Ketua DKPP Minta Semua Pihak Jaga Stabilitas Politik Nasional Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (kanan) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (6-2-2023). ANTARA/HO-DKPP

MerahPutih.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin(6/2).

Dalam kesempatan itu, Heddy mengungkapkan pentingnya untuk menjaga dan memperhatikan stabilitas politik nasional.

“Penting untuk kita jaga agar tidak terjadi lonjakan-lonjakan di masyarakat,” tutur Heddy.

Baca Juga:

Komisi II DPR Tegaskan Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal, Tak Ada Penundaan

Ia menegaskan, peraturan yang dihasilkan sudah mengakomodir sesuai dengan undang-undang, namun harus terus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, humanity, dan tanpa diskriminasi. Hal tersebut akan menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, stakeholders terkait, serta masyarakat sebagai pemilih.

“Pemilu harus menjaga hak konstitusional semua warga negara, tanpa membedakan ras, agama, suku, adat, dan budaya,” tegasnya.

Baca Juga:

Anies Bakal Sambangi Partai Ummat Jelang Pemilu 2024

Sebagai informasi, RDP ini membahas peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Selain Heddy Lugito, hadir pula anggota DKPP J Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. (Pon)

Baca Juga:

Pertemuan PKS dan NasDem Bahas Kekondusifan Jelang Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wamendag Temukan Harga Minyakita di Samarinda Rp 16 Ribu Per Liter
Indonesia
Wamendag Temukan Harga Minyakita di Samarinda Rp 16 Ribu Per Liter

Hal tersebut diungkap Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada hari ini, Sabtu (18/2).

 Kiprah Begawan Energi Subroto
Indonesia
Kiprah Begawan Energi Subroto

Subroto dikenal pandai berdiplomasi dan mampu meredam silang pendapat antarnegara OPEC, kala menjabat sebagai Presiden Konferensi (1985-1985) dan Sekretaris Jenderal pada 1988-1994.

[HOAKS atau FAKTA]: Hakim Vonis Bebas Bharada E
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hakim Vonis Bebas Bharada E

Penelusuran dilakukan pada bagian thumbnail video yang memperlihatkan seseorang sedang bersujud bukanlah Bharada E.

Pj DKI 1 Harap Bendungan Ciawi jadi Solusi Atasi Banjir Jakarta
Indonesia
Pj DKI 1 Harap Bendungan Ciawi jadi Solusi Atasi Banjir Jakarta

Menurut orang nomor satu di Jakarta ini, dengan hadirnya Bendungan Ciawi tersebut mudah-mudahan dapat menjadi solusi atasi banjir di sejumlah wilayah ibu kota.

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Vaksinasi Hewan Ternak
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Vaksinasi Hewan Ternak

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta agar pemberian vaksin terhadap hewan ternak dipercepat.

Komisi III DPR akan Kunjungi Morowali Utara Imbas Bentrokan di PT GNI
Indonesia
Komisi III DPR akan Kunjungi Morowali Utara Imbas Bentrokan di PT GNI

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya akan mengunjungi PT GNI untuk mengetahui kondisi pasti pemicu kericuhan tersebut.

Ribuan Sopir Angkot di Bogor Segera Dapat Kompensasi Kenaikan Harga BBM
Indonesia
Ribuan Sopir Angkot di Bogor Segera Dapat Kompensasi Kenaikan Harga BBM

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor sudah mendata 2.200 sopir angkot berkartu tanda penduduk Kota Bogor.

Sejumlah Apotek di Jakbar Dipasangi Pamflet Obat Sirop yang Ditarik BPOM
Indonesia
Sejumlah Apotek di Jakbar Dipasangi Pamflet Obat Sirop yang Ditarik BPOM

Polres Metro Jakarta Barat terjun ke sejumlah apotek yang berada di wilayah Jakarta Barat.

DPR Sahkan UU Perjanjian Ekstradisi Buronan Indonesia-Singapura
Indonesia
DPR Sahkan UU Perjanjian Ekstradisi Buronan Indonesia-Singapura

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan menjadi Undang-Undang.

DPR Desak Kejagung Percepat Pengusutan Kasus Gangguan Ginjal Akut
Indonesia
DPR Desak Kejagung Percepat Pengusutan Kasus Gangguan Ginjal Akut

Desakan untuk memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyebaran penyakit gangguan ginjal akut terus bermunculan. Kali ini datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.