Ketua DPD Berharap Rumah Sakit tak Tolak Pasien COVID-19 Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti saat meninjau Panen Raya di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Sumba Barat Daya, Selasa (23/3). Foto: Humas DPD RI

MerahPutih.com - Kasus penderita COVID-19 yang masih tinggi, membuat banyak rumah sakit penuh. Tenaga kesehatan pun dibuat kewalahan. Meski begitu, Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, meminta rumah sakit tetap membuka pintu kepada seluruh pasien COVID-19.

Virus Corona varian Delta diketahui menjadi salah satu penyebab cepatnya penyebaran COVID-19. Dampaknya, peningkatan kasus melonjak drastis sehingga membuat rumah sakit rata-rata penuh, khususnya yang di Pulau Jawa.

Baca Juga

1,3 Persen Remaja di DKI Sudah Disuntik Vaksin COVID-19

“Kami harapkan dalam keadaan apapun, rumah sakit tidak sampai menolak pasien COVID-19. Karena, sudah menjadi kewajiban rumah sakit untuk menerima masyarakat yang membutuhkan perawatan medis,” kata La Nyalla, dalam keterangannya, Selasa (6/7).

Ditambahkannya, pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat, berpotensi berakibat fatal. Untuk itu, La Nyalla berharap rumah sakit melakukan berbagai inovasi sehingga seluruh pasien yang datang dapat ditangani.

“Kita banyak mendengar kasus pasien Corona yang meninggal saat isolasi mandiri. Jangan lagi sampai terjadi seperti ini, akibat pasien dengan gejala sedang tidak mendapat perawatan medis seperti yang seharusnya,” tuturnya.

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (ANTARA/HO-DPD RI)
Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (ANTARA/HO-DPD RI)

Dengan alasan tersebut, La Nyalla mengapresiasi langkah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Slamet Martodirdjo di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, yang membuka tenda darurat di halaman rumah sakit untuk pemeriksaan awal pasien yang baru masuk. Sebab ruang IGD dipergunakan untuk isolasi pasien COVID

“Apa yang dilakukan RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sudah tepat. Namun saya mengimbau agar tenda darurat bagi pasien yang terindikasi Corona dipisahkan dengan pasien non-COVID agar tidak ada penularan virus,” ucap La Nyalla.

Senator asal Jawa Timur itu juga menyoroti peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan di Kabupaten Pamekasan. Ia mengingatkan agar rumah sakit melakukan upaya tambahan sebagai antisipasi.

“Penyebaran virus Corona jenis Delta di Pamekasan semakin masif, sama halnya seperti yang sudah terjadi di Bangkalan. Pihak RSUD menyatakan ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) sudah terisi semua di mana rumah sakit ini menyediakan 5 ruang isolasi ditambah IGD,” paparnya.

La Nyalla berharap agar RSUD Pamekasan segera menyiapkan kebutuhan apabila terpaksa membangun rumah sakit lapangan untuk menampung pasien-pasien COVID. Apalagi saat ini sudah banyak antrean pasien yang menunggu untuk mendapat giliran perawatan.

“Rumah sakit bisa meminta bantuan dari kawan-kawan TNI, yang terbiasa membangun rumah sakit lapangan. Selain itu, Satgas Covid daerah dan Pemprov Jatim juga perlu ambil bagian untuk segera menyiapkan segala keperluan rumah sakit lapangan di Pamekasan,” kata LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI ini juga meminta Pemda dan Satgas COVID-19 daerah memperhitungkan jumlah lonjakan kasus yang berpotensi di luar jangkauan. Untuk itu, pemda perlu memanfaatkan tempat luas atau gedung-gedung pemerintahan untuk dijadikan tempat isolasi atau karantina.

“Selama PPKM Darurat diberlakukan, pegawai work from home (WFH). Sehingga banyak perkantoran pemerintahan yang kosong. Pemda juga bisa memanfaatkan balai-balai pelatihan kerja atau aula serbaguna untuk memberi pelayanan kepada warga yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumahnya,” terang dia.

La Nyalla juga mengingatkan kepada warga yang terpapar COVID-19 untuk tidak menunda mencari pertolongan. Meskipun gejala ringan, pasien COVID-19 diminta melaporkan kondisinya kepada Satgas lingkungan sehingga bisa diberi obat-obatan dan vitamin saat sedang menjalani isolasi.

“Dan saya berpesan kepada jajaran pemerintah daerah untuk selalu menyiapkan obat-obatan, alat tes COVID, sehingga penanganan pandemi di daerah bisa berjalan dengan baik, termasuk upaya melakukan tracing,” tutup La Nyalla. (Pon)

Baca Juga

Ahli Gizi: Wahai Orang Indonesia, Susu Beruang Tak Bisa Sembuhkan Covid-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lurah Depok Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat, Satgas COVID Turun Tangan
Indonesia
Lurah Depok Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat, Satgas COVID Turun Tangan

Resepsi pernikahan di Kelurahan Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.

BW Sebut KLB Partai Demokrat Cermin Brutalitas Demokrasi Era Jokowi
Indonesia
BW Sebut KLB Partai Demokrat Cermin Brutalitas Demokrasi Era Jokowi

KLB Deli Serdang akan menjadi preseden buruk dalam proses demokrasi

Pemerintah Mulai Transfer Rp1,8 Juta Pada 2,4 Juta Tenaga Pendidik
Indonesia
Pemerintah Mulai Transfer Rp1,8 Juta Pada 2,4 Juta Tenaga Pendidik

Penerima dapat mengakses info.gtk.kemendikbud.go.id atau pddikti.kemendikbud.go.id untuk mencari informasi mengenai status pencairan.

Catatan Akhir Tahun PAN: 2020 Penuh Tantangan akibat Pandemi
Indonesia
Catatan Akhir Tahun PAN: 2020 Penuh Tantangan akibat Pandemi

Partai Amanat Nasional menilai tahun 2020 merupakan tahun penuh tantangan bagi bangsa Indonesia karena dampak pandemi COVID-19 sejak awal tahun.

Anies Batasi Warga di Zona Merah, Berkegiatan Cuma Sampai Jam 8 Malam
Indonesia
Mudik Dilarang, Operasional 2 Terminal Bus di Bandung Distop
Indonesia
Mudik Dilarang, Operasional 2 Terminal Bus di Bandung Distop

Terminal, jalan raya, bandara, stasiun kereta api dan sebagainya prinsipnya diberhentikan terbatas. Terminal Cicaheum dan Leuwi Panjang itu bus AKAP dan AKDP distop sama sekali tidak beroperasi.

Kolaborasi Gelar Vaksinasi Massal, Kapolri Harap Sinergi Polri-BEM UI Berlanjut
Indonesia
Dalam Sehari, 3.241 Pasien Corona Berhasil Sembuh
Indonesia
Dalam Sehari, 3.241 Pasien Corona Berhasil Sembuh

Pemerintah kembali melaporkan informasi penanganan virus Corona (COVID-19) di tanah air.

Satpol PP Diberi Kewenangan Selidiki Pelanggar Prokes, Wagub DKI: Bukan Hal Baru
Indonesia
Satpol PP Diberi Kewenangan Selidiki Pelanggar Prokes, Wagub DKI: Bukan Hal Baru

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan bukan merupakan hal yang aneh.