Ketua DPD Berharap BLT UMKM Dilanjutkan di Tahun 2022 Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti bersalaman dengan Presiden Jokowi, di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)

MerahPutih.com - Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang sudah berjalan di tahun 2020 dan 2021, belum bisa dipastikan akan berlanjut ke 2022.

Ketua DPD, LaNyalla Mattalitti, berharap program itu tetap diteruskan di tahun 2022 karena berdampak signifikan bagi pelaku UMKM di masa pandemi.

"Pelaku UMKM merupakan kelompok rentan sehingga masih memerlukan bantuan. Mereka masih berpotensi mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya. Bahkan banyak yang kehabisan modal untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari," kata LaNyalla, Rabu (1/9).

Baca Juga:

Masa Sidang Dibuka Lagi, Puan Sebut DPR Kebut Penyelesaian 7 RUU Ini

Menurut LaNyalla, BLT UMKM juga mampu menekan lonjakan angka pengangguran di tengah pandemi COVID-19. Bahkan bisa mencetak wirausaha baru.

Data survei Biro Pusat Statistik (BPS) menyatakan terdapat penambahan sekitar 760 ribu orang yang menjalankan usaha baru dan buruh informal naik 4,5 juta.

"Makanya kita berharap program BPUM dari Kemenkop dan UKM itu masuk pada penganggaran tahun 2022. Mengingat kondisi ekonomi tahun depan diperkirakan belum berjalan dengan baik," tegas Mantan Ketua Umum PSSI itu.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di sidang tahunan MPR RI, Senin, 16 Agustus 2021. (Foto: MP/Youtube)

LaNyalla juga berharap pemerintah agar berkomitmen terus melanjutkan berbagai program insentif lainnya yang mampu melindungi kelangsungan bisnis UMKM maupun sektor lainnya.

Misalnya program Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah ke Bank Umum, Penjaminan Kredit Modal Kerja, hingga pemberian PPh final bagi UMKM yang sepenuhnya ditanggung pemerintah.

"Namun yang lebih penting lagi adalah jangan sampai salah sasaran. Bantuan, insentif atau apapun bentuknya harus sampai kepada orang yang tepat. Benar-benar merupakan pelaku usaha kecil dan mikro yang membutuhkan," tegasnya.

Baca Juga:

DPR Pastikan RUU PKS Bukan Mengatur Kebebasan Berhubungan Badan

Seperti diketahui, terkait program BLT UMKM Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan belum ada kepastian akan berlanjut di tahun 2022. Karena program tersebut harus dibahas dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Pemerintah telah menyalurkan BLT UMKM sebesar Rp 28,8 triliun di 2020 dan Rp 15,36 triliun di 2021. Hingga Juni 2021 penyalurannya sudah mencapai Rp 11,76 triliun ke 9,8 juta pelaku UMKM. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Usut Dugaan Penipuan Berkedok Perekrutan Satpol PP DKI
Indonesia
Polda Metro Usut Dugaan Penipuan Berkedok Perekrutan Satpol PP DKI

Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap aparat Satpol PP DKI gadungan.

Dekorasi Pernikahan Adik Jokowi dengan Ketua MK Berkonsep Jawa Klasik
Indonesia
Dekorasi Pernikahan Adik Jokowi dengan Ketua MK Berkonsep Jawa Klasik

Pernikahan adik Presiden Jokowi, Idayati dengan Ketua MK Anwar Usman tinggal enam hari lagi. Akad nikah dan resepsi pernikahan dilaksanakan di gedung Graha Saba Buana, Kecamatan Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah, Kamis (26/5). Konsep dekorasi akan mengambil tema Jawa klasik.

Jokowi: Pemerintah Sungguh-Sungguh Atasi Persoalan Minyak Goreng
Indonesia
Jokowi: Pemerintah Sungguh-Sungguh Atasi Persoalan Minyak Goreng

Terkait minyak goreng sawit kemasan lain, harganya akan menyesuaikan nilai keekonomian sehingga diharapkan minyak goreng akan tersedia di pasar modern dan pasar tradisional.

Ketua DPR Wanti-wanti Lonjakan Kasus COVID-19 pada Libur Natal-Tahun Baru
Indonesia
Ketua DPR Wanti-wanti Lonjakan Kasus COVID-19 pada Libur Natal-Tahun Baru

Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi COVID-19.

MAKI Sebut Penegak Hukum Bisa Proses Wakil Ketua KPK Lili Pintauli
Indonesia
MAKI Sebut Penegak Hukum Bisa Proses Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

"Bukan delik aduan, jadi tanpa ada laporan penegak hukum bisa proses," kata Boyamin saat dikonfirmasi, Selasa (31/8).

Puan Desak Pemerintah Penuhi Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat
Indonesia
Puan Desak Pemerintah Penuhi Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

Ia mengeklaim, selama ini DPR selalu berupaya menjalankan amanat konstitusi melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Layanan TransJakarta Tetap Normal Selama Demo Mahasiswa
Indonesia
Layanan TransJakarta Tetap Normal Selama Demo Mahasiswa

Kepala Divisi Sekretaris dan Humas Transjakarta, Angelina Betris mengatakan hingga Senin (11/4) pukul 09.00 WIB, layanan TransJakarta masih berjalan normal.

RSDC Wisma Atlet Terkendala Ketersediaan Tabung Oksigen
Indonesia
RSDC Wisma Atlet Terkendala Ketersediaan Tabung Oksigen

Untuk angka hunian per Senin (19/7) sebanyak 73,42 persen dan tingkat kesembuhan mencapai 92,51 persen

Vaksinasi Anak Bisa Percepat Sekolah Tatap Muka
Berita
Vaksinasi Anak Bisa Percepat Sekolah Tatap Muka

Adanya vaksinasi yang ditargetkan kepada kelompok anak usia 6 sampai 11 tahun ini meningkatkan laju rata-rata harian vaksinasi di Indonesia.

JAMPidsus Klaim Selamatkan Kerugian Negara Rp 21,2 Triliun Sepanjang 2021
Indonesia
JAMPidsus Klaim Selamatkan Kerugian Negara Rp 21,2 Triliun Sepanjang 2021

Bidang Tindak Pidana Khusus untuk akan lebih optimal melakukan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana.