Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - DPR RI resmi mengesahkan sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) Mahkamah Agung (MA) dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).
Pengesahan dilakukan setelah seluruh calon dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi III DPR.
Sebelum pengesahan, Wakil Ketua Komisi III DPR, Dede Indra Permana, menyampaikan laporan hasil uji kelayakan terhadap 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM.
“Komisi III telah melakukan fit and proper test terhadap 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM,” ujar Dede.
Baca juga:
Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung
Setelah laporan dibacakan, Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir.
"Apakah laporan Komisi III atas uji kelayakan fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM Mahkamah Agung dapat disetujui?" tanya Puan.
“Setuju," jawab peserta rapat.
Sebelumnya, Komisi III DPR telah menyetujui sembilan calon hakim agung dan satu calon hakim ad hoc HAM dalam rapat pleno yang dipimpin Ketua Komisi III, Habiburokhman, di Senayan, Jakarta, Selasa (16/9).
“Apakah nama-nama calon hakim MA tersebut dapat disetujui?” tanya Habiburokhman kala itu, yang kemudian disambut persetujuan seluruh anggota rapat.
Baca juga:
DPR Restui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim HAM Baru di Mahkamah Agung
Setujui 10 Hakim Agung dan Ad Hoc HAM, Komisi III DPR: Kembalikan Marwah MA!
Berikut daftar nama hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI:
- Suradi, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA – Hakim Agung Kamar Pidana
- Ennid Hasanuddin, Hakim Tinggi MA – Hakim Agung Kamar Perdata
- Heru Pramono, Hakim Tinggi MA – Hakim Agung Kamar Perdata
- Lailatul Arofah, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA – Hakim Agung Kamar Agama
- Muhayah, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda – Hakim Agung Kamar Agama
- Hari Sugiharto, Hakim Tinggi Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN – Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN)
- Budi Nugroho, Hakim Pengadilan Pajak – Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak
- Diana Malemita Ginting, Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan – Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak
- Agustinus Purnomo Hadi, Hakim Ad Hoc Tipikor MA RI – Hakim Agung Kamar Militer
- Puguh Haryogi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang – Hakim Ad Hoc HAM pada MA
(Pon)
