya sangat selektif dan efektif penggunaannya. Bayangkan biaya survei Rp800 milyar. Angka ini besar lo kalau dibelikan beras. Sebaiknya prioritas sekarang masyarakat yang miskin, yang kesulitan untuk makan, harus dijamin bisa makan. Itu dulu,” tutup La Nyalla. (Pon)

Baca Juga:

DPRD DKI Realokasi Anggaran Rp256,5 untuk Penanganan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Biden Salip Trump Pimpin Sementara di Georgia
Indonesia
Biden Salip Trump Pimpin Sementara di Georgia

Kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden, memimpin sementara dengan 917 suara di Georgia.

 Bareskrim Polri Bongkar Puluhan Kilogram Sabu dan Ribuan Ekstasi Berkedok Teh Tiongkok
Indonesia
Beralasan Sakit, Brigjen Prasetijo Utomo tak Hadiri Sertijab
Indonesia
Beralasan Sakit, Brigjen Prasetijo Utomo tak Hadiri Sertijab

Keterangan soal sakit ini disampaikan langsung Kabareskrim Komjen Listyo Sigit yang memimpin serah terima.

[HOAKS atau FAKTA]: Warga Tak Pakai Masker, Anak Buah Anies Kenakan Denda Rp25 Ribu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Warga Tak Pakai Masker, Anak Buah Anies Kenakan Denda Rp25 Ribu

Proses tilang berdenda dan kwitansi akan menggunakan e-tilang aplikasi PIKOBAR dengan dana denda akan masuk ke Kas Daerah sesuai peraturan.

Lalu Lintas Jakarta Kembali 'Normal', Polisi Duga Perusahaan Ogah WFH Lagi
Indonesia
Lalu Lintas Jakarta Kembali 'Normal', Polisi Duga Perusahaan Ogah WFH Lagi

Volume kendaraan pada Hari Lebaran tahun ini di Jakarta juga diprediksi akan padat

Berkaca pada Tsunami COVID-19 India, DKI Minta Warganya Waspada
Indonesia
Berkaca pada Tsunami COVID-19 India, DKI Minta Warganya Waspada

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta kepada masyarakat untuk waspada karena mutasi virus COVID-19 baru telah menyerang Indonesia.

Jalankan Arahan TB-1, Kapolda Metro Siap Habisi Ormas Berlagak Preman
Indonesia
Jalankan Arahan TB-1, Kapolda Metro Siap Habisi Ormas Berlagak Preman

Tak akan ragu menghabisi segala aksi premanisme, radikalisme dan intoleransi

Kadis Peternakan Sultra Meninggal Dunia akibat COVID-19
Indonesia
Kadis Peternakan Sultra Meninggal Dunia akibat COVID-19

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara (Sultra) Budianti Kadidaa dikabarkan meninggal dunia.

Sekjen KPK Bilang Begini Soal Kabar Novel Baswedan Akan Dipecat
Indonesia
Sekjen KPK Bilang Begini Soal Kabar Novel Baswedan Akan Dipecat

Kabar Novel Baswedan bakal dipecat tidak benar mengingat hasil tes sejauh ini masih tersegel dan belum diumumkan sama sekali di internal KPK.