Ketua DPD Harap TMII Lebih Baik Saat Dikelola Negara Museum Penerangan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sepi dari aktivitas wisatawan, Jakarta, Selasa (13-10-2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Merahputih.com - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap Taman Mini Indonesia Indah bisa lebih profesional dan modern ketika dikelola negara.

"Tentu kita berharap pengalihan ini akan membuat TMII lebih baik," jelas AA LaNyalla Mahmud dalam keterangannya, Kamis (8/4).

Baca Juga

Kelola TMII 44 Tahun, Yayasan Keluarga Soeharto Tidak Berkontribusi ke Keuangan Negara

Hal itu disampaikan menyusul berpindahnya pengelolaan TMII yang selama 44 tahun dilakukan Yayasan Harapan Kita ke pemerintah melalui Kemensetneg. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menjelaskan, dalam Keppres Nomor 51 Tahun 1977, TMII disebut merupakan milik negara, hanya pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita.

"Diharapkan ke depan pemerintah mampu membuat angin perubahan pengelolaan TMII lebih profesional dan modern, menjadi sarana rekreasi edukatif dan menghibur," katanya.

Keong Emas di TMII. Foto: ANTARA

Mantan Ketua Umum PSSI itu menambahkan, TMII peninggalan zaman orde baru sarat dengan informasi-informasi tentang ke-Indonesiaan.

"Jika dikelola dengan manajemen yang profesional TMII dapat menjadi magnet yang mendatangkan pengunjung dan menghidupkan berbagai aspek," katanya.

Baca Juga

Pemerintah Kuasai TMII, Plt Sekjen PSI: Buah Nambah Kas Negara

Sebagai salah satu peninggalan era orde baru, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dikenal sarat informasi. Oleh karena itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pengelolaan salah satu destinasi terbaik di Jakarta itu bisa lebih profesional dan modern. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: PP Muhammadiyah Tolak Vaksinasi Penduduk KTP Non-Islam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PP Muhammadiyah Tolak Vaksinasi Penduduk KTP Non-Islam

Beredar di media sosial unggahan yang menyebut organisasi masyarakat Muhammadiyah menolak memberikan pelayanan vaksinasi kepada pemilik kartu tanda penduduk (KTP) yang beragama non-Islam.

124 Ribu Tiket Kereta Laris Diborong Pelancong, Mayoritas Berwisata ke Yogyakarta
Indonesia
124 Ribu Tiket Kereta Laris Diborong Pelancong, Mayoritas Berwisata ke Yogyakarta

"Momen libur panjang ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pulang kampung dan berlibur. Rute yang menjadi favorit masyarakat adalah rute Jakarta ke Yogyakarta pp dan Jakarta ke Bandung pp," ujar Joni.

Jaksa Pinangki Minta Pemeriksaannya Ditunda Sepekan
Indonesia
Jaksa Pinangki Minta Pemeriksaannya Ditunda Sepekan

Yang bersangkutan dicecar pertanyaan sebanyak 34 pertanyaan

Pengamat Intelijen Sebut Isu RUU HIP Dikapitalisasi
Indonesia
Pengamat Intelijen Sebut Isu RUU HIP Dikapitalisasi

"Di sisi lain sudah tampak adanya kapitalisasi isu RUU HIP yang dianggap sebagai kebangkitan komunis," kata Stanislaus

Restrukturisasi Kredit Melandai
Indonesia
Restrukturisasi Kredit Melandai

Selama periode relaksasi, debitur dapat melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan berulang sepanjang masih memiliki prospek usaha dan tidak dikenakan biaya yang tidak wajar.

Beredar Undangan Reuni Akbar PA 212 di Monas, Pemprov DKI: Belum Dibahas
Indonesia
Beredar Undangan Reuni Akbar PA 212 di Monas, Pemprov DKI: Belum Dibahas

Taufan membenarkan adanya rapat pertemuan dengan sejumlah pihak dari Pemprov hingga kepolisian. Hanya saja ia mengatakan, bila agendanya belum membahas mengenai kegiatan reuni akbar 212.

Bakamla Kerahkan 3 Kapal Cari Sriwijaya Air
Indonesia
Bakamla Kerahkan 3 Kapal Cari Sriwijaya Air

Pesawat Sriwijaya tujuan Pontianak ini membawa 56 penumpang, terdiri dari : 46 dewasa,7 anak-anak, 3 bayi.

Pemprov DKI Bantah Kunjungan Anies ke Daerah karena Stok Beras Menipis
Indonesia
Pemprov DKI Bantah Kunjungan Anies ke Daerah karena Stok Beras Menipis

"Dan suplainya tidak terganggu,” papar Pamrihadi.

[HOAKS atau FAKTA]: Dokter di Palembang Meninggal Usai Disuntik Vaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dokter di Palembang Meninggal Usai Disuntik Vaksin

Akun Facebook Prof Yuwono mengunggah foto disertai narasi yang mengklaim seorang dokter di Palembang, Sumatera Selatan meninggal usai menerima suntikan vaksin COVID-19.

Komjak Minta Kejagung Serahkan Dokumen Skandal Djoko Tjandra ke KPK
Indonesia
Komjak Minta Kejagung Serahkan Dokumen Skandal Djoko Tjandra ke KPK

Kejagung hingga saat ini belum mengirimkan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra, meski telah dua kali diminta oleh KPK.