Ketidaksinkronan Perpres BRIN Bisa Digugat ke MK atau MA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Foto: ANT

MerahPutih.com - Peraturan Presiden (Perpres) 33/2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dinilai masih memiliki banyak kelemahan, bahkan sangat terbuka peluang untuk digugat karena tidak sejalan dengan UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek).

Ketua Departemen Ilmu Administrasi FIA UI Universitas Indonesia (UI), Teguh Kurniawan menjelaskan Pasal 48 UU Sisnas Iptek, mengamanatkan BRIN diamanatkan untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi yang terintegrasi.

Baca Juga:

Negara ASEAN dengan Iptek Tertinggal hingga Maju Menurut LIPI

Istilah ‘terintegrasi’ sendiri dalam penjelasan Pasal 48 UU 11/2019 diartikan mengarahkan dan mensinergikan perencanaan, program anggaran, dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Menurut Teguh, BRIN merujuk UU dibentuk untuk mengintegrasikan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi. Namun, lanjut dia, ironisnya Perpres 33/2021 justru membuat BRIN menjadi lembaga birokrasi yang bahkan memiliki perpanjangan tangan di daerah atau BRIDA.

Baca Juga:

Prof Azyumardi Azra Ingatkan Risiko Peleburan LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan ke BRIN

“Itu artinya akan sangat mungkin terjadi konflik kepentingan, karena BRIN sebagai pembuat kebijakan, juga pelaksananya,” ujar dia, menunjukkan salah satu bolong Pepres, dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (9/8).

Kelemahan lainnya Perpres 33/2021 pembentukan tujuh kedeputian di BRIN seolah kaku. Teguh juga mengkritisi Perpres belum menggambarkannya dengan jelas struktur hubungan dan pola kerja antara BRIN dengan lembaga Iptek lainnya. “Ini harus diperjelas,” tegas dia.

Bivitri Susanti nilai upaya kembali ke GBHN mubazir
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti (Foto: antaranews)

Pakar Hukum Tata Negara Jentera Bivitri Susanti mengakui ada beberapa ketidaksinkronan antara Pepres BRIN dengan UU Sisnas Iptek sebagai payung hukumnya. Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia ini menyarankan dua langkap hukum sebagai solusi.

Pertama, kata Bivitri, menempuh jalur advokasi kebijakan agar ada perubahan Perpres melalui tekanan politik dari pihak DPR. Namun, lanjut dia, perlu adanya partisipasi publik dan pakar terkait jika nantinya Perpres direvisi. “Advokasi kebijakan ke DPR supaya mendorong, kan bisa panggil ini bagaimana nih kok bisa begini Perpres-nya?" ujarnya.

Untuk proses peradilan, Bivitri menyarankan mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, MK dapat memproses kesesuaian materi Perpres dengan UU 11/2019 sebagai UU yang mendelegasikannya, tetapi prosesnya panjang dan jadwal sidang di MK saat pandemi sulit diprediksi.

“Kalau (uji materi) ke MA, kita persoalan langsung dan dampaknya langsung ke Perpres bisa ada perubahan. Kelemahannya adalah proses yang tertutup. (Kalau di MK) tidak langsung dampaknya ke Perpres-nya,” imbuh penerima Anugerah Konstitusi M. Yamin dari Universitas Andalas itu.

Jujur
Ketua Himpunan Perekayasa Indonesia (Himperindo) Nyoman Jujur memberikan paparan dalam diskusi virtual Langkah Hukum Meluruskan Regulasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, Senin (09/08/2021). (ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak)

Sementara itu, Ketua Himpunan Perekayasa Indonesia (Himperindo) Nyoman Jujur menegaskan UU Sisnas Iptek dan Perpres BRIN, seharusnya hadir untuk mendorong para perekayasa terus berkarya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas hingga nilai tambah teknologi.

Menurut dia, perekayasa dituntut mampu membangun solusi teknologi baru atau invensi, serta inovasi. Perekayasa juga menyediakan jasa konsultan, dan melakukan intermediasi, komersialisasi dan difusi teknologi. "Inilah yang perlu dipahami oleh seorang perekayasa karena dia bekerja untuk menghasilkan inovasi," tegasnya. (*)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
HUT Megawati Soekarnoputri, Kader PDIP Serentak Tanam Pohon
Berita
HUT Megawati Soekarnoputri, Kader PDIP Serentak Tanam Pohon

Megawati Soekarnoputri lahir di Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta, 23 Januari 1947. Saat itu, Yogyakarta merupakan Ibu Kota RI.

Tes Keperawanan Calon Kowad Resmi Dihapus
Indonesia
Tes Keperawanan Calon Kowad Resmi Dihapus

Tentara Nasional Indonesia AD membuat aturan baru atau petunjuk pemeriksaan kesehatan atau uji badan bagi calon Korps Wanita Angkatan Darat.

Saran Pengamat untuk Sosok Jubir Presiden Pengganti Fadjroel Rachman
Indonesia
Saran Pengamat untuk Sosok Jubir Presiden Pengganti Fadjroel Rachman

Ada tiga nama yang layak menggantikan posisi Fadjroel sebagai Juru Bicara Presiden.

Komisi III Sampaikan 7 Rekomendasi Tangani Konflik Desa Wadas
Indonesia
Komisi III Sampaikan 7 Rekomendasi Tangani Konflik Desa Wadas

Komisi III DPR telah melakukan kunjungan spesifik ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada 10 Februari lalu.

Ratusan Warga Masih Mengungsi di Rumah Jabatan Bupati Sikka
Indonesia
Akhir Pekan Ini, CFD di Jakarta Kembali Digelar
Indonesia
Akhir Pekan Ini, CFD di Jakarta Kembali Digelar

Di lokasi pastikan tidak ada kegiatan Partisipan dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Akhirnya Dana KJP Plus SD Jakarta Cair, Cek Besaran dan Daftar Penerimanya
Indonesia
Akhirnya Dana KJP Plus SD Jakarta Cair, Cek Besaran dan Daftar Penerimanya

Pencairan terlambat karena karena kondisi keuangan daerah terkontraksi akibat pandemi COVID-19

Dimutasi Jadi Kapolda NTT, Brigjen Setyo Budiyanto Pamit dari KPK
Indonesia
Dimutasi Jadi Kapolda NTT, Brigjen Setyo Budiyanto Pamit dari KPK

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Setyo Budiyanto akan menempati jabatan baru sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dibuka Wawalkot Tangsel, 'Herophoria' Ibarat Pahlawan yang Hidupkan Kembali Semangat Warga
Indonesia
Dibuka Wawalkot Tangsel, 'Herophoria' Ibarat Pahlawan yang Hidupkan Kembali Semangat Warga

Dalam sambutannya, Pilar mengapresiasi event yang digelar komunitas D'Greenfield karena disebutnya seolah menjadi 'pahlawan' untuk menumbuhkan semangat positif di lingkungan warga.

Cegah Penyebaran COVID-19, DPR akan Gunakan GeNose C19 kepada Tamu
Indonesia
Cegah Penyebaran COVID-19, DPR akan Gunakan GeNose C19 kepada Tamu

“Di akhir Juli lalu kami dapat informasi dari UGM untuk dihibahkan alat mesin GeNose, tapi untuk penyerahan fisiknya baru dilakukan pada tanggal 6 Agustus, (berupa) mesin GeNose beserta plastik alat tesnya," kata Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar