Soffi Amira
MerahPutih.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, berkelit pihaknya tak punya kewenangan mencopot pejabat hasil fit and proper test. Ia menyebutkan, kewenangan DPR adalah melakukan evaluasi berkala terhadap mereka.
Dalih Bob Hasan itu disampaikan menyangkut Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR. Dia menegaskan dalam aturan itu tak mengatur wewenang mencopot penjabat.
"Kemarin juga ada masalah tata tertib. Tata tertib itu diimplementasikan beritanya bahwa DPR besok bisa mencopot jabatan-jabatan tertentu ya kan he-he. Jadi dari judulnya adalah peraturan tata tertib yang berlaku mengikat di dalam, kan gitu," kata Bob Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).
Politikus Golkar itu menyatakan, DPR tak punya kewenangan mencopot pejabat yang pernah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Dia menjamin keputusan akhir tetap pada pemegang kewenangan tertinggi.
Baca juga:
"Bukan mencopot. Ya pada akhirnya bahwa pejabat yang berwenang atas evaluasi berkala dari DPR itu akhirnya ada keputusan mencopot. Bukan DPR RI yang mencopot," ujarnya.
Lebih lanjut, Bob Hasan menyebut, DPR melakukan evaluasi lantaran punya kewenangan atas fit and proper test atau uji kelayakan.
"Kita bisa meloloskan calon itu, maka kita juga bisa memberikan satu evaluasi dan itu babnya ada. Memang itu bab evaluasi," imbuhnya.
Ia menjelaskan, penentuan seorang pejabat dapat dicopot atau tidak disesuaikan dengan siapa pemegang kekuasaan tertingginya. Contohnya Presiden atau Komisi Yudisial (KY) bagi hakim.
Baca juga:
DPRD DKI Kirim Naskah Akademik Sekolah Swasta Gratis saat Pramono Jabat Gubernur
"Jadi berlaku mengikat di dalam. Tetapi kemudian, dengan mekanisme yang berlaku itu dilanjutkan lah berikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut secara mufakat kepada instansi yang berwenang. Siapa instansi yang berwenang yang tertingginya? Ya misalkan Presiden, kalau di MA misalkan Komisi Yudisial. Jadi itu tergantung kewenangan daripada pejabat pemegang kewenangan itu sendiri," pungkasnya.
Sebelumnya, DPR merevisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib). Dari revisi itu, DPR mengklaim bisa melakukan evaluasi secara berkala bagi pejabat negara yang mereka tentukan sendiri. Aturan tersebut termaktub dalam pasal 228A ayat (2).
"Maknanya adalah kan semua kedudukan, ada beberapa komisioner misalkan, kita gak usah sebut pejabat, yang pernah menjadi calon, digodok oleh DPR melalui fit and proper test dan beberapa tahapan verifikasi, itu dapat dilakukan evaluasi secara bertahap," kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (4/2).
Nantinya, proses evaluasi ini dilakukan oleh komisi terkait di DPR yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap pejabat itu. Misalnya, Komisi III DPR yang menguji calon pimpinan KPK berhak melakukan evaluasi berkala.
Baca juga:
DPR Tunjuk 11 Jaksa Penuntut untuk Sidang Pemakzulan Wapres Sara Duterte
Setelah dievaluasi, hasilnya berupa rekomendasi yang diserahkan kepada pimpinan DPR. Rekomendasi itu sesuai revisi Tatib DPR bersifat mengikat. Selanjutnya rekomendasi diteruskan kepada instansi terkait. (Pon)
