Ketua DPD Minta Pemerintah Tekan Angka Kematian Pasien COVID-19 Pemakaman dengan prosedur COVID-19 di Kota Yogyakarta (HO-BPBD Kota Yogyakarta)

MerahPutih.com - Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti, meminta pemerintah untuk menekan angka kematian pasien COVID-19 yang masih tinggi. La Nyalla juga berharap masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

Menurut La Nyalla, masih tingginya jumlah kematian pasien COVID-19 harus menjadi perhatian serius. Apalagi, jumlahnya cenderung mengalami peningkatan selama pelaksanaan PPKM.

Baca Juga

Okupasi Tempat Tidur Pasien COVID-19 di Jakarta Capai 64 Persen

Sebelum PPKM Darurat diberlakukan, kasus kematian tertinggi sebesar 539 dalam sehari, kemudian meningkat pada PPKM darurat menjadi 1.338 dan meningkat lagi pada PPKM level 1-4 dengan jumlah 1.487, untuk data hingga 25 Juli 2021.

La Nyalla pun menyoroti data kasus kematian pasien COVID-19 pada Selasa (27/7), yang menembus angka 2 ribu kematian dalam satu hari, walaupun di hari yang sama, kasus sembuh Corona di Indonesia mencetak rekor dunia dengan hampir 50 ribu kasus sembuh yaitu 47.128 orang.

“Penambahan 2.069 kasus kematian akibat Corona dalam sehari pada 27 Juli, di saat perpanjangan PPKM level 1-4 masih dilakukan, merupakan angka yang fantastis. Untuk pertama kalinya kasus kematian Corona menembus angka 2 ribu dalam sehari, dan membuat Indonesia menempati peringkat pertama penyumbang kasus kematian Corona tertinggi di dunia,” kata La Nyalla dalam keterangannya, Kamis (29/7).

Kementerian Kesehatan mengungkap lonjakan kasus kematian COVID-19 pada 27 Juli diakibatkan pelaporan data yang tertunda di beberapa kabupaten dan kota. Penundaan laporan itu dinilai membuat angka kematian COVID-19 dalam sehari menjadi tinggi.

“Tapi, tetap saja itu menjadi fakta masih banyak kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Kita tidak bisa menutup mata case fatality rate Corona di Indonesia masih sangat tinggi sehingga diperlukan berbagai upaya perbaikan,” tegasnya.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD

Senator asal Jawa Timur ini pun meminta pemerintah daerah memperbaiki program-program penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. Menurut LaNyalla, upaya penurunan kasus kematian COVID-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Kepala daerah punya peranan penting untuk menjalankan program penanangan Corona sebaik-baiknya. Selain meningkatkan testing dan tracing, sosialisasi masif dan penerapan disiplin protokol kesehatan masyarakat harus dilakukan. Ingatkan warga, laporan kasus kematian Covid setiap harinya bukan hanya sekedar angka-angka saja,” sebutnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu menilai, pemerintah dan masyarakat harus lebih kompak dalam perjuangan melawan virus Corona, mengingat saat ini zona merah COVID-19 di Indonesia justru semakin bertambah.

Berdasarkan laporan terbaru Satgas COVID-19, saat ini terdapat 195 zona merah yang menunjukkan 37,94 persen daerah di Indonesia masuk dalam berisiko tinggi.

Kemudian terdapat 277 atau sekitar 53,89 persen zona oranye atau risiko sedang di Indonesia per 25 Juli 2021. Lalu zona kuning dengan risiko rendah sebanyak 41 daerah atau 7,98 persen, dan zona hijau yang tidak ditemukan kasus hanya 1 daerah saja ata 0,19 persen.

“Apalagi saat ini varian baru virus COVID-19, yaitu 'Delta Plus’ (AY.1) yang masuk dalam kategori variant of concern (VoC) WHO sudah ditemukan di Indonesia. Pemerintah harus memberikan langkah-langkah antisipasi yang tepat agar varian baru ini tidak menimbulkan lonjakan kasus baru,” imbau La Nyalla.

Data per 28 Juli 2021, total kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 3.287.727 dengan tambahan sebanyak 47.79 dalam sehari.

Sementara itu, tambahan kasus sembuh sebanyak 43.856 sehingga pasien sembuh Corona berjumlah 2.640.676 dan pasien Corona yang meninggal di RI sampai sekarang mencapai 88.659 orang di mana terdapat tambahan 1.824 kasus kematian dalam sehari. (Pon)

Baca Juga

Ketua DPD Optimistis Vaksin Nusantara Mampu Atasi Pandemi COVID-19

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Layak Copot Tri Rismaharini Gegara Amarahnya Suka Meledak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Layak Copot Tri Rismaharini Gegara Amarahnya Suka Meledak

Artikel tersebut berisikan pandangan pengamat komunikasi politik

Cukai Rokok Naik, Legislator Demokrat Minta Pengusaha Perhatikan Nasib Petani Tembakau
Indonesia
Cukai Rokok Naik, Legislator Demokrat Minta Pengusaha Perhatikan Nasib Petani Tembakau

Didi tetap mengapresiasi pelaku usaha besar atas kontribusi terhadap pendapatan negara

Kenaikan Penumpang Bandara Adi Soemarmo Diprediksi Capai 43 Persen
Indonesia
Kenaikan Penumpang Bandara Adi Soemarmo Diprediksi Capai 43 Persen

PT Angkasa Pura I mendirikan Posko Angkutan Udara Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 itu untuk mengawasi penumpang naik dan datang di Bandara Internasional Adi Soemarmo.

Oknum Anggota Polres Wonogiri Ditembak karena Melawan saat Ditangkap
Indonesia
Oknum Anggota Polres Wonogiri Ditembak karena Melawan saat Ditangkap

Oknum anggota Polres Wonogiri, Jawa Tengah berinisial PS (26) ditembak oleh anggota Resmob Polresta Surakarta, Selasa (19/4).

[HOAKS atau FAKTA]: Bahasa Korea Jadi Bahasa Resmi di Forum PBB
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Bahasa Korea Jadi Bahasa Resmi di Forum PBB

“tidak ada resolusi” yang mengusulkan bahasa Korea sebagai bahasa resmi.

Akun Twitter Pemkot Depok Retweet 'Penembak Laskar FPI', Polisi Turun Tangan
Indonesia
Akun Twitter Pemkot Depok Retweet 'Penembak Laskar FPI', Polisi Turun Tangan

Jadi sudah ada pembelaan dari Diskominfo kalau itu dihack

Wagub DKI Minta Polisi Usut Tuntas Kebakaran di Gedung Cyber
Indonesia
Wagub DKI Minta Polisi Usut Tuntas Kebakaran di Gedung Cyber

Pihak kepolisian diminta untuk mengusut tuntas penyebab utama peristiwa kebakaran yang terjadi di Gedung Cyber, Jakarta Selatan.

572 Pasien COVID-19 Omicron di Indonesia, Mayoritas Gejala Batuk dan Demam
Indonesia
572 Pasien COVID-19 Omicron di Indonesia, Mayoritas Gejala Batuk dan Demam

Dari hasil monitoring yang dilakukan Kemenkes, kasus probable Omicron mulai naik sejak awal tahun 2022

Erick Dukung Kejagung Bersih-Bersih BUMN
Indonesia
Erick Dukung Kejagung Bersih-Bersih BUMN

Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung telah beberapa kali secara bersama menyampaikan progres dari sejumlah kasus yang terjadi di BUMN, seperti kasus di PT Garuda Indonesia (Persero).

Massa 212 Bisa Dijerat Pasal 212
Indonesia
Massa 212 Bisa Dijerat Pasal 212

Bagi siapa yang menghalangi maka dapat dikenakan sanksi hukum