Ketua DPD Minta Jakarta Tentukan New Positioning Sebelum Ibu Kota Pindah Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara. (ANTARA/Paparan Kementerian PUPR/am/h-fdh)

MerahPutih.com - Jakarta diminta segera mempersiapkan diri menghadapi kepindahan ibu kota negara (IKN).

Menurut Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, nasib Jakarta harus diputuskan secara terbuka dan matang, baik dari sisi aset maupun new positioning.

"Pemerintah harus menyatakan secara terbuka dan jelas, bagaimana nasib aset-aset negara yang ada. Seperti Gedung Parlemen di Senayan, Istana Negara, dan semua kantor kementerian dan lembaga yang akan ditinggalkan. Jangan sampai berubah kepemilikan ke perorangan atau perusahaan swasta," kata La Nyalla dalam keterangannya, Senin (17/1).

Baca Juga:

Bayangan Jokowi tentang Ibu Kota Negara di Masa Depan

Begitu juga dengan new positioning Jakarta yang harus diputuskan dengan matang. Menurut La Nyalla, ada banyak contoh kota di dunia yang melakukan re-positioning atau melakukan penajaman positioning, sehingga menjadi kota kelas dunia.

"Jakarta harus memilih mau menjadi kota kelas dunia yang seperti apa? Karena secara teori, kita tidak bisa melayani semua. Karena melayani semua, sama dengan tidak melayani siapa pun. Makanya tentukan mau menjadi kota kelas dunia seperti apa?" ucap dia.

La Nyalla menambahkan, jika Jakarta mau jadi kota pusat keuangan, Hong Kong, Singapura dan Tokyo bisa menjadi acuan. Atau kota budaya, seperti Berlin, Copenhagen, Stockholm. Pilihan lainnya adalah menjadi kota global baru, seperti Boston, Chicago, Madrid, Milan, dan Toronto.

Semua pilihan tersebut, lanjutnya, memiliki diferensiasi masing-masing. Sehingga sejak awal, Jakarta harus menentukan kota kelas dunia seperti apa dengan keunggulan kompetitif serta komparatif apa yang akan dimaksimalkan.

"Selain pilihan yang diikuti pembeda dari masing-masing kota, terdapat pula benchmark yang sama dan berlaku untuk semua kota kelas dunia. Yaitu prasyarat standar yang harus dimiliki dan terdapat di kota kelas dunia," tegasnya.

Baca Juga:

APBN Bisa Jadi 'Juru Selamat' Proyek Ibu Kota Negara

Prasyarat standar itu di antaranya, kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi yang terukur dan berkesinambungan. Selain itu, kota kelas dunia mutlak dikelola dengan pemerintahan yang bersih, transparan, dan patuh hukum.

"Lalu harus ada peraturan yang menunjang pelayanan publik dengan sangat baik. Termasuk pelayanan transportasi publik yang nyaman dan aman. Dan selain dilengkapi infrastruktur modern, yang tak kalah penting, harus bebas banjir," tukas La Nyalla.

"Terakhir adalah kualitas sumber daya manusia di Jakarta juga harus meningkat sesuai standar SDM kota kelas dunia," imbuhnya.

La Nyalla juga memberi beberapa catatan terkait rencana pemindahan IKN. Yakni soal isu penganggaran dalam membiayai proyek, akomodasi, partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan IKN dan pengendalian pembangunan, dan dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan.

"Soal anggaran Menteri Keuangan sudah mengatakan bahwa pembiayaan pemindahan IKN bersumber dari utang. Tentu hal ini wajib dijelaskan lebih detail kepada masyarakat. Sebab, instrumen utang dalam bentuk apa pun, harus berwujud menjadi aset negara, dan secara terukur dapat dibayar oleh negara ini. Atau oleh pemerintah berikutnya," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Nama Ibu Kota Negara Baru Sudah Dikantongi Jokowi, Ketua Pansus RUU IKN: Nanti akan Disampaikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Pastikan Usut Keterlibatan Bos Bank Panin Mu'min Ali dalam Kasus Suap Pajak
Indonesia
KPK Pastikan Usut Keterlibatan Bos Bank Panin Mu'min Ali dalam Kasus Suap Pajak

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan pihaknya akan mendalami dugaan keterlibatan pemilik PT. Bank Pan Indonesia (Bank Panin) Mu'min Ali Gunawan dalam kasus dugaan suap pengurusan nilai pajak.

Ingat! Mulai Besok Harga Minyak Goreng Jadi Rp 11.500 Per Liter
Indonesia
Ingat! Mulai Besok Harga Minyak Goreng Jadi Rp 11.500 Per Liter

Mendag Lutfi mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam membeli

KPK Tahan Bupati Kolaka Timur
Indonesia
KPK Tahan Bupati Kolaka Timur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung nenahan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur, Anzarullah.

KSAL Angkat Suara Soal Dugaan Prajuritnya Terlibat Pengiriman TKI Ilegal
Indonesia
KSAL Angkat Suara Soal Dugaan Prajuritnya Terlibat Pengiriman TKI Ilegal

Kepada penyidik, prajurit itu mengaku tidak mengetahui bahwa rumah tersebut digunakan sebagai tempat penampungan pekerja migran ilegal

Menteri Tjahjo Tegaskan Tidak Ada Slot Formasi CPNS 2022
Indonesia
Menteri Tjahjo Tegaskan Tidak Ada Slot Formasi CPNS 2022

Pemerintah akan menerapkan kebijakan untuk merekrut lebih banyak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Jabar Juara Dua Peparnas Papua, Bunda Angkat Besi Tetap Bangga
Indonesia
Jabar Juara Dua Peparnas Papua, Bunda Angkat Besi Tetap Bangga

Jawa Barat harus puas meraih gelar juara kedua Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua.

Anies Perluas Akses Wifi Lebih dari 2 Ribu Titik di Jakarta
Indonesia
Anies Perluas Akses Wifi Lebih dari 2 Ribu Titik di Jakarta

Penambahan jumlah lokasi JakWifi di 2.300 titik

Kasus Belum Selesai, Aduan Pencemaran Nama Baik Pada Korban Pelecehan di KPI Ditolak Polisi
Indonesia
Kasus Belum Selesai, Aduan Pencemaran Nama Baik Pada Korban Pelecehan di KPI Ditolak Polisi

Melalui pengacaranya, kedua terduga pelaku pelecehan seksual itu ingin membuat laporan pencemaran nama baik. Namun ditolak lantaran perkara masih dalam proses penyelidikan.

Awak Kapal Indonesia Bebas dari Penyanderaan Kelompok Houthi
Indonesia
Awak Kapal Indonesia Bebas dari Penyanderaan Kelompok Houthi

Seorang awak kapal Indonesia bernama Surya Hidayat Pratama dibebaskan dari penahanan kelompok Houthi di Yaman Surya ditahan selama 111 hari.

M Taufik Hormati BK Putuskan Ketua DPRD Tak Bersalah
Indonesia
M Taufik Hormati BK Putuskan Ketua DPRD Tak Bersalah

Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi tidak melanggar kode etik pelaksanaan rapat paripurna hak interpelasi Formula E terhadap Gubernur Anies Baswedan.