Ketersediaan Pangan Tanggung Jawab Siapa? Ketua Umum Perempuan Tani HKTI, Dian Novita Susanto. (Istimewa)

Oleh: Dian Novita Susanto

SEJARAH Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor-sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Mulai dari sisi geografis, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Sudah sejak dulu negeri ini dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya mempunyai pencaharian di sektor pertanian atau bercocok tanam.

Baca Juga: Gerakan Stabilitasi Harga Pangan Jakarta Resmi Diluncurkan

Dari data BPS tahun 2002, sektor pertanian menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3 persen penduduk meskipun hanya menyumbang sekitar 17,3 persen dari total pendapatan domestik bruto. Tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 31,74 persen angkatan kerja di Indonesia atau 38,29 juta bekerja di sektor pertanian. Jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan sektor perdagangan yang hanya sekitar 23,37 persen.

Ketua Umum Perempuan Tani HKTI, Dian Novita Susanto. (Istimewa)
Ketua Umum Perempuan Tani HKTI, Dian Novita Susanto. (Istimewa)

Melihat realitas ini tentu Indonesia diasumsikan sebagai negeri yang mempunyai kecukupan pangan yang berlimpah. Kecukupan pangan selama ini dikonseptualisasikan dan diukur berdasarkan ketersediaan pangan nasional, dimana negara memproduksi pangan lebih daripada konsumsi penduduk, dengan asumsi tersebut tidak lah mungkin penduduk negeri ini akan mengalami kelaparan. Difinisi kelaparan sendiri menurut As Sen (1981: 1) adalah karakteristik dimana orang yang tidak memiliki cukup makan untuk dimakan. Bukan ciri karena tidak dapat mengakses atau memperoleh makanan untuk dimakan.

Lalu apa yang terjadi sebenarnya, apa memang seperti itukah kondisinya? Persoalan pangan adalah persoalan yang kompleks, persoalan pangan tidak hanya soal kecukupan pangan, tidak hanya berhenti pada persoalan cukup atau tidak, persoalan lainnya adalah soal asupan gizi.

Baca Juga: Dampak El Nino Picu Inflasi

Menurut data hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 di Indonesia mencapai 29,6 persen. Sedangkan WHO menyebut, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis apabila prevalensi stunting lebih dari 20 persen. Dengan demikian masalah stunting di Indonesia tergolong cukup kronis.

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Data dari Nasional Sosial Ekonomi Survey (Susenas) mengindikasi sekitar 52,5 persen dari populasi Indonesia gagal memenuhi ambang batas Internasional yang mana seharusnya rata-rata asupan kalori per kapita adalah sekitar 2000 kalori per hari di 2013 (DKP dan WFP 2015).

Ironis memang, Indonesia yang dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi ketidakmampuan memenuhi asupan gizi dengan baik masih cukup tinggi. Sejak lama, sejak pemerintahan Presiden Sukarno, ketersediaan pangan dengan meningkatkan produksi beras dalam negeri berdasarkan kebutuhan persyaratan kebutuhan kalori per kapita menjadi konsen presiden pertama Indonesia ini.

Pangan menjadi pembahasan menarik dan menjadi isu global saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dunia didorong untuk dapat memproduksi pangan sekitar 50 persen pada tahun 2030 dan akan dibutuhkan dua kali lipat di tahun 2050 untuk memberi makan sekitar 9 miliar penduduk dunia seperti dinyatkan Maye and Kirwan.

Baca Juga: Kapolri Rapat dengan Dua Menteri Bahas Sembako

Bagi Indonesia dalam menyikapi kondisi tersebut sejak tahun 1967 sudah ada badan yang bertugas untuk menstabilkan harga beras lewat harga dasar untuk petani dan harga tertinggi untuk konsumen, Badan Urusan Logistik atau Bulog memainkan peran penting pada era Presiden Soeharto dan mempunyai kekuatan birokrasi yang sangat besar.

Walaupun Bulog pada tahun 2003 bertransformasi dari semi otonom menjadi BUMN, fungsinya tetap memastikan stabilitas harga dan lewat program pengiriman beras pemerintah yang terus dilakukan, agar mempunyai kemampuan untuk mengekploitasi perbedaan harga dalam negeri dan pasar dunia.

Saat ini, sejak pemerintahan Jokowi pada tahun 2017, peran Bulog dihidupkan kembali untuk memastikan akses Bulog untuk mendapatkan ketersediaan beras (Tempo 2017). Kebijakan impor menjadi sangat ketat dan diserahkan kepada Bulog dalam hal ini.

Akan tetapi ketika kebijakan ini dibuat, pemerintah tidak menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, mulai dari teknologi dan juga sumber daya yang tergolong masih jauh di bawah rata-rata. Kondisi ini bisa dilihat perbedaan yang amat jauh antara beras impor dan beras lokal, bahkan beras medium di luar negeri dijual sebagai harga premium di Indonesia.

Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan rakyat miskin yang selama ini tidak bisa mengakses pangan dengan baik. Dengan harga yang melambung tentunya menjadikan warga Indonesia semakin susah untuk mengakses pangan yang memenuhi gizi kalori. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama dalam menyediakan pangan untuk bangsa.

Apresiasi kepada pemerintah juga perlu diberikan yang sudah meneruskan program kebijakan 500,000 hektar untuk ketahanan pangan di Kalimatan tahun 2015, Selain program MIFEE (Marauke Integrated Food and Energy Estate) untuk mengatasi krisis pangan sebagai lumbung pangan untuk Indonesia Timur

Ke depan menjadi pertanyaan bersama, apakah Indonesia sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan yang tepat untuk penduduknya? Tentu pertanyaan ini menggelitik kita bersama karena seperti yang kita ketahui, kita masih terus dihantui oleh tingginya angka stunting dan kekurangan gizi yang memadai oleh masyarakat Indonesia. (*)


Tags Artikel Ini

Zaimul Haq Elfan Habib

LAINNYA DARI MERAH PUTIH