Ketua DPD Ingatkan Booster Vaksin COVID-19 Diprioritaskan untuk Nakes Ilustrasi - Tenaga Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melakukan vaksinasi COVID-19 perdana di Palembang, Selasa (14/2/2021). (ANTARA/M Riezko Bima Elko P/21)

MerahPutih.com - Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menegaskan vaksin COVID-19 dosis ketiga (booster) untuk sementara ini diprioritaskan bagi tenaga kesehatan (nakes).

Hal tersebut disampaikan La Nyalla untuk menghindari adanya penyalahgunaan penyuntikan booster vaksin bagi non-nakes.

“Masih banyak rakyat yang belum divaksin karena cakupan vaksin belum menjangkau mereka akibat adanya berbagai kendala termasuk keterbatasan vaksin,” kata La Nyalla, Kamis (26/8).

Baca Juga:

Berikan Vaksin Ketiga kepada Pejabat Negara Dinilai tidak Etis

Oleh karena itu, senator asal Jawa Timur ini meminta pihak-pihak di luar non-nakes agar tidak menerima suntikan booster. Menurutnya, nakes membutuhkan booster karena menjadi pihak yang memiliki risiko tinggi penularan virus corona.

“Selain melanggar ketentuan, pemberian booster kepada non-nakes melukai perasaan rakyat, khususnya bagi mereka yang belum mendapatkan vaksin,” ucapnya.

Ketentuan mengenai pemberian booster vaksin COVID-19 diatur dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021. Surat Edaran tersebut mengatur vaksinasi dosis ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan dan pendukung kesehatan, di mana saat ini pemerintah mengatur pemberian booster menggunakan vaksin merek Moderna.

“Untuk sekarang belum ada ketentuan booster diberikan kepada siapa pun di luar tenaga kesehatan, yang sampai saat ini prosesnya juga masih berjalan. Jadi pemberian vaksin dosis ketiga di luar nakes tidak boleh mengambil jatah rakyat,” tegas La Nyalla.

Pemerintah pun diminta melakukan pengawasan yang lebih ketat terkait masalah ini. La Nyalla juga mengharapkan kesadaran semua pihak untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

“Pemerintah harus bisa menertibkan apabila ada penyuntikan booster bagi pihak-pihak di luar tenaga kesehatan. Pejabat juga harus menjadi teladan bagi masyarakat, dengan menunggu giliran apabila ingin mendapatkan booster,” ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.

La Nyalla mengingatkan pemerintah daerah maupun penyelenggara vaksinasi lainnya mengenai ketepatan sasaran vaksinasi. Apalagi sudah ada pakta integritas mengenai hal ini.

“Kita mendengar banyak daerah mengeluhkan kekosongan stok vaksin. Maka pemda sebagai pelaksana vaksinasi harus betul-betul bijaksana dalam menentukan sasaran vaksinasi,” tutur La Nyalla.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (ANTARA/HO-DPD RI)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (ANTARA/HO-DPD RI)

Pemberian vaksin Moderna sendiri sudah bisa dilakukan untuk umum atau non-nakes. Hanya saja, Moderna untuk umum diberikan khusus bagi yang belum pernah mendapatkan suntikan dosis pertama dan dosis kedua vaksin COVID-19.

Kementerian Kesehatan (Kesehatan) juga memberikan kriteria bagi penerima vaksin Moderna, mengingat stoknya yang masih terbatas. Vaksin Moderna untuk umum saat ini diprioritaskan kepada ibu hamil, penderita komorbid, dan masyarakat yang memiliki riwayat alergi dan tidak bisa menggunakan vaksin AstraZeneca maupun Sinovac.

La Nyalla mengatakan, pendistribusian untuk vaksin Moderna harus dioptimalkan sesuai ketentuan.

“Pastikan jenis vaksin ini diterima oleh sasaran yang tepat, termasuk vaksin Pfizer yang baru saja masuk Indonesia beberapa hari lalu,” imbuhnya.

Baca Juga:

Kemenkes Diminta Percepat Vaksin Ketiga bagi Tenaga Kesehatan

Kemenkes dan Polri pun diminta melakukan pemantauan terhadap fasilitas kesehatan yang menawarkan pelayanan pemberian booster vaksin COVID-19 secara berbayar. Hal ini disampaikan La Nyalla menyusul beredarnya flyer promosi dari salah satu faskes yang menawarkan penyuntikan booster vaksin seharga Rp 500 ribu sampai Rp 700 ribu.

“Harus diingatkan kembali, saat ini pemberian vaksin merupakan program pemerintah yang sifatnya gratis atau tidak dipungut biaya,” tegas Alumnus Universitas Brawijaya tersebut. (Pon)

Baca Juga:

Begini Tanggapan Pemprov DKI Influencer Terima Vaksin Ketiga di DPRD

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Catat! Pemerintah Tidak Melarang Masyarakat Mudik Lebaran Tahun Ini
Indonesia
Catat! Pemerintah Tidak Melarang Masyarakat Mudik Lebaran Tahun Ini

Kemenhub akan melakukan koordinasi dan sinergi bersama Gugus Tugas COVID-19

Penuhi Kebutuhan Lebaran, Warga Diminta Belanja Online
Indonesia
Penuhi Kebutuhan Lebaran, Warga Diminta Belanja Online

Warga diminta mengikuti Surat Edaran (SE) Nomor 800/2794/ SJ Tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Selama Bulan Ramadan dan Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ 2021.

Efek Prokes Ketat, Kasus COVID-19 di Kelurahan Kota Bandung Ini Turun Drastis
Indonesia
Efek Prokes Ketat, Kasus COVID-19 di Kelurahan Kota Bandung Ini Turun Drastis

Jumlah kasus positif COVID-19 di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung sempat mencapai 129 orang.

COVID-19 AS Lewati Angka 11 Juta Kasus
Dunia
COVID-19 AS Lewati Angka 11 Juta Kasus

Jumlah kasus virus corona di Amerika Serikat melewati 11 juta pada hari Minggu (15/11).

Langgar Aturan PSBB, Kafe dan Hotel Transit di Jaktim Disegel
Indonesia
Langgar Aturan PSBB, Kafe dan Hotel Transit di Jaktim Disegel

Pemilik tempat penginapan akan dipanggil ke Kecamatan Makasar

Formula E Ngotot Digelar 2022, PSI Tagih Revisi Studi Kelayakan
Indonesia
Formula E Ngotot Digelar 2022, PSI Tagih Revisi Studi Kelayakan

Pemprov DKI kukuh Formula E dapat digelar di Jakarta pada tahun depan, bahkan memasukkan kegiatan tersebut sebagai isu prioritas daerah 2021-2022.

Dampak PPKM Darurat bagi Industri Otomotif
Indonesia
Dampak PPKM Darurat bagi Industri Otomotif

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali yang berlangsung pada 3-20 Juli, bakal memberikan dampak bagi sektor otomotif, terutama pada sisi penjualan dan produksi.

Pensiun jadi Kapolri, Idham Azis Dinilai Cocok Jabat Dubes RI untuk Malaysia
Indonesia
Pensiun jadi Kapolri, Idham Azis Dinilai Cocok Jabat Dubes RI untuk Malaysia

Menurut Edi, Idham cocok menjabat sebagai duta besar di Malaysia. Pasalnya, di negeri jiran banyak sekali permasalahan yang belum dapat dituntaskan.

Pulihkan Ekonomi, Apotek di Bandung Diminta Sediakan Ruang Promosi Bagi UMKM
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Apotek di Bandung Diminta Sediakan Ruang Promosi Bagi UMKM

Kolaborasi tersebut, bisa menjadi suatu hal yang saling menguntungkan antara pemilik apotek dengan pelaku UMKM.

Masa Larangan Mudik, 4,6 Juta Kendaraan Keluar-Masuk Jakarta
Indonesia
Masa Larangan Mudik, 4,6 Juta Kendaraan Keluar-Masuk Jakarta

Tercatat ada sebanyak 4,6 juta kendaraan yang keluar-masuk Jakarta selama masa larangan mudik Lebaran 1442 Hijriah, periode 6-17 Mei 2021.