Ketika Jokowi Teken PP Royalti, Musisi: Ini Seperti Hadiah Hari Musik Nasional Ilustrasi musik. (Foto: Pixabay)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. PP ini adalah pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 diharapkan bisa memperbaiki pendapatan royalti yang sudah berjalan hingga saat ini. Presiden Joko Widodo menandatangani PP tersebut pada 30 Maret 2021.

Baca Juga:

Seniman Terkenal di Balik Sampul Album Musik Legendaris

Dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 Pasal 3 tertulis, "Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)."

Royalti yang dimaksud adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima pencipta atau pemilik hak terkait.

Sementara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk menteri berdasarkan undang-undang mengenai Hak Cipta. LMKN berwenang menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Pengguna lagu dan musik secara komersial yang dimaksud di pasal tersebut meliputi seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, distro, klub malam, diskotek, konser musik, pesawat, bus, kereta api, kapal laut, pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel dan fasilitas hotel serta usaha karaoke.

Tempat Karoke
Tempat Karaoke. (Foto: Traeloka)

Melalui peraturan ini, para pemakai lagu dan musik seperti restoran, kafe, bioskop hingga pertokoan yang mendayagunakan lagu karya cipta secara komersial diwajibkan untuk membayar royalti. Kendati demikian, dia berharap peraturan pemerintah segera ditindaklanjuti oleh menteri-menteri terkait agar pengelolaan royalti bisa berjalan lebih lancar.

Aturan ini disambut baik oleh Ketua Umum Lembaga Manajemen Kolektif Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Dwiki Dharmawan.

"Semua undang-undang tentunya baru bisa diimplementasikan secara maksimal kalau ada peraturan pemerintah seperti ini, (jadi) diperkuat, dan juga peraturan menteri peraturan menterinya. Tentu saja PP No. 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik ini menggembirakan untuk industri musik," kata Dwiki dikutip Antara.

Sementara itu Ketua Harian PAPPRI Anang Hermansyah turut gembira dengan peraturan pemerintah ini."Kalau aku bilang ini adalah hadiah, dari kemarin bulan Maret Hari Musik Nasional. Aku secara pribadi sangat senang presiden tanggap dan cepat melaksanakan ini, harapannya mudah-mudahan turunan yang lain bisa lahir," kata Anang dikutip Antara

(*)

Baca Juga:

Lewat Musik, Tujuh Musisi Indonesia Gaungkan Optimisme di Tengah Pandemi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
9 Juli Tambah 2.657 Kasus, Data Positif COVID-19 di Indonesia Jadi 70.736
Indonesia
9 Juli Tambah 2.657 Kasus, Data Positif COVID-19 di Indonesia Jadi 70.736

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 2.657kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

Pengamat: Kinerja Menteri Memble, Reshuffle Saja
Indonesia
Pengamat: Kinerja Menteri Memble, Reshuffle Saja

Yang paling rawan itu menteri yang dari nonpartai

Pengamat Tak Masalahkan Anies dan Riza Gelar Rapat Virtual
Indonesia
Pengamat Tak Masalahkan Anies dan Riza Gelar Rapat Virtual

Di era digital dan situasi pandemi seperti sekarang ini, rapat online jarak jauh bukan sesuatu yang aneh

Hari Pertama PSBB Transisi, KCI Catat 70 Ribu Penumpang Naik KRL
Indonesia
Hari Pertama PSBB Transisi, KCI Catat 70 Ribu Penumpang Naik KRL

"Pada hari pertama masa PSBB transisi ini, jumlah pengguna KRL hingga pukul 07.00 WIB tercatat 70.634 orang. Jumlah ini meningkat 7% dibandingkan waktu yang sama pada Senin pekan lalu," kata Anne

Tangis Haru Peneliti Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac
Indonesia
Tangis Haru Peneliti Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac

Uji klinis vaksin oleh Unpad sudah dilakukan sejak 2002. Hal ini berdampak pada terlaksananya semua jadwal imunisasi di Indonesia.

Secara Umum, Kasus Sembuh COVID-19 di Provinsi Prioritas Alami Peningkatan
Indonesia
Secara Umum, Kasus Sembuh COVID-19 di Provinsi Prioritas Alami Peningkatan

Tren kesembuhan tertinggi berada di Sulawesi Selatan

#HOAKSatauFAKTA: 24 Pasien Positif COVID-19 Kabur dari UGD Puskesmas Tanjung Priok
Indonesia
#HOAKSatauFAKTA: 24 Pasien Positif COVID-19 Kabur dari UGD Puskesmas Tanjung Priok

Dari 24 orang tersebut baru 11 orang yang tertangkap di kawasan Sunter Jaya dan 13 lainnya masih dalam pencarian tim medis

Transparansi Jadi Kunci Agar Bansos Tidak Kembali Dikorupsi
Indonesia
Transparansi Jadi Kunci Agar Bansos Tidak Kembali Dikorupsi

Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin akibat pandemi yang menghantam di tahun 2020, mengalami peningkatan menjadi 2,76 juta orang.

Ini yang Diucapkan Rizieq Shihab Usai Tahu Enam Anggota FPI Tewas
Indonesia
Ini yang Diucapkan Rizieq Shihab Usai Tahu Enam Anggota FPI Tewas

Ini pelanggaran HAM. Tidak boleh lepas dari jerat hukum

BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem Puncak Musim Hujan
Indonesia
BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem Puncak Musim Hujan

"Saat ini tercatat sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu 93 persen dari 342 zona musim telah memasuki musim hujan," kata Deputi Bidang Klimatologi Herizal.