Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat Ilustrasi - Bendera Partai Demokrat (ANTARA Jatim/Ist)

MerahPutih.com - Seluruh Ketua DPD Partai Demokrat yang berjumlah 34 orang se-Indonesia kompak meminta DPP dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memecat segelintir kader yang berupaya mengambil alih kepemimpinan dan berkonspirasi bersama pihak eksternal.

Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (25/2), menyebutkan seruan ini disampaikan secara serempak dalam deklarasi pernyataan bersama ketua DPD Demokrat.

“Bertekad untuk melawan para pelaku gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat,” kata Ni’matullah didampingi seluruh ketua DPD.

Baca Juga:

Ini 9 Kader Demokrat yang Siap Bertarung di Pilgub DKI

Poin kedua yang disampaikan lanjut dia yakni setia dan tunduk patuh pada konstitusi Partai Demokrat, yang telah menetapkan Ketua Umum AHY sebagai ketua umum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Poin ketiga berbunyi, bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat.

Deklarasi para ketua DPD ini sekaligus menihilkan upaya melakukan kongres luar biasa atau KLB. Dalam AD/ART PD, KLB hanya bisa dilaksanakan antara lain dengan persetujuan dua per tiga dari jumlah ketua DPD sebagai pemilik suara.

Para ketua DPD Partai Demokrat itu berkumpul mendengarkan paparan dan arahan dari Ketua Umum AHY serta dari Ketua Majelis Tinggi Partai SBY.

Pertemuan dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat, termasuk mensyaratkan semua peserta negatif COVID-19 dengan membawa hasil PCR swab test yang sah, mengenakan masker dan menjaga jarak.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang diduga gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang diduga gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

Dalam paparannya, Ketum AHY menjelaskan kronologi upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan DPP PD yang ternyata sudah dimulai sejak awal Januari 2021.

Segelintir kader dan mantan kader yang berkhianat membujuk para Ketua DPD, DPC dan sejumlah kader untuk bergabung menumbangkan kepemimpinan yang sah. Isu-isu yang mereka pakai ternyata hoaks.

Kemenangan dalam Pilkada 2020 yang melampaui target, tren elektabilitas partai dan Ketum AHY yang terus naik dari berbagai survei, soliditas pengurus serta kader dari berbagai daerah membantah semua argumentasi yang digunakan untuk memecah belah partai.

Partai Demokrat juga mendapatkan dukungan dari publik, media serta elemen-elemen masyarakat sipil.

Kemudian, survei-survei secara konsisten menunjukkan aktor eksternal yang mendalangi upaya pengambilalihan paksa ini memiliki elektabilitas nol persen.

“Partai Demokrat is not for sale," kata Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca Juga:

UU Pemilu Disetop, Demokrat: Demi Kepentingan Bangsa atau Kelompok?

Pendiri Partai Demokrat ini mengapresiasi langkah cepat dan tepat dari Ketum AHY serta jajaran pengurus partai. Tapi ia mengingatkan gangguan dan serangan pasti akan terus terjadi, seiring makin meningkatnya elektabilitas dan dukungan publik bagi partai non pemerintah ini.

Ketum AHY menutup pertemuan dengan menginstruksikan seluruh jajaran pengurus dan kader untuk menguatkan soliditas serta melawan upaya-upaya pengambilalihan kepemimpinan partai.

“Tunjukkan bahwa masalah yang sekarang PD hadapi ini merupakan ancaman serius terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia,” ujar AHY. (*)

Baca Juga:

Demokrat Berhasil Manfaatkan Penurunan Elektabilitas PDIP Karena Kasus Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masih Pandemi, Iming-iming Diskon Tidak Bisa Gaet Wisatawan Asing
Indonesia
Masih Pandemi, Iming-iming Diskon Tidak Bisa Gaet Wisatawan Asing

"Kebijakan fiskal hendaknya tetap difokuskan untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah daripada insentif ke dunia usaha," kata Said.

Pemprov DKI Tawarkan Proyek Infrastruktur Rp 41 Triliun, Ini Daftarnya
Indonesia
Pemprov DKI Tawarkan Proyek Infrastruktur Rp 41 Triliun, Ini Daftarnya

Melalui ajang bisnis ini, diharapkan menjadi momentum tepat memulihkan perekonomian di tengah terkendalinya pandemi COVID-19.

KPK Kembali Gelar OTT, Kali Ini Menyasar Kalimantan Selatan
Indonesia
KPK Kembali Gelar OTT, Kali Ini Menyasar Kalimantan Selatan

Ali belum bisa memerinci lebih jauh tindak pidana korupsi dan sejumlah pihak yang ditangkap

Usai Tetapkan Sopir Bus Maut Tersangka, Polisi Langsung Keluarkan SP3
Indonesia
Usai Tetapkan Sopir Bus Maut Tersangka, Polisi Langsung Keluarkan SP3

Total korban tewas insiden kecelakaan ini berjumlah 29 orang

Sidak 3 Restoran Jakarta, Anies Sebut Ada yang Kena Denda Rp 50 Juta
Indonesia
Sidak 3 Restoran Jakarta, Anies Sebut Ada yang Kena Denda Rp 50 Juta

Sidak dilaksanakan oleh Gubernur Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, dan Pangdam Jaya Mulyo Aji.

[HOAKS atau FAKTA]: Warga Dilarang Lewat Jalan Melong Bandung akibat Satu RT Positif Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Warga Dilarang Lewat Jalan Melong Bandung akibat Satu RT Positif Corona

Akun FB Bunda Tety mengunggah larangan warga melewati daerah Melong karena satu RT di lokasi tersebut terkena COVID-19.

Enam Daerah di Jatim Diklaim PPKM Level 1
Indonesia
Enam Daerah di Jatim Diklaim PPKM Level 1

Gubernur Khofifah menghimbau, agar masyarakat harus tetap menerapkan prokes guna mengantisipasi penularan Covid-19. Jika semakin bisa ditekan provinsi ini akan lolos dari PPKM.

KPK Periksa Legislator PDIP Ihsan Yunus Terkait Kasus Bansos
Indonesia
KPK Periksa Legislator PDIP Ihsan Yunus Terkait Kasus Bansos

KPK sebelumnya telah memeriksa Muhammad Rakyan Ikram

Peringatan Maulid Nabi di Tengah PPKM, Kemenag Izinkan Pengajian Terbatas
Indonesia
Peringatan Maulid Nabi di Tengah PPKM, Kemenag Izinkan Pengajian Terbatas

Kementerian Agama Solo memperbolehkan warga menggelar pengajian terbatas.

Merugi Rp 2,4 Miliar, Youtuber Magdalena Fridawati Polisikan Mantan Asistennya
Indonesia
Merugi Rp 2,4 Miliar, Youtuber Magdalena Fridawati Polisikan Mantan Asistennya

Youtuber Magdalena Fridawati atau yang dikenal dengan Mgdalenaf mengaku ditipu oleh asitennya sendiri. Ia mengalami kerugian sebesar Rp 2,4 miliar.