Ketakutan Otak-atik Independensi BI di RUU Omnibus Law Sektor Keuangan

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas Rancangan Undang-Undang sektor keuangan pada Agustus 2021. RUU Omnibus Law Sektor Keuangan ini, akan merevisi ulang tujuh undang-undang. Salah satunya adalah penataan ulang dari kewenangan kelembagaan yang dikhawatirkan mengurangi independensi Bank Indonesia.

RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terdiri dan 94 pasal yang merumuskan ulang tujuh undang-undang pendahulunya. UU yang akan dirumuskan ulang tersebut adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.

Baca Juga:

Sambut Ramadan dan Lebaran, Bank Indonesia Solo Sediakan Uang Rp3,7 Triliun

Kemudian, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang OJK, lalu UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuanga serta UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pembuatan Omnibus Law sektor keuangan ini dipertanyakan urgensinya. Karena selama ini, sektor keuangan diyakini telah berjalan sesuai koridor dan sektor keuangan saat ini masih cukup baik.

“Secara penalaran saya mengatakan biasanya orang melakukan sesuatu untuk diubah mesti karena yang dilihat itu tidak memuaskan. Jadi motivasi dari keluarnya RUU ini sendiri apa? " ujar Mantan Gubernur Bank Indonesia Soedrajad Djiwandono di Jakarta, Senin (19/4).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menastikan, Omnibus Law sektor keuangan akan dibahas sekitar Agustus dan September. Sehingga, masih adawakru bagi pelaku di sektor keuangan, pengamat, dan stakeholder untuk berdiskusi memberikan input supaya naskah akademiknya lebih lengkap dan komprehensif.

DPR, kata ia, masih belum menerima draft resmi revisi RUU sektor keuangan dan bersama dengan pemerintah rutin melakukan focus group discussion (FGD) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Kami sudah melakukan FGD untuk menerima masukan masukan dan solusi yang terbaik bagaimana penguatan sektor kelembagaan, kemudian format pengawasan, idealisme, supaya sektor ekonomi tumbuh dan tenaga kerja bisa tumbuh dan lain sebagainya,” ungkap dia.

Soedrajad Djiwandono mengkhawatirkan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) sektor keuangan yang masuk Program Legislasi Nasional 2021 akan menjadikan Bank Indonesia kembali ke sistem sentralistik.

“Yang sepertinya ditunjukkan untuk menjadi sentralistik adalah pengawasan perbankan terpadu. Kenapa tidak pengawasan keuangannya saja yang dipadukan,” ujarnya.

Ia memaparkan, saat menjabat sebagai Gubernur BI tahun 1993-1998, Bank Indonesia tidak independen, bahkan diberi pangkat menteri.

“Kondisi yang tidak independen saat itu, sangat memberatkan tugas. Karena harus meyakinkan seluruh dewan moneter dan dewan moneter sendiri yang menentukan kebijakan moneter, bukan Bank Indonesia, harus tunduk kepada presiden karena ketuanya seorang menteri,” ungkap Drajad.

Bank Indonesia yang tidak lagi independen, dikhawatirkan kinerja bank sentral dan seluruh sistem keuangan yang sebenarnya ingin diselamatkan pemerintah justru membahayakan kinerja bank sentral.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, peran Bank Indonesia harus tetap independen dalam melaksanakan kebijakan moneter yang membutuhkan konsistensi dalam jangka panjang serta bebas dari intervensi.

"Intervensi dan independensi yang berkurang dari bank sentral tentunya bisa mempengaruhi kredibilitas. Kita mendukung bahwa kebijakan ataupun otoritas moneter yakni BI adalah lembaga yang independen," katanya dalam webinar yang dilaksanakan Infobank di Jakarta, Senin.

Josua menjelaskan, Bank Indonesia harus bersifat independen terutama dari tekanan politik yang bisa membuat kebijakan moneter tidak konsisten dan kredibel sulit tercapai.

"Pemerintahan itu kan tiap lima tahun berubah, sehingga arah kebijakannya pun bisa berubah. Kalau itu diintervensi, target jangka panjang tak fokus karena harus menyelesaikan target jangka pendek," jelasnya.

"Independensi akan menghasilkan kebijakan moneter yang terakselerasi dengan maksimal dan tentunya dapat menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung penguatan ekonomi nasional," katanya.

Rupiah. (Foto: Antara)
Rupiah. (Foto: Antara)

Fathan mengatakan, agar para pihak di sektor keuangan tak perlu khawatir jika nantinya RUU Sektor Keuangan akan mengurangi independensi Bank Indonesia karena pemerintah bertujuan untuk memperkuat sektor keuangan sebagai langkah penyempurnaan regulasi, penataan kewenangan kelembagaan penguatan koordinasi dan kebijakan mekanisme penanganan permasalahan perbankan.

“Kita masih bisa merumuskan dan kekhawatiran bahwa independensi akan kita kurangi akan mengganggu kebebasan Bank Indonesia, bisa dihilangkan. Sekali lagi, independensi harus dibarengi dengan akuntabilitas, independensi harus dibarengi dengan responsibility,” ungkap Politisi PKB ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan mengenai independensi Bank Indonesia (BI) dan otoritas terkait dengan hadirnya Omnibus Law.

"Presiden (Joko Widodo) dan saya sendiri akan selalu menjaga independensi Bank Indonesia yang aman dan tidak akan terdampak," jelas Sri Mulyani dalam Fitch Indonesia Conference 2021 secara virtual, Rabu, 24 Maret 2021. (*)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Bank Indonesia Cetak Uang Rp300 Triliun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemudik yang Pakai Motor Juga Bakal Diperiksa di Lokasi Penyekatan
Indonesia
Pemudik yang Pakai Motor Juga Bakal Diperiksa di Lokasi Penyekatan

"Untuk pemudik menggunakan motor akan diperiksa di titik penyekatan," ujar Sambodo kepada wartawan, Rabu (5/5).

[HOAKS atau FAKTA]: Melihat Papua Maju, Timor Leste Ingin Balik ke Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Melihat Papua Maju, Timor Leste Ingin Balik ke Indonesia

Video tersebut berupa potongan-potongan slide show foto disertai narasi voice over.

Penanganan COVID-19 Bernuansa Politik
Indonesia
Penanganan COVID-19 Bernuansa Politik

Penanganan virus korona dianggap menjadi kontestasi politik, terutama pada level menteri.

  Ketua DPRD Kaget Masih Ada SKPD Pemprov DKI Anggarkan Lahan Bukan untuk Corona
Indonesia
Ketua DPRD Kaget Masih Ada SKPD Pemprov DKI Anggarkan Lahan Bukan untuk Corona

"Karena bukan apa-apa, kita semua di DPRD telah mengalihkan seluruh anggaran kegiatan AKD untuk penanganan dan pemulihan corona. Kok ini malah belanja-belanja seperti itu," tutupnya.

BPBD Sleman Siagakan Puluhan EWS Antisipasi Lahar Dingin dan Lava Pijar Merapi
Indonesia
Jokowi Bakal Pidato Saat Prabowo Dikukuhkan Jadi Ketum Gerindra
Indonesia
Jokowi Bakal Pidato Saat Prabowo Dikukuhkan Jadi Ketum Gerindra

di Partai Gerindra tugas formatur adalah untuk menyempurnakan AD/ART, menyempurnakan manifesto perjuangan partai.

Investor Asing Berburu Surat Utang Negara
Indonesia
Investor Asing Berburu Surat Utang Negara

Komposisi investor asing yang berpartisipasi pada lelang hari ini meningkat, yaitu sebesar 11,5 persen dari total bids.

Mantan Pimpinan KPK Sebut Kerumunan Jokowi di Maumere Tidak Ada Unsur Pidana
Indonesia
Mantan Pimpinan KPK Sebut Kerumunan Jokowi di Maumere Tidak Ada Unsur Pidana

Kerumunan terjadi tanpa kesengajaan. Masyarakat datang secara spontan, tanpa ada undangan. Karena itu, menurut Indriyanto, wajar polisi menolak laporan masyarakat atas peritiwa kerumunan di Maumere.

Update COVID-19 Rabu (26/8): 160.165 Positif, 115.409 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (26/8): 160.165 Positif, 115.409 Sembuh

Dengan demikian, jumlah akumulatif kasus positif COVID-19 di Tanah Air mencapai 160.165 orang.

Soal Vaksin Nusantara, DPR Minta Pemerintah Mendukung
Indonesia
Soal Vaksin Nusantara, DPR Minta Pemerintah Mendukung

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah tak mempersulit proses perizinan terhadap vaksin atau obat COVID-19 buatan dalam negeri.