Keterlibatan TNI-Polri Mendisiplinkan Warga Munculkan Kesan Negara Dalam Bahaya Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah (Foto: fh.usakti.ac.id)

MerahPutih.Com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, pelibatan TNI dan Polri untuk menertibkan masyarakat saat pandemi COVID-19 bisa dilematis.

Menurut Trubus, salah satu yang menjadi sorotan masyarakat adalah kehadiran TNI yang selama ini dipersepsikan selalu berada di barak dan hanya turun kalau ada keadaan darurat.

Baca Juga:

Persiapkan New Normal, Pemerintah: Jangan Harap Bisa Kembali ke Masa Sebelum Corona

"Keterlibatan TNI ke masyarakat jadi dipersepsikan seolah ada sesuatu yang membahayakan. Publik malah jadi kontradiktif dan berbahaya," jelas Trubus di Jakarta, Rabu (27/5).

Pengamat kritik keterlibatan TNI dalam penerapan New Normal
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah (Foto: antaranews)

Trubus menambahkan, dengan adanya keterlibatan TNI ini, bisa memunculkan Jokowi tengah memberlakukan darurat sipil seperti yang pernah diwacanakan beberapa waktu lalu.

" Apakah ini bisa mengarah ke darurat sipil. Kalau dilihat rangkaiannya kesana. Ini tanda tanda masyarakat agak resistensi,"jelas Ketua Pusat Studi Hukum dan Perundang-Undangan Universitas Trisakti ini.

Trubus melihat, keterlibatan aparat dalal upaya pendisiplinan sejatinya tak menyalahi aturan. Hal ini sesuai dengan kondisi Indonesia yang tengah menghadapi darurat kesehatan dab bencana non alam.

"TNI cenderung bisa berperan dalam memberikan bantuan dan fungsi pembinaan masyarakat," jelas Trubus.

Agar tak menimbulkan dampak negatif, Trubus meminta agar keterlibatan kedua unsur aparat bersenjata ini perlu disosialisasikan dengan baik ke masyarakat.

"Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik bahwa ini dalam rangka memutus mata rantai corona. Nanti bisa digandeng tokoh masyarakat dan agama," ungkap dia.

"Kalau tidak malah dipelintir seolah negara dalam keadaan bahaya;" sebut Trubus.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penambahan pasukan di daerah yang masih memiliki kurva tinggi. TNI dan Polri disebut diturunkan di 4 provinsi dan 25 kota untuk membantu membina masyarakat.

"Bapak Presiden sudah menugaskan TNI Polri untuk ikut membantu melakukan pembinaan kepada masyarakat di 4 provinsi dan 25 kota, yang sudah memutuskan memilih PSBB," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Letjen Doni Monardo dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di YouTube Setpres.

Baca Juga:

TNI dan Polri Utamakan Tindakan Persuasif Terhadap Warga yang Tak Patuhi PSBB

Doni mengatakan nantinya TNI-Polri akan melakukan pendekatan pada masyarakat dengan cara komunikatif. Doni menyebut kehadiran TNI dan Polri di tengah masyarakat bukan untuk menimbulkan kekhawatiran.

"Melalui pendekatan pendekatan yang komunikatif, artinya apa... kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan," tandasnya.(Knu)

Baca Juga:

Pandemi Corona Diklaim Tak Mampu Kembalikan Kehidupan Normal Seperti Sedia Kala

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menparekraf Sandiaga Uno Berikan Semua Gajinya untuk Zakat
Indonesia
Menparekraf Sandiaga Uno Berikan Semua Gajinya untuk Zakat

BAZNAS telah menerima seluruh gaji Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.

Viral Wanita Pamer Bawa Mobil Dinas TNI, Mabes TNI: Itu Bodong !
Indonesia
Viral Wanita Pamer Bawa Mobil Dinas TNI, Mabes TNI: Itu Bodong !

Wanita itu lantas memperlihatkan plat nomor dinas TNI 3423-00

Kecam Parodi Lagu Indonesia Raya, La Nyalla: Injak-injak Harga Diri RI
Indonesia
Kecam Parodi Lagu Indonesia Raya, La Nyalla: Injak-injak Harga Diri RI

Senator asal Dapil Jawa Timur itu pun meminta pemerintah mengirimkan nota keberatan kepada pihak Malaysia. La Nyalla menyebut, Malaysia juga harus melakukan penyelidikan mengingat pelaku membawa atribut negeri jiran.

Pemerintah Sindir Public Figure yang Sebut COVID-19 Konspirasi
Indonesia
Pemerintah Sindir Public Figure yang Sebut COVID-19 Konspirasi

"Termasuk informasi yang benar dari sumber yang dapat dipercaya,” ujar Wiku

MAKI Desak MK Percepat Pemeriksaan Perkara Perppu COVID-19
Indonesia
MAKI Desak MK Percepat Pemeriksaan Perkara Perppu COVID-19

"Kami tetap ingin terus (melanjutkan perkara) dan mohon dipercepat juga yang mulia," kata Koordinator MAKI, Boyamin

Peringati HUT RI, Ini Perintah Yasonna Pada Anak Buah
Indonesia
Peringati HUT RI, Ini Perintah Yasonna Pada Anak Buah

Seluruh aparatur Kemenkumham untuk turut menyesuaikan pola kerja dengan perubahan situasi dan berkontribusi mempererat semangat persatuan di dalam masyarakat.

Kebijakan Aparat Keamanan di Papua Harus Hadirkan Rasa Aman
Indonesia
Kebijakan Aparat Keamanan di Papua Harus Hadirkan Rasa Aman

Tugas pokok Polri dan TNI adalah mendukung pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat, agar tercipta rasa aman, nyaman dan kondusif.

Kasus Dugaan Chat Mesum Rizieq Lanjut, FPI: Pengalihan Isu
Indonesia
Kasus Dugaan Chat Mesum Rizieq Lanjut, FPI: Pengalihan Isu

Ia bakalan menghadapi keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Salatan

Komnas HAM: Ada 18 Luka Tembak di Tubuh Enam Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM: Ada 18 Luka Tembak di Tubuh Enam Laskar FPI

Tim Penyelidikan dan Pemantauan Komnas HAM melakukan pendalaman dari ahli kedokteran forensik dan mendapat keterangan terdapat 18 luka tembak pada enam jenazah laskar FPI.

Uang Baru Rp75.000 Dijual Jutaan Rupiah di e-Commerce
Indonesia
Uang Baru Rp75.000 Dijual Jutaan Rupiah di e-Commerce

Uang tersebut diterbitkan oleh Bank Indonesia. Uang baru ini merupakan alat pembayaran yang sah sesuai dengan nilai yang tercantum.