Ketua DPD Minta Pemerintah Hentikan Isu-Isu Inkonstitusional Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-Humas DPD RI

MerahPutih.com - DPR RI meminta pemerintah fokus menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu inkonstitusional yang membuat gaduh.

"Kesimpulan yang kita dapat dengan merujuk pada tren dan perkembangan serta dinamika dalam masyarakat melalui analisis big data, DPD RI secara objektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi," kata Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti saat Public Expose Big Data DPD, di Jakarta, Kamis (14/4).

"Pemerintah juga harus meninggalkan atau menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu yang in konstitusional, seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," tegas La Nyalla.

Baca Juga:

Capai Rp 110 T, DPD RI Nilai Estimasi Biaya Pemilu 2024 Tak Rasional

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, Public Expose Big Data DPD ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

"Setiap badan publik, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memberikan informasi ke publik di ruang terbuka, wajib membuka datanya apabila diminta," katanya.

La Nyalla juga mengutip Pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008. Terutama poin 1 yang menyebut, badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat.

"Di poin 1 F disebutkan, hal itu meliputi informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum," katanya.

Ditegaskannya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala.

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, Public Expose Big Data DPD RI mengungkap, perbincangan publik pengguna media sosial terhadap isu sosial, ekonomi dan politik.

"Ekspos publik ini penting. Karena, sebelumnya, secara terbuka saya telah membantah klaim yang disampaikan Menko Maritim dan Investasi yang mengatakan bahwa dari temuan big data, ada sekitar 110 juta masyarakat pengguna media sosial yang menghendaki penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden," katanya.

Baca Juga:

Ketua DPD Minta Pemerintah Tetapkan Prioritas dan Klasifikasi Jamaah Calon Haji 2022

Dijelaskan La Nyalla, ia juga telah menyampaikan secara terbuka bahwa kegiatan atau pernyataan elite politik, baik itu menteri atau ketua partai, terkait penundaan pemilu atau masa jabatan presiden 3 periode justru tidak direspons positif oleh publik.

"Dan sebagai bagian dari keterbukaan informasi, saya sampaikan bahwa DPD RI, sejak dua tahun ini memang telah menggunakan big data untuk melakukan bacaan terhadap dinamika masyarakat pengguna media sosial di 34 provinsi di Indonesia," katanya.

Lewat big data ini, DPD juga mengetahui bagaimana respons publik terhadap Pandemi COVID-19 saat ini, dan inflasi serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan BBM.

"Kami juga membaca bagaimana respons publik terhadap kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng," katanya.

Dalam public expose yang disampaikan Founder Evello Dudy Rudianto, yang juga rekanan DPD, diungkap sejumlah poin.

Pertama, DPD meyakini bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap COVID-19 pada trimester awal tahun 2022 cenderung turun. Ada kecenderungan masyarakat ingin agar hidupnya kembali normal, terutama terkait dengan sektor ekonomi.

Kedua, DPD juga meyakini adanya keinginan yang kuat dari masyarakat agar pemerintah berada pada garda terdepan pemulihan ekonomi. Dari analitik big data, DPD melihat ini sebagai salah satu alasan mengapa gerakan vaksin COVID-19 sukses dan bisa diterima masyarakat.

Ketiga, sejak Februari 2022, masyarakat mulai mengeluhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak membantu harapan pemulihan ekonomi. Dari soal polemik pencairan Jaminan Hari Tua, naiknya harga kedelai dan kelangkaan minyak goreng.

Keempat, ada kecenderungan pendapat yang kuat di masyarakat, jika pemerintah kalah menghadapi aksi mafia dan kartel minyak goreng dan rasa frustasi yang tinggi dari masyarakat, terhadap kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah ekonomi.

Dan terakhir, merebaknya isu penundaan Pemilu 2024 membuat rasa kecewa publik meningkat. Melalui big data dapat ditangkap kecenderungan turunnya kesukaan terhadap Presiden Joko Widodo dan meningkatnya rasa pesimistis bahwa pemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. (Pon)

Baca Juga:

Ketua DPD RI Minta Menteri Fokus Kerja Sesuai Bidang, Jangan Buat Gaduh

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BI Prediksi Tekanan Inflasi Pada Desember 2021 Meningkat
Indonesia
BI Prediksi Tekanan Inflasi Pada Desember 2021 Meningkat

Penjualan ritel turut diperkirakan tumbuh 5,2 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/oy), didorong peningkatan sejumlah kelompok seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau serta bahan bakar kendaraan bermotor.

60 Persen Warga Sudah Mudik, Polisi Amankan Obyek Vital dan Pemukiman di Jakarta
Indonesia
60 Persen Warga Sudah Mudik, Polisi Amankan Obyek Vital dan Pemukiman di Jakarta

Pengamanan aktivitas di DKI Jakarta diperketat saat perayaan Hari Raya Lebaran. Salah satu wilayah yang menjadi fokus pengamanan adalah Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, sebanyak 1.200 pasukan gabungan dikerahkan di sejumlah wilayah. Seperti di Harmoni, kawasan Monas, Sudirman-Thamrin dan wilayah Senayan, GBK.

Sopir Truk Maut Balikpapan Resmi Ditahan, Terancam Enam Tahun Penjara
Indonesia
Sopir Truk Maut Balikpapan Resmi Ditahan, Terancam Enam Tahun Penjara

Peristiwa kecelakaan beruntun melibatkan truk tronton bermuatan berat menabrak enam buah kendaraan roda empat dan 14 unit sepeda motor

Terlibat Keributan, Warga Nigeria Tewas di Kalideres
Indonesia
Terlibat Keributan, Warga Nigeria Tewas di Kalideres

Seorang warga negara asing (WNA) asal Nigeria berinisial KC tewas diduga usai terlibat keributan yang terjadi di Kantor Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Pemprov DKI Siapkan Rp 140 Miliar Hadiah Atlet Berprestasi PON Papua
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Rp 140 Miliar Hadiah Atlet Berprestasi PON Papua

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menyiapkan lebih dari Rp 100 miliar rupiah bagi atlet DKI yang berprestasi di PON Papua.

Analisis BMKG Terkait Gempa M6,7 Banten
Indonesia
Analisis BMKG Terkait Gempa M6,7 Banten

Gempa bumi berkekuatan magnitudo M6,7 mengguncang Sumur, Banten, Jumat (14/1). Getaran gempa dirasakan hingga ke Lembang, Bandung, Jawa Barat.

APBD Kota Yogyakarta 2022 Fokus Pengembangan Infrastruktur Pariwisata
Indonesia
APBD Kota Yogyakarta 2022 Fokus Pengembangan Infrastruktur Pariwisata

Anggaran belanja akan difokuskan untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata.

Tempat Wisata Tak Terkendali saat PPKM Level 3 Libur Nataru Bakal Ditutup
Indonesia
Tempat Wisata Tak Terkendali saat PPKM Level 3 Libur Nataru Bakal Ditutup

Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

DPR Pastikan RUU PKS Bukan Mengatur Kebebasan Berhubungan Badan
Indonesia
DPR Pastikan RUU PKS Bukan Mengatur Kebebasan Berhubungan Badan

Isu sentral yang menjadi fokus RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah terkait kekerasan.

Catat, Ini Sejumlah Ruas Jalan yang Diberlakukan Ganjil Genap di Jakarta
Indonesia
Catat, Ini Sejumlah Ruas Jalan yang Diberlakukan Ganjil Genap di Jakarta

Melalui akun Twitter @TMCPoldaMetro, pengendalian mobilitas masyarakat dengan sistem ganjil genap tersebut ditetapkan sesuai dengan SK Kadishub No. 320/2021 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2021.