Ketua DPD Minta Pasal 33 UUD Dikoreksi Agar Kembali ke Sistem Ekonomi Pancasila Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, dalam Rapat Kerja Nasional ke-7 Federasi Serikat Pekerja Sinergi (FSPS) BUMN di Palembang, Rabu (27/10) (Ist)

MerahPutih.com - Wacana Amandemen Konstitusi perubahan ke-5 yang kini sedang bergulir, harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Tidak hanya sistem tata negara, tetapi juga sistem atau kebijakan perekonomian nasional. Amandemen ke-5 harus mengoreksi apa yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD hasil Amandemen yang lalu.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, dalam Rapat Kerja Nasional ke-7 Federasi Serikat Pekerja Sinergi (FSPS) BUMN di Palembang, Rabu (27/10), secara virtual.

“Seperti kita ketahui bersama, UUD negara kita telah mengalami Amandemen 4 Tahap, di tahun 1999 hingga 2002. Termasuk Pasal 33 juga bertambah menjadi 5 ayat yang sebelumnya 3 Ayat. Dengan penambahan 2 ayat hasil Amandemen yang lalu itu sadar atau tidak cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, telah diserahkan kepada pasar. Padahal cita-cita para pendiri bangsa sama sekali bukan itu,” kata LaNyalla.

Baca Juga:

Jokowi Dorong Lebih Banyak Wirausahawan dari Kalangan Santri

Para pendiri bangsa melahirkan sistem ekonomi yang dikelola dengan Azas Kekeluargaan atau Sistem Ekonomi Pancasila. Ini dibangun karena melihat pengalaman ratusan tahun di bawah era kolonialisme penjajah.

Menurut LaNyalla, sistem ekonomi itu dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945, Naskah Asli, yang terdiri dari 3 Ayat. Intinya kekayaan Sumber Daya Alam negeri ini harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Oleh karena itu Negara harus hadir untuk memastikan terwujudnya kemakmuran itu. Caranya menurut saya dengan memisahkan secara jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN dan swasta. Namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

LaNyalla menganalogikan ekonomi Indonesia itu seperti kapal yang dirancang dengan tiga palka, yaitu; Koperasi, BUMN dan Swasta. Dengan tiga palka itu, seandainya kapal bocor, tidak sampai tenggelam. Misalnya, palka BUMN bocor, masih ada Swasta dan Koperasi. Andaikan palka BUMN dan Swasta bocor, masih ada Koperasi, yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil.

“Oleh karena itu bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang Koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara juga harus menjamin agar BUMN dan Swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang yang dikelola koperasi,” jelasnya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (ANTARA/HO-DPD RI)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (ANTARA/HO-DPD RI)

Inilah yang disebut dengan ekonomi gotong royong atau ekonomi pancasila seperti cita-cita Bapak Koperasi, Mohammad Hatta. Dimana Koperasi seharusnya dimaknai sebagai cara atau sarana berhimpun rakyat, dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat industri atau sarana produksi.

“Sehingga para anggota Koperasi, sama persis dengan para pemegang saham di lantai bursa. Bedanya, jika pemegang saham di lantai bursa bisa siapapun, termasuk orang Asing. Maka Koperasi hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia,” papar dia.

Mengenai BUMN, LaNyalla menegaskan untuk wajib masuk ke sektor usaha yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Seperti listrik, transportasi, telekomunikasi, air Bersih dan lainnya. BUMN harus bertugas di sektor yang membutuhkan Hi-Teknologi, sekaligus yang beresiko tinggi.

“Boleh bermitra dengan swasta atau asing namun kendali utama tetap berada di BUMN. Sebab sektor-sektor itu tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar melalui swasta apalagi asing,” kata dia.

Ditambahkan oleh Senator asal Jawa Timur itu, negara juga harus memastikan bahwa industri-industri hulu, atau industri-industri berat di sektor strategis, yang dibangun di era Orde Lama dan Orde Baru tidak boleh dibiarkan mati hanya karena sudah tidak efisien lagi dibanding impor.

Baca Juga:

Peringatan Hari Santri, Gibran Kenakan Sarung di Balai Kota

Justru sebaliknya harus direstorasi. Karena sebagai negara yang besar dan tangguh, memiliki heavy industries di sektor-sektor strategis adalah mutlak untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi.

“Memang menutup atau membubarkan BUMN yang sudah tidak efisien lebih mudah ketimbang melakukan restorasi. Tetapi menurut saya tidak benar jika negara sebesar Indonesia tidak memiliki heavy industries. Karena semua negara maju dan besar, pasti memiliki industri hulu di sektor-sektor strategis,” bebernya.

Semua hal itu, kata LaNyalla, sesuai pemikiran luhur para pendiri bangsa dalam merancang Indonesia masa depan, dengan tujuan agar Indonesia sampai kepada tujuan hakiki lahirnya bangsa ini, yaitu terwujudnya kemakmuran rakyat melalui Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaksa Cecar Pejabat Kemensos Soal Perintah Hapus Dokumen Bansos
Indonesia
Jaksa Cecar Pejabat Kemensos Soal Perintah Hapus Dokumen Bansos

Jaksa mencecar Victor dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

Penembakan di Exit Tol Seret Stafsus Pejabat DKI, Wagub: Kita Cek Segera
Indonesia
Penembakan di Exit Tol Seret Stafsus Pejabat DKI, Wagub: Kita Cek Segera

Wagub mengimbau kepada warga Jakarta harus berhati-hati dengan kejahatan di jalan.

Anies Tunaikan Janji di Kampung Akuarium
Indonesia
Anies Tunaikan Janji di Kampung Akuarium

"Di kampung ini, kita lunasi janji kemerdekaan yang dirumuskan. Lewat kampung ini, kita semua mewujudkan sila kelima dari Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tutur Anies.

Juli Ini Bali Batal Dibuka Bagi Wisatawan Asing
Indonesia
Juli Ini Bali Batal Dibuka Bagi Wisatawan Asing

Luhut menyusun sejumlah aturan untuk bisa menekan penularan COVID-19 dengan target penurunan kasus konfirmasi kurang dari 10.000 kasus per hari.

Gandeng Matahari-Hypermart, Anies Kirim Sembako bagi Warga Isolasi Mandiri
Indonesia
Gandeng Matahari-Hypermart, Anies Kirim Sembako bagi Warga Isolasi Mandiri

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial akan menyalurkan bantuan kepada warga yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah akibat terpapar COVID-19.

Angka Kemiskinan DKI Melonjak, Komisi E Minta Anies Buka Lapangan Kerja Baru
Indonesia
Angka Kemiskinan DKI Melonjak, Komisi E Minta Anies Buka Lapangan Kerja Baru

"Rekrutmen orang-orang, makanya pak Anies memutuskan PJLP-PJLP itu tidak ada direview, tetap diperpanjang," ucap Iman di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (20/4).

Pimpinan DPRD Dukung Pemprov DKI Lanjutkan Uji Sekolah Tata Muka
Indonesia
Pimpinan DPRD Dukung Pemprov DKI Lanjutkan Uji Sekolah Tata Muka

Pemerintah harus berani melanjutkan pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

Kerumunan Pasar Tanah Abang, PSI: Anies Baru Bertindak saat Viral
Indonesia
Kerumunan Pasar Tanah Abang, PSI: Anies Baru Bertindak saat Viral

Fraksi PSI DPRD DKI menyesalkan langkah Gubernur Anies Baswedan yang gagal mengantisipasi kerumunan massa di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, akhir pekan kemarin.

Jokowi Bisik-Bisik dengan Ketua Dewan Pers Bahas Vaksin Buat Wartawan
Indonesia
Jokowi Bisik-Bisik dengan Ketua Dewan Pers Bahas Vaksin Buat Wartawan

5 ribu vaksin COVID-19 tersebut merupakan bagian dari 12 juta dosis yang akan dikeluarkan oleh PT Biofarma

Ratusan Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Indonesia
Ratusan Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Ratusan ribu kendaraan terdata telah meninggalkan wilayah Jabodetabek sejak H-7 Lebaran hingga hari ini.