Ketua Banggar Klaim Penghapusan Listrik 450 VA Agenda Besar Peralihan Energi Listrik PLN. (Foto: Kementerian ESDM)

MerahPutih.com - Usulan penghapusan daya listrik 450 VA, yang saat ini digunakan masyarakat miskin dan dialihkan ke 900 VA, terus dikemukakan ke publik oleh anggota DPR.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menegaskan, usulan penghapusan daya listrik 450 VA merupakan pembahasan dalam pembicaraan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga:

Ternyata, Pemerintah Lakukan Uji Coba Penggunaan Kompor Listrik Kurangi Subsidi LPG

"Kita harus keluar dari jebakan minyak bumi karena saat ini kita memiliki produksi listrik dalam negeri yang sangat besar, yang sanggup menopang kebutuhan energi kita. Inilah ihwal yang melatarbelakangi agar kita segera beralih energi dari minyak bumi ke listrik," kata Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (19/9).

Ia memaparkan, pelanggan listrik 450 VA dialihkan ke 900 VA, yang juga merupakan listrik subsidi, Namun untuk 9,55 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kemungkinan dikecualikan karena masuk kategori kemiskinan parah dengan penghasilan kurang dari USD 19 per hari.

"Terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya dinaikkan dayanya ke 900 VA, karena untuk makan saja mereka susah," kata Said.

Sementara itu, lanjutnya, terdapat 14,75 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang tidak terdata dalam DTKS, sehingga perlu diverifikasi faktual untuk memilah mana yang dialihkan ke 900 VA dan yang tidak.

Kemudian terdapat pula 8,4 juta pelanggan listrik berdaya 900 VA terdata dalam DTKS dan 24,4 juta yang tak terdata dalam DTKS.

Dengan demikian, tegas ia, diperlukan pula verifikasi faktual agar rumah tangga yang masuk golongan keluarga miskin bisa dicatat dalam DTKS dan tetap mendapat subsidi daya listrik 900 VA, sedangkan yang mampu didorong untuk masuk ke 1.300 VA.

Said mengharapkan BPS, Kementerian Sosial, PT Pembangkit Listrik Negara (PLN), dan pemerintah daerah (pemda) harus bersinergi untuk membaharui dan mengintegrasi data.

"BPS juga diharapkan melakukan percepatan registrasi sosial. Langkah bersama ini sangat penting agar akurasi program bansos sebagai kekuatan absorber makin akurat," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Pemerintah Diperingatkan Hati-hati Bikin Kebijakan Terkait Listrik

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MAKI Ungkap Dugaan Penyelundupan 23 Kontainer Minyak Goreng ke Luar Negeri
Indonesia
MAKI Ungkap Dugaan Penyelundupan 23 Kontainer Minyak Goreng ke Luar Negeri

"Sebanyak 23 kontainer telah lepas terkirim ke luar negeri dan hanya tersisa satu kontainer di pelabuhan Tanjung Priok," kata Boyamin dalam keterangannya, Kamis (17/3).

Pasangan Prabowo-Jokowi Dinilai Diembuskan Pihak Tak Ingin Kehilangan Kekuasaan
Indonesia
Pasangan Prabowo-Jokowi Dinilai Diembuskan Pihak Tak Ingin Kehilangan Kekuasaan

Wacana duet pasangan Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi) sebagai pasangan presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024 mengemuka ke publik.

Ditemui Keluarga Brigadir J, Menkopolhukam Nyatakan Tak Akan Intervensi Kasus
Indonesia
Ditemui Keluarga Brigadir J, Menkopolhukam Nyatakan Tak Akan Intervensi Kasus

Pihak keluarga Brigadir J mendatangi Kemenko Polhukam, Rabu (3/8).

Survei Algoritma: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, tapi Tak Setuju Pemilu Ditunda
Indonesia
Survei Algoritma: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, tapi Tak Setuju Pemilu Ditunda

Namun, hal tersebut tak lantas membuat wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden mendapat kata setuju dari mayoritas publik.

Iriana Jokowi Bertemu Bupati Sragen: Aku Mau Mantu Lho, Nanti Hadir Ya!
Indonesia
Iriana Jokowi Bertemu Bupati Sragen: Aku Mau Mantu Lho, Nanti Hadir Ya!

"Beliau (Iriana) tadi bilang, bu bupati aku mau mantu lho gitu, (saya mau menikahkan Kaesang), terus nanti hadir ya," kata Yuni menirukan perkataan Iriana.

[HOAKS atau FAKTA]: Pesan WhatsApp Wakil Walikota Tangsel Minta Sejumlah Uang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pesan WhatsApp Wakil Walikota Tangsel Minta Sejumlah Uang

Beredar sebuah akun WhatsApp dengan nomor “+62812-4103-6735” mengatasnamakan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan yang meminta sejumlah uang dan menjanjikan sesuatu.

1.831 Orang Terinfeksi COVID-19 pada Sabtu (25/6)
Indonesia
1.831 Orang Terinfeksi COVID-19 pada Sabtu (25/6)

Hingga Sabtu (25/6), pukul 12.00 WIB, ada 1.831 kasus positif dalam 24 jam terakhir.

Kasus COVID-19 Kembali Tinggi, Pemerintah Minta Masyarakat Tetap Waspada
Indonesia
Kasus COVID-19 Kembali Tinggi, Pemerintah Minta Masyarakat Tetap Waspada

Protokol kesehatan harus kembali dikencangkan, dan setiap individu sedianya turut bertanggungjawab melindungi diri dan untuk orang-orang terdekatnya.

Surya Paloh Ungkap Alasan Percepat Deklarasi Anies Capres
Indonesia
Surya Paloh Ungkap Alasan Percepat Deklarasi Anies Capres

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan alasan mempercepat pengumuman capres dari partainya.

Pembahasan UMK 2023 Solo Masih Alot
Indonesia
Pembahasan UMK 2023 Solo Masih Alot

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bersama Dewan Pengupahan Kota Surakarta belum menentukan besaran UMK tahun 2023. Padahal, usulan UMK kota harus sudah diusulkan ke Gubernur Jateng.