Keterlibatan TNI-Polri Mendisiplinkan Warga Munculkan Kesan Negara Dalam Bahaya Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah (Foto: fh.usakti.ac.id)

MerahPutih.Com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, pelibatan TNI dan Polri untuk menertibkan masyarakat saat pandemi COVID-19 bisa dilematis.

Menurut Trubus, salah satu yang menjadi sorotan masyarakat adalah kehadiran TNI yang selama ini dipersepsikan selalu berada di barak dan hanya turun kalau ada keadaan darurat.

Baca Juga:

Persiapkan New Normal, Pemerintah: Jangan Harap Bisa Kembali ke Masa Sebelum Corona

"Keterlibatan TNI ke masyarakat jadi dipersepsikan seolah ada sesuatu yang membahayakan. Publik malah jadi kontradiktif dan berbahaya," jelas Trubus di Jakarta, Rabu (27/5).

Pengamat kritik keterlibatan TNI dalam penerapan New Normal
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah (Foto: antaranews)

Trubus menambahkan, dengan adanya keterlibatan TNI ini, bisa memunculkan Jokowi tengah memberlakukan darurat sipil seperti yang pernah diwacanakan beberapa waktu lalu.

" Apakah ini bisa mengarah ke darurat sipil. Kalau dilihat rangkaiannya kesana. Ini tanda tanda masyarakat agak resistensi,"jelas Ketua Pusat Studi Hukum dan Perundang-Undangan Universitas Trisakti ini.

Trubus melihat, keterlibatan aparat dalal upaya pendisiplinan sejatinya tak menyalahi aturan. Hal ini sesuai dengan kondisi Indonesia yang tengah menghadapi darurat kesehatan dab bencana non alam.

"TNI cenderung bisa berperan dalam memberikan bantuan dan fungsi pembinaan masyarakat," jelas Trubus.

Agar tak menimbulkan dampak negatif, Trubus meminta agar keterlibatan kedua unsur aparat bersenjata ini perlu disosialisasikan dengan baik ke masyarakat.

"Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik bahwa ini dalam rangka memutus mata rantai corona. Nanti bisa digandeng tokoh masyarakat dan agama," ungkap dia.

"Kalau tidak malah dipelintir seolah negara dalam keadaan bahaya;" sebut Trubus.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penambahan pasukan di daerah yang masih memiliki kurva tinggi. TNI dan Polri disebut diturunkan di 4 provinsi dan 25 kota untuk membantu membina masyarakat.

"Bapak Presiden sudah menugaskan TNI Polri untuk ikut membantu melakukan pembinaan kepada masyarakat di 4 provinsi dan 25 kota, yang sudah memutuskan memilih PSBB," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Letjen Doni Monardo dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di YouTube Setpres.

Baca Juga:

TNI dan Polri Utamakan Tindakan Persuasif Terhadap Warga yang Tak Patuhi PSBB

Doni mengatakan nantinya TNI-Polri akan melakukan pendekatan pada masyarakat dengan cara komunikatif. Doni menyebut kehadiran TNI dan Polri di tengah masyarakat bukan untuk menimbulkan kekhawatiran.

"Melalui pendekatan pendekatan yang komunikatif, artinya apa... kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan," tandasnya.(Knu)

Baca Juga:

Pandemi Corona Diklaim Tak Mampu Kembalikan Kehidupan Normal Seperti Sedia Kala

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Makan di Tempat Diizinkan, Masyarakat Diimbau Tetap Disiplin Prokes
Indonesia
Makan di Tempat Diizinkan, Masyarakat Diimbau Tetap Disiplin Prokes

“Sebetulnya dari dulu juga tidak pernah kita larang, tapi kita tegaskan di sini, dapat dilaksanakan dengan pengaturan oleh pemerintah daerah setempat masing-masing dengan protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya.

KPK Tetapkan Eks Legislator PPP Tersangka Suap DAK
Indonesia
KPK Tetapkan Eks Legislator PPP Tersangka Suap DAK

Politikus Persatuan Pembangunan (PPP) itu ditetapkan tersangka dalam kapasistasnya sebagai anggota DPR periode 2014-2019.

UU Cipta Kerja Masukkan Amdal Bagian Izin Usaha
Indonesia
UU Cipta Kerja Masukkan Amdal Bagian Izin Usaha

BKPM memastikan semua perizinan juga terintegrasi lewat sistem layanan terpadu atau Online Single Submission (OSS) untuk mendorong adanya transparansi, efesiensi, dan mengurangi korupsi.

Kata Gubernur Bengkulu Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
Kata Gubernur Bengkulu Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus Edhy Prabowo

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah rampung diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benur.

Penutupan Gedung DPRD DKI Diperpanjang
Indonesia
Penutupan Gedung DPRD DKI Diperpanjang

Penyemprotan desinfetan dilaksanakan guna mencegah adanya klaster baru penyebaran penyakit corona.

Rizieq Bakal Pulang ke Tanah Air, Polri Langsung Cek Perkara
Indonesia
Rizieq Bakal Pulang ke Tanah Air, Polri Langsung Cek Perkara

Habib Rizieq mengumumkan rencana kepulangannya dari Arab Saudi ke Indonesia pada 10 November mendatang.

DPR Minta Pemerintah Lakukan Operasi Tanggap Darurat Gempa Sulbar
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Lakukan Operasi Tanggap Darurat Gempa Sulbar

Data per Jumat (15/1), pukul 06.00 WIB, BPBD Mamuju melaporkan korban meninggal dunia 3 orang dan luka-luka 24. Sebanyak 2.000 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Reza Artamevia Belum Ajukan Rehabilitasi
Indonesia
Reza Artamevia Belum Ajukan Rehabilitasi

"Belum ada pengajuan rehabilitasinya," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Polri Akui Kesulitan Tangkap Jozeph Zhang di Luar Negeri
Indonesia
Polri Akui Kesulitan Tangkap Jozeph Zhang di Luar Negeri

Langkah yang sudah dilakukan sejauh ini kata Rusdi, yakni Kepolisian sudah mengeluarkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Jozeph Paul Zhang.