Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat Ilustrasi - Bendera Partai Demokrat (ANTARA Jatim/Ist)

MerahPutih.com - Seluruh Ketua DPD Partai Demokrat yang berjumlah 34 orang se-Indonesia kompak meminta DPP dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memecat segelintir kader yang berupaya mengambil alih kepemimpinan dan berkonspirasi bersama pihak eksternal.

Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (25/2), menyebutkan seruan ini disampaikan secara serempak dalam deklarasi pernyataan bersama ketua DPD Demokrat.

“Bertekad untuk melawan para pelaku gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat,” kata Ni’matullah didampingi seluruh ketua DPD.

Baca Juga:

Ini 9 Kader Demokrat yang Siap Bertarung di Pilgub DKI

Poin kedua yang disampaikan lanjut dia yakni setia dan tunduk patuh pada konstitusi Partai Demokrat, yang telah menetapkan Ketua Umum AHY sebagai ketua umum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Poin ketiga berbunyi, bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat.

Deklarasi para ketua DPD ini sekaligus menihilkan upaya melakukan kongres luar biasa atau KLB. Dalam AD/ART PD, KLB hanya bisa dilaksanakan antara lain dengan persetujuan dua per tiga dari jumlah ketua DPD sebagai pemilik suara.

Para ketua DPD Partai Demokrat itu berkumpul mendengarkan paparan dan arahan dari Ketua Umum AHY serta dari Ketua Majelis Tinggi Partai SBY.

Pertemuan dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat, termasuk mensyaratkan semua peserta negatif COVID-19 dengan membawa hasil PCR swab test yang sah, mengenakan masker dan menjaga jarak.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang diduga gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang diduga gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

Dalam paparannya, Ketum AHY menjelaskan kronologi upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan DPP PD yang ternyata sudah dimulai sejak awal Januari 2021.

Segelintir kader dan mantan kader yang berkhianat membujuk para Ketua DPD, DPC dan sejumlah kader untuk bergabung menumbangkan kepemimpinan yang sah. Isu-isu yang mereka pakai ternyata hoaks.

Kemenangan dalam Pilkada 2020 yang melampaui target, tren elektabilitas partai dan Ketum AHY yang terus naik dari berbagai survei, soliditas pengurus serta kader dari berbagai daerah membantah semua argumentasi yang digunakan untuk memecah belah partai.

Partai Demokrat juga mendapatkan dukungan dari publik, media serta elemen-elemen masyarakat sipil.

Kemudian, survei-survei secara konsisten menunjukkan aktor eksternal yang mendalangi upaya pengambilalihan paksa ini memiliki elektabilitas nol persen.

“Partai Demokrat is not for sale," kata Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca Juga:

UU Pemilu Disetop, Demokrat: Demi Kepentingan Bangsa atau Kelompok?

Pendiri Partai Demokrat ini mengapresiasi langkah cepat dan tepat dari Ketum AHY serta jajaran pengurus partai. Tapi ia mengingatkan gangguan dan serangan pasti akan terus terjadi, seiring makin meningkatnya elektabilitas dan dukungan publik bagi partai non pemerintah ini.

Ketum AHY menutup pertemuan dengan menginstruksikan seluruh jajaran pengurus dan kader untuk menguatkan soliditas serta melawan upaya-upaya pengambilalihan kepemimpinan partai.

“Tunjukkan bahwa masalah yang sekarang PD hadapi ini merupakan ancaman serius terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia,” ujar AHY. (*)

Baca Juga:

Demokrat Berhasil Manfaatkan Penurunan Elektabilitas PDIP Karena Kasus Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komjak Minta Kejagung Serahkan Dokumen Skandal Djoko Tjandra ke KPK
Indonesia
Komjak Minta Kejagung Serahkan Dokumen Skandal Djoko Tjandra ke KPK

Kejagung hingga saat ini belum mengirimkan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra, meski telah dua kali diminta oleh KPK.

Ketatnya Protokol Kesehatan bagi Peserta Ujian Masuk PTN
Indonesia
Ketatnya Protokol Kesehatan bagi Peserta Ujian Masuk PTN

Proses pelaksaan ujian juga diawasi oleh Satgas COVID-19 UGM sesuai protokol kesehatan.

Pedagang Pasar Kelompok Pertama Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Pedagang Pasar Kelompok Pertama Terima Vaksin COVID-19

Para pedagang di pasar menjadi kelompok yang pertama divaksinasi COVID-19 pada tahap dua.

Pemprov DKI Dalami Pemotongan Bansos BST Aduan Warga
Indonesia
Pemprov DKI Dalami Pemotongan Bansos BST Aduan Warga

Penyaluran dana BST 2021 ini diberikan kepada penerima utuh sebesar Rp300 ribu

Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga
Indonesia
Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga

"Tapi gak boleh anarkis, karena apapun juga yang dirusak itu uang rakyat, uang dari rakyat juga. Kan sayang," tuturnya.

Luhut Perintahkan Kemenkes Turun Lapangan Pantau Rumah Sakit COVID-19
Indonesia
Luhut Perintahkan Kemenkes Turun Lapangan Pantau Rumah Sakit COVID-19

"Sistem rujukan yang berbelit, pasien terlambat datang ke pusat pengobatan, diagnosis terlambat diberikan, pengobatan yang tidak adekuat maupun ketidak-tersediaan ventilator yang berpengaruh pada angka mortalitas di ICU," jelas Alexander.

Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Bendungan Tukul di Pacitan
Indonesia
Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Bendungan Tukul di Pacitan

Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk meresmikan Bendungan Tukul yang terletak di Desa Tukul, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Minggu (14/2).

Djoko Tjandra Divonis 2,5 Tahun Penjara Atas Kasus Surat Jalan Palsu
Indonesia
Djoko Tjandra Divonis 2,5 Tahun Penjara Atas Kasus Surat Jalan Palsu

Djoko Tjandra dinyatakan terbukti bersalah menyuruh melakukan tindak pidana memalsukan surat secara berlanjut.

BIN Rangkul Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI
Indonesia
BIN Rangkul Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI

Rehabilitasi eks-napiter merupakan upaya memanusiakan manusia

Mensos Juliari Tunggu Keterangan Resmi KPK Soal Penangkapan Anak Buahnya
Indonesia
Mensos Juliari Tunggu Keterangan Resmi KPK Soal Penangkapan Anak Buahnya

Saat ini pejabat Kemensos itu telah dibawa ke Gedung Merah Putih, Jakarta untuk diperiksa secara intensif.