Ketua DPD Minta Pelaku Pungli Penyaluran BST PPKM Ditindak Tegas Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD

MerahPutih.com - Sikap tegas diperlihatkan Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, menanggapi dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga terdampak COViD-19. LaNyalla meminta aparat kepolisian mengungkap kebenaran kasus tersebut dan menindak pelaku dengan tegas.

Pemotongan BST dilaporkan terjadi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Sejumlah warga mengaku dimintai uang Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu oleh seorang oknum untuk mendapatkan BST Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp600 ribu. Alasannya, sebagai upah atas informasi terkait pencairan BST.

Baca Juga

200 Ribu Lebih Warga Kota Tangerang Dapat Bansos, per Keluarga Terima 10 Kg Beras

“Seharusnya tidak ada pihak yang berani coba-coba mengambil keuntungan pribadi dalam penyaluran Bansos Tunai ini. Semua pihak harus mengerti kondisi saat ini yang semuanya mengalami kesulitan. BST Rp 600 ribu itu itu adalah hak sepenuhnya dari penerima bansos,” ujar La Nyalla di sela-sela masa reses di Jawa Timur, Sabtu (24/7).

Menurutnya, masyarakat sekarang sudah pandai dan kritis. Apalagi saat ini berada di era kecepatan dan keterbukaan informasi.

“Di tengah kemudahan informasi sekarang ini, pasti semua hal negatif terkait publik dengan mudah tersebar. Jadi sangat disesalkan jika masih ada perilaku merugikan seperti itu,” ujarnya.

Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti di lokasi Panen Raya di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Sumba Barat Daya, Selasa (23/3). Foto: Humas DPD RI
Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti di lokasi Panen Raya di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Sumba Barat Daya, Selasa (23/3). Foto: Humas DPD RI

Pada prinsipnya, siapapun yang merasa dirugikan dalam penyaluran BST dan tidak bisa diselesaikan secara damai, La Nyalla meminta agar melaporkan ke pihak berwajib.

“Meskipun jumlah yang diminta kecil, tetapi hal itu mencemari program yang baik untuk masyarakat. Perilaku korup apalagi dilakukan kepada rakyat yang sedang terjepit kehidupannya, harus ditindak,” tutur Senator asal Jawa Timur itu.

Potensi pungli semacam itu, lanjut LaNyalla, bisa saja terjadi di daerah lain. Untuk itu dia meminta kepada masyarakat untuk mengawasi.

“Partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan. Pengawasan dari masyarakat, kemudian kekompakan semua warga akan meminimalisir terjadinya pungutan-pungutan yang tidak dibenarkan,” katanya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu berharap tidak ada lagi pungli, berapa pun jumlahnya. Dia juga telah meminta kepada seluruh anggota DPD untuk memastikan penyaluran BST di wilayahnya berjalan baik, tepat sasaran dan tanpa potongan.

“Kasihan rakyat yang kehidupannya pas-pasan. Saya pastikan bahwa tidak ada fee atau uang yang harus disetorkan kepada petugas atau pihak manapun dalam penyaluran BST,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Begini Pengawasan Pencairan Bansos oleh Kemendagri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Amankan Dokumen Persetujuan Bupati Kuansing Soal Perpanjangan HGU Sawit
Indonesia
KPK Amankan Dokumen Persetujuan Bupati Kuansing Soal Perpanjangan HGU Sawit

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Andi Putra bersama General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso sebagai tersangka

[HOAKS atau FAKTA]: Saat Ditangkap Densus 88, Munarman Gigit Sandal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Saat Ditangkap Densus 88, Munarman Gigit Sandal

Akun Facebook Lufias Azmi (fb.com/lufias.azmi) pada 27 April 2021 menunggah sebuah gambar yang berisi foto Munarman yang sedang menggigit sandal saat sedang dibawa oleh Densus 88 dan narasi “Makan tuh sendal ..”, #Densus88 #Munarman” ke grup GUYON KHAS NUsantara.

Tak Kantongi IMB, Proyek Bangunan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke Diusulkan Dibongkar
Indonesia
Tak Kantongi IMB, Proyek Bangunan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke Diusulkan Dibongkar

Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta Utara merekomendasikan bangunan yang berdiri di area Pelabuhan Perikanan Muara, Penjaringan, Jakarta Utara untuk dibongkar karena tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pandemi COVID-19 Tingkatkan Kekerasan pada Perempuan dan Anak
Indonesia
Pandemi COVID-19 Tingkatkan Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Angka kekerasan dalam keluarga di Kota Bandung berpotensi mengalami peningkatan.

Pencairan BST Tahap 7-8 di DKI Belum Jelas
Indonesia
Pencairan BST Tahap 7-8 di DKI Belum Jelas

Komisi A DPRD DKI menyebut jika Pemprov belum memiliki anggaran untuk kelanjutan bantuan sosial tunai (BST) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga pencairan BST tahap 7 dan 8 masih belum dipastikan.

Berikut Aturan Baru dalam PSBB Ketat Respons Lonjakan Angka COVID-19
Indonesia
Berikut Aturan Baru dalam PSBB Ketat Respons Lonjakan Angka COVID-19

Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar lebih ketat untuk menghadapi lonjakan angka COVID-19 yang semakin tinggi.

27 PWNU Minta Muktamar Digelar 17 Desember
Indonesia
27 PWNU Minta Muktamar Digelar 17 Desember

Ketua Panitia Muktamar Ke-34 NU KH M Imam Aziz menegaskan, pihaknya masih menunggu keputusan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Jokowi Tegaskan PPKM Darurat Lebih Ketat dari Aturan Sebelumnya
Indonesia
Jokowi Tegaskan PPKM Darurat Lebih Ketat dari Aturan Sebelumnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali dimulai sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

SP3 BLBI Dikira 'Prank' dari KPK, MAKI Bakal Ajukan Praperadilan
Indonesia
SP3 BLBI Dikira 'Prank' dari KPK, MAKI Bakal Ajukan Praperadilan

Dalam pertimbangan SP3 KPK, bebasnya Syafrudin menjadikan perkara korupsi BLBI BDNI menjadi kehilangan unsur Penyelenggara Negara

3 Juni, KPU Banjarmasin Tetapkan Wali Kota Terpilih
Indonesia
3 Juni, KPU Banjarmasin Tetapkan Wali Kota Terpilih

Usai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarmasin, pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Pilkada Banjarmasin Ibnu Sina-Arifin unggul atas paslon lainnya.