Ketua DPD Minta Pemerintah Cabut Permenaker 02/2022 tentang JHT Ilustrasi - Kepesertaan BPJamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. ANTARA/Dedi

MerahPutih.com - Kehadiran Permenaker 02/2022, menggantikan Permenaker 19/2015, tentang Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), mendapat banyak sorotan.

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti turut mengkritisi aturan yang merugikan pekerja tersebut.

"Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang mendukung masyarakat, dalam hal ini pekerja. Jangan sebaliknya kebijakan dibuat untuk membuat susah," katanya, Minggu (13/2).

Baca Juga:

KSPI Nilai Aturan Pembayaran Manfaat JHT Rugikan Pekerja

Dalam penilaian La Nyalla, Permenaker 02/2022 seperti membuat pekerja ibarat sudah jatuh tertimpa tangga.

Karena, aturan tersebut menyebut jika pekerja yang di-PHK atau mengundurkan diri baru bisa mengambil dana jaminan hari tuanya saat usia pensiun atau di usia 56 tahun.

"Bayangkan jika seorang pekerja di PHK pada usia 40 tahun, dia baru bisa ambil dana JHT-nya di usia 56 tahun. Atau harus menunggu 16 tahun. Padahal, uang tersebut harusnya bisa membantu pekerja yang di-PHK untuk melakukan hal-hal yang produktif," ujarnya.

Baca Juga:

24 Ribu Lebih Orang Tekan Petisi Batalkan Aturan JHT Baru Cair Usia 56 Tahun

Peraturan baru ini dinilai sangat kontras dengan aturan lama yang menyebut bila pekerja di-PHK atau mengundurkan diri hanya ada masa tunggu 1 bulan saja untuk mencairkan JHT.

"Pemerintah harus segera mencabut Permenaker 02/2022. Jangan sampai muncul gejolak di masyarakat. Karena dampaknya bisa meluas. Pemerintah harus peka dengan suara-suara di masyarakat. Khususnya pekerja yang menjadi objek dari peraturan tersebut," katanya.

Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, Permenaker 02/2022 bisa menimbulkan persepsi mengenai penggunaan uang di BPJS Ketenagakerjaan.

"Pada akhirnya, para pekerja akan mempertanyakan dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum masalah ini menjadi bola liar, pemerintah lebih baik segera bersikap, cabut Permenaker 02/2022," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Alihkan KPR Umum Jadi KPR JHT MLT

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Tegaskan Tak Pakai Anggaran APBD untuk Gelaran Formula E
Indonesia
Pemprov DKI Tegaskan Tak Pakai Anggaran APBD untuk Gelaran Formula E

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji tidak akan lagi menggunakan APBD dalam penyelenggaraan mobil balap Formula E.

Jokowi Tetapkan Jawa Bali PPKM Level 4
Indonesia
Jokowi Tetapkan Jawa Bali PPKM Level 4

Secara khusus saya minta kepada menteri terkait juga melakukan langkah langkah maksimal, membagikan vitamin, suplemen pada masyatakat, membagikan obat obatan dan konsultasi dokter terhadap isolasi mandiri. Angka kematian harus ditekan semaksimal mungkin," ujar Jokowi.

Presidential Threshold 20 Persen Jadi PR Besar Demokrasi Indonesia
Indonesia
Presidential Threshold 20 Persen Jadi PR Besar Demokrasi Indonesia

“Saat ini, presidential threshold (PT) pencalonan presiden 20 persen menjadi PR besar demokrasi indonesia. Ini karena salah satu tujuan demokrasi yaitu kesetaraan hak warga negara dalam berpolitik dihalang-halangi oleh aturan ini," kata Anggota DPD RI Fahira Idris

Warga Bandung Sepakat Pemberlakuan Ganjil Genap
Indonesia
Warga Bandung Sepakat Pemberlakuan Ganjil Genap

"Artinya diberlakukannya ganjil genap ini terjadi penurunan sekitar 50 persen. Lalu lintas menjadi lancar dan volumenya berkurang, kecepatan meningkat. Artinya efektif dan berhasil," ucap Ricky.

Rakernas II PDIP Hari Kedua Bahas Pemenangan Pemilu
Indonesia
Rakernas II PDIP Hari Kedua Bahas Pemenangan Pemilu

Rakernas akan membahas hal-hal strategis dalam menghadapi Pemilu 2024, khususnya strategi pemenangan Pemilu.

Menag Minta Kanwil Awasi PTM di Daerah Level 2
Indonesia
Menag Minta Kanwil Awasi PTM di Daerah Level 2

Daerah dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 dapat menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).

Ladang Ganja di Aceh Senilai Rp 842 Miliar Dihancurkan
Indonesia
Ladang Ganja di Aceh Senilai Rp 842 Miliar Dihancurkan

Bareskrim Polri musnahkan tujuh hektare ladang ganja di area Gunung Lauser tepatnya daerah Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Naik Pesawat dari Bandara Soetta, Penumpang Domestik Kini Wajib Sertakan Tes PCR
Indonesia
Naik Pesawat dari Bandara Soetta, Penumpang Domestik Kini Wajib Sertakan Tes PCR

Pengelola Bandara Internasional Soekarno Hatta akan memberlakukan aturan wajib tes PCR bagi calon penumpang penerbangan domestik.

Airlangga Yakin Sampai Akhir Tahun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Menguat
Indonesia
Airlangga Yakin Sampai Akhir Tahun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Menguat

Pulihnya kepercayaan masyarakat secara cepat dalam melakukan aktivitas ekonomi, menjadikan momentum pemulihan di sisi permintaan dan suplai tetap terjaga.

Intip Kesiapan RSUP Persahabatan Jika Kasus COVID-19 Melonjak
Indonesia
Intip Kesiapan RSUP Persahabatan Jika Kasus COVID-19 Melonjak

Penurunan kasusnya rata-rata di bawah 10 pasien per hari