Ketentuan Perjalanan Darat Yang Masih Harus Jalani Tes PCR atau Antigen Tes COVID-19. (Foto:MP/Ismail)

MerahPutih.com - Pemerintah mengeluarkan berbagai aturan pelonggaran aktivitas mobilitas, sebagai bagian transisi aktivitas normal. Termasuk ada beberapa perubahan ketentuan mengenai upaya pengendalian COVID-19 khususnya pada transportasi di Indonesia.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Baca Juga:

Penghapusan Syarat Tes PCR/Antigen Dinilai Hilangkan Stigma Negatif Pemerintah Cari Untung

"Melalui Inmedagri dan SE Kasatgas, hal ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa yang diterapkan angkutan umum maupun penyeberangan. Dari sektor moda transportasi darat akan cepat menyesuaikan ketentuan ini," Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi di Jakarta, Selasa (8/3).

Dirjen Budi menyampaikan, kini para pelaku perjalanan dalam negeri dengan transportasi darat tidak lagi diwajibkan membawa hasil tes antigen atau RT-PCR jika sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap atau dosis ketiga.

Namun, pelaku perjalanan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.

Ia memaparkan, jika para pelaku perjalanan mempunyai kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi, maka wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.

Adapun bagi pelaku perjalanan dengan usia di bawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Tangkapan layar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Kamis (24/2). (Adimas Raditya)
Caption

Ia menegaskan, khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu kawasan aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan.

"Demikian pula untuk moda transportasi perintis di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas dikecualikan serta berlaku sesuai dengan kondisi daerah masing-masing,” ujarnya.

Ia memaparkan, pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik yang melakukan perjalanan dalam negeri wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib memiliki kartu vaksin dosis kedua atau dosis ketiga (booster), sedangkan yang hanya memiliki kartu vaksin dosis pertama wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum keberangkatan.

"Bagi pengemudi yang belum melakukan vaksinasi juga wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan," katanya.

Sementara itu, khusus pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik yang melakukan perjalanan dalam negeri luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dikecualikan syarat kartu vaksinasi. (Knu)

Baca Juga:

KSP Sebut Penghapusan Antigen-PCR Tunjukkan Pandemi COVID-19 Terkendali

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KSP Minta Penjabat Gubernur Sukseskan Pemilu dan Program Jokowi
Indonesia
KSP Minta Penjabat Gubernur Sukseskan Pemilu dan Program Jokowi

"Terutama mengimplementasikan visi, misi, kebijakan dan arahan Bapak Presiden di daerah," ujar Juri dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/5).

11.764 Pelamar Ikuti SKD CPNS Kemendag di Depok dan Kantor Regional BKN
Indonesia
11.764 Pelamar Ikuti SKD CPNS Kemendag di Depok dan Kantor Regional BKN

Tahun ini, Kemendag membuka 344 formasi CPNS, yang dialokasikan sebanyak 301 untuk umum, 7 penyandang disabilitas, 34 lulusan terbaik, serta 2 putra-putri Papua dan Papua Barat.

PPKM Darurat, Akses Masuk Bekasi Diperketat
Indonesia
PPKM Darurat, Akses Masuk Bekasi Diperketat

Polres Metro Bekasi memperketat akses masuk menuju Kabupaten Bekasi menjelang penerapan PPKM Darurat mulai Sabtu (3/7).

20 Juta Warga Belum Kembali Divaksin Setelah Dapat Dosis Pertama
Indonesia
20 Juta Warga Belum Kembali Divaksin Setelah Dapat Dosis Pertama

Secara nasional sebanyak 20 juta warga Indonesia belum mendapatkan dosis kedua vaksin COVID-19.

Tahun Ini Terendah se-Indonesia, UMP DIY 2022 Naik 4,3 Persen
Indonesia
Tahun Ini Terendah se-Indonesia, UMP DIY 2022 Naik 4,3 Persen

"UMP 2022 DIY ditentukan naik menjadi Rp 1.840.951,53. Naik sebesar Rp 75.915,53 atau sebesar 4,30 persen dibanding UMP 2021," ucap Sultan di kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (19/11).

Jokowi Perintahkan Vaksinasi Booster Dilakukan di Tempat Interaksi Warga
Indonesia
Jokowi Perintahkan Vaksinasi Booster Dilakukan di Tempat Interaksi Warga

Pemerintah telah melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap 189,3 juta orang. Sebanyak 139,1 juta orang di antaranya telah mendapat dua dosis vaksin.

[HOAKS atau FAKTA]: Orang Pernah Terinfeksi COVID-19 Miliki Imunitas Lebih Baik Ketimbang Divaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Orang Pernah Terinfeksi COVID-19 Miliki Imunitas Lebih Baik Ketimbang Divaksin

Beredar narasi di Twitter oleh akun @AllisonPearson yang mengklaim bahwa orang yang pernah terinfeksi COVID-19 akan memiliki imunitas tubuh lebih baik ketimbang orang yang sudah vaksin 2 dosis.

[Hoaks atau Fakta]: Anak di Jepang Bebas Tugas Sekolah Hingga Kelas IV SD
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Anak di Jepang Bebas Tugas Sekolah Hingga Kelas IV SD

Mengutip dari Wikipedia dan Insider, pendidikan di Taman Kanak-Kanak tidak wajib untuk diikuti anak-anak Jepang.

Luhut Dorong Pemkab Sleman Tingkatkan Vaksinasi 15 Ribu Orang Per Hari
Indonesia
Luhut Dorong Pemkab Sleman Tingkatkan Vaksinasi 15 Ribu Orang Per Hari

Luhut Binsar Panjaitan mendorong Pemkab Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta meningkatkan jumlah sasaran vaksinasi COVID-19 hingga 15 ribu orang per hari.

Validasi Dokumen Perjalanan Kini Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Validasi Dokumen Perjalanan Kini Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi

Kebijakan tersebut mengacu pada ketentuan Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan Nomor 847 Tahun 2021 Tentang Digitalisasi Dokumen Kesehatan Bagi Pengguna Transportasi Udara Yang Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi.