Ketua DPD Dukung KPPU Usut Kartel Minyak Goreng Minyak Goreng. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membawa ke ranah hukum dugaan adanya kartel minyak goreng yang merugikan masyarakat mendapat dukungan dari Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti.

La Nyalla mengaku geram karena masih saja menerima keluhan dari masyarakat terkait ‘hilangnya’ minyak goreng di tokoh-toko ritel kecil di sejumlah daerah.

Baca Juga

Pembatasan Pembelian Minyak Goreng Jadi Alasan Tepat Mengurangi Gorengan

“Padahal Presiden Joko Widodo sudah memberi instruksi jajarannya untuk memastikan minyak goreng tersedia dengan HET yang sudah ditetapkan, yaitu Rp 14 ribu per liter,” kata La Nyalla dalam keterangan tertulis, Senin (31/1).

Hal itu menurut La Nyalla karena adanya kegagalan dalam memahami psikologi konsumen dan supply chain-nya. Serta belum ada kebijakan minyak goreng dari hulu dan hilir yang terkontrol dengan baik.

"Bahkan KPPU bilang hanya ada empat perusahaan yang menguasai perdagangan minyak goreng di Indonesia. Pemerintah, melalui Polri dan KPPU mesti mengusut dugaan kartel dan kemungkinan adanya penimbunan,” sambungnya.

La Nyalla juga menyoroti perilaku para pemilik lahan konsesi sawit dan perusahaan turunannya yang seharusnya mengutamakan domestic market obligation, ketimbang pasar ekspor.

“Mereka ini sudah berpuluh tahun mendapat konsesi lahan, bahkan memiliki industri turunannya, dari hulu sampai hilir mereka kuasai bertahun-tahun. Bahkan salah satu paket bansos dari pemerintah juga berupa minyak goreng. Yang artinya masuk ke mereka juga uang bansos itu. Tapi krisis minyak goreng langka dan mahal masih terjadi,” cetusnya.

Baca Juga

Pemerintah Terapkan Kebijakan DMO Jaga Harga Minyak Goreng

Seperti diberitakan sebelumnya, KPPU memutuskan membawa masalah harga minyak goreng ke ranah hukum, termasuk terkait indikasi kartel dalam kenaikan harga komoditas tersebut (kartel minyak goreng).

"Komisi sejak Rabu (26/1) kemarin, memutuskan untuk melanjutkan hasil penelitian kami ke ranah penegakan hukum," Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur dalam keterangannya, Minggu (30/1).

“Khususnya dalam mengidentifikasi berbagai perilaku yang kemungkinan melanggar (atau dugaan pasal yang kemungkinan dilanggar), dan berbagai calon terlapor dalam permasalahan tersebut," sambung dia.

Deswin menjelaskan dalam proses penegakan hukum, fokus awal akan diberikan pada pendalaman berbagai bentuk perilaku yang berpotensi melanggar pasal-pasal tertentu di undang-undang. (Pon)

Baca Juga

Mulai 1 Februari 2022, Pemerintah Tetapkan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Petugas Paksa Putar Balik 200 Kendaraan di Empat Titik Penyekatan
Indonesia
Petugas Paksa Putar Balik 200 Kendaraan di Empat Titik Penyekatan

Jika tak memenuhi kriteria itu, pengendara bakal diputar balik. Dari informasi di lapangan, ada 200-an kendaraan yang diputarbalik

Tambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah Angka 250, Satu Orang Meninggal
Indonesia
Tambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah Angka 250, Satu Orang Meninggal

Penambahan kasus harian COVID-19 terus terjadi hingga saat ini.

Hari Ini, Kakak Kelas Jokowi dan Politisi Muda PDIP Dilantik Jadi Dubes
Indonesia
Hari Ini, Kakak Kelas Jokowi dan Politisi Muda PDIP Dilantik Jadi Dubes

Ada 12 calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) RI yang dilantik Jokowi.

Profil Bupati Kolaka Timur yang Ditangkap KPK
Indonesia
Profil Bupati Kolaka Timur yang Ditangkap KPK

Andi Merya ditangkap tim penindakan lembaga antirasuah karena diduga terlibat transaksi suap.

Korban Gempa Pasaman Barat Mulai Terjangkit Penyakit
Indonesia
Korban Gempa Pasaman Barat Mulai Terjangkit Penyakit

Korban gempa bumi di Pasaman Barat, Sumatera Barat, mulai terjangkit penyakit. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi penyakit terbanyak dikeluhkan korban gempa bumi di kabupaten setempat.

Polri Lacak Keberadaan Buronan Asal Jepang di Indonesia
Indonesia
Polri Lacak Keberadaan Buronan Asal Jepang di Indonesia

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, mengungkapkan langkah koordinasi ini dilakukan untuk memastikan kebenaran keberadaan buronan Kepolisian Tokyo terkait kasus penipuan bantuan COVID-19.

Masjid Agung Keraton Surakarta Awali Salat Tarawih Sabtu Malam
Indonesia
Masjid Agung Keraton Surakarta Awali Salat Tarawih Sabtu Malam

Menindaklanjuti keputusan tersebut, Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta baru akan memulai salat Tarawih pada Sabtu (2/4) malam.

Hari Ini, 60 Sekolah di Jakarta Pusat Gelar PTM
Indonesia
Hari Ini, 60 Sekolah di Jakarta Pusat Gelar PTM

Syarat yang harus dipenuhi selain infrastruktur adalah adanya persetujuan orang tuanya, yang sepakat anaknya diizinkan untuk PTM.

Indonesia Berhasil Redam Kekhawatiran Penambahan Kasus COVID-19 Pasca Nataru
Indonesia
Indonesia Berhasil Redam Kekhawatiran Penambahan Kasus COVID-19 Pasca Nataru

Namun, proyeksi yang telah dibuat nyatanya berbeda jauh dengan kondisi saat ini

Polisi Bakal Periksa Setiap Kendaraan di Bogor, Cari Penumpang Belum Vaksin Booster
Indonesia
Polisi Bakal Periksa Setiap Kendaraan di Bogor, Cari Penumpang Belum Vaksin Booster

Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor bakal membuat pos pemeriksaan atau check point ketika arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2022 di perbatasan Kota Bogor.