Ketua DPD Minta Pemerintah Berani Manfaatkan Nuklir Sebagai Pembangkit Energi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (ANTARA/HO-DPD RI)

MerahPutih.com - Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, menyinggung sejumlah persoalan saat Memimpin Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Senin (16/8). LaNyalla membahas kedaulatan energi, kemandirian pangan, ketahanan sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan bangsa melalui Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).

LaNyalla juga meminta Indonesia cepat merealisasikan pembangunan pembangkit energi bertenaga Nuklir.

“Kita harus memastikan Energi Baru Terbarukan menjadi prioritas. Termasuk keberanian kita sebagai bangsa besar, untuk memanfaatkan Nuklir sebagai pembangkit energi yang relatif lebih murah,” kata LaNyalla dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/8).

Baca juga:

Selandia Baru Tawarkan Penthouse Mewah Seharga Rp360 Miliar

Dukungan terhadap penggunaan sumber daya energi Nuklir juga pernah disampaikan LaNyalla saat mengunjungi Pontianak, Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu. Ia mendorong agar pembangunan pembangkit energi tenaga Nuklir di Kalbar, yang sudah diusulkan ke dalam Revisi Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan melalui Kementerian ATR/BPN, segera direalisasikan.

Menurut LaNyalla, energi Nuklir merupakan terobosan baru karena memiliki potensi yang bisa menyediakan energi dengan biaya efisien, handal, dan aman. Selain menawarkan sumber energi yang besar, energi Nuklir dapat mengurangi polusi lingkungan dan volume kegiatan pengelolaan limbah, termasuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca.

Oleh karena itu, LaNyalla menilai pemanfaatan energi Nuklir untuk memenuhi ketahanan energi dalam mendukung kesejahteraan rakyat perlu dilakukan. Pembangunan PLTN juga dinilai akan meningkatkan pertumbuhan industri nasional.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (ANTARA/HO-DPD RI)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (ANTARA/HO-DPD RI)

Senator asal Jawa Timur itu juga membahas pentingnya ketahanan pangan bagi Indonesia. Ia mengingatkan berbagai ancaman yang perlu diantisipasi dalam hal pangan.

“Kemandirian pangan mutlak harus menjadi solusi yang harus kita wujudkan dengan bonus iklim negara tropis, yang berada di lintasan khatulistiwa, dengan sumber daya hutan, daratan dan laut yang melimpah. Karena ancaman perang masa depan, adalah perebutan sumber daya pangan dan air bersih,” tegasnya.

LaNyalla berharap agar industri-industri hulu yang dulu dibangun di era Orde Lama dan Orde Baru tidak dibiarkan mati hanya karena sudah tidak efisien lagi dibanding impor. Menurutnya, justru negara harus melakukan restorasi.

Karena sebagai negara yang besar dan Tangguh, Indonesia mutlak harus memiliki heavy industries di sektor-sektor strategis, terutama untuk mewujudkan kemandirian pangan.

BACA JUGA:

Manfaat Kecerdasan Buatan di Industri Telekomunikasi

“Oleh karena itu, Pemerintah harus kita dukung untuk bersama-sama menemukan peta jalan menuju kesiapan kita sebagai bangsa yang Tangguh dalam menyongsong era perubahan global, atau tata dunia baru, yang tidak lama lagi akan terjadi,” sambung mantan Ketua Umum PSSI itu.

Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin. Sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI serta jajaran Kabinet Indonesia Maju hadir dengan mengikuti protokol kesehatan ketat, sementara sebagian mengikuti jalannya sidang bersama secara virtual. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyidik akan Periksa Istri Irjen Ferdy Sambo sebagai Tersangka Pembunuhan Berencana
Indonesia
Penyidik akan Periksa Istri Irjen Ferdy Sambo sebagai Tersangka Pembunuhan Berencana

Penyidik Bareskrim Polri telah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Jabar Siapkan Operasi Pasar Minyak Goreng untuk Masyarakat Miskin
Indonesia
Jabar Siapkan Operasi Pasar Minyak Goreng untuk Masyarakat Miskin

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyiapkan operasi pasar minyak goreng dengan prioritas masyarakat miskin dan daerah yang sulit terjangkau distribusi. Operasi pasar ini menyiapkan minyak goreng dengan harga Rp 14.000.

Konsumsi BBM di Solo Raya Diprediksi Naik 11 Persen saat Mudik Lebaran
Indonesia
Konsumsi BBM di Solo Raya Diprediksi Naik 11 Persen saat Mudik Lebaran

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memperkirakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji di Soloraya diprediksi mengalami tren peningkatan saat Lebaran. Kenaikan diperkirakan mencapai 11 persen.

Sanksi Pidana hingga Larangan Kredit Bank BUMN Ancam Obligor Nakal BLBI
Indonesia
Sanksi Pidana hingga Larangan Kredit Bank BUMN Ancam Obligor Nakal BLBI

Jika tidak segera melunasi, akan diberlakukan sejumlah sanksi perdata hingga pidana.

Giring Mau Jadi Gubernur DKI, Politisi PKS: Emang Punya Nyali
Indonesia
Giring Mau Jadi Gubernur DKI, Politisi PKS: Emang Punya Nyali

Menurutnya, Giring berhak maju di Pilgub DKI 2024 jika mantan vokalis band Nidji itu punya keberanian.

PPATK Dalami Temuan Transaksi Uang Keluar Brigadir J
Indonesia
PPATK Dalami Temuan Transaksi Uang Keluar Brigadir J

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun tengah mendalami temuan pihak kuasa hukum Brigadir J.

Setengah Juta Warga Jakarta Sudah Divaksin Booster
Indonesia
Setengah Juta Warga Jakarta Sudah Divaksin Booster

Minat warga Jakarta yang ingin mendapatkan vaksin penguat atau booster cukup tinggi.

Pemerintah Keluarkan Aturan Pembatasan Berkumpul Selama Nataru
Indonesia
Pemerintah Keluarkan Aturan Pembatasan Berkumpul Selama Nataru

Yang travelling itu, mereka yang sudah divaksin

Harga Kedelai Melonjak Tinggi, PKS Minta Kurangi Ketergantungan Impor
Indonesia
Harga Kedelai Melonjak Tinggi, PKS Minta Kurangi Ketergantungan Impor

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan harus proaktif mencarikan solusi dalam mengatasi mahalnya harga kedelai yang berimbas pada pasokan tahu dan tempe.

Naskah Akademi Publisher Rights Karya Jurnalistik Tengah Disusun Unpad
Indonesia
Naskah Akademi Publisher Rights Karya Jurnalistik Tengah Disusun Unpad

Proses selanjutnya akan bergantung pada keputusan jenis regulasi yang dipilih. Jika dalam bentuk UU, baik UU baru maupun revisi terhadap berbagai UU, maka pemerintah harus berkoordinasi dengan DPR.