"Ketakutan" Bakal Dicopot Jokowi, Para Menteri Langsung Tancap Gas Jokowi memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/hp.

MerahPutih.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, kinerja para menteri lamgsung meningkat setelah diancam dicopot Presiden Joko Widodo.

Moeldoko mengklaim, ada perkembangan cukup signifikan dan menteri makin semangat bekerja.

Baca Juga:

Jokowi Diminta Copot Menterinya Bukan Karena Hasil Survei

"Pasti semangat. Yang tadinya kecepatan 10 mungkin sekarang sudah 100," kata Moeldoko kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Jumat (3/7).

Moeldoko menuturkan, para menteri langsung mengintrospeksi kinerja masing-masing, begitu ditegur Presiden saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, pada Kamis (18/6).

"Lebih pada masing-masing menteri introspeksi diri. Semuanya melakukan introspeksi atas kinerja masing-masing. Itu yang lebih diutamakan. Bukan membela diri, bukan mencari excuse," ujar Moeldoko.

Ia menyebut, yang dilakukan para menteri ialah bagaimana melakukan koreksi ke dalam. Perbaikan sistem dan metode.

Bagaimana mencari terobosan-terobosan baru sehingga semuanya berjalan dengan efektif dan efisien.

"Itu yang benar-benar diinginkan Presiden," lanjut mantan Panglima TNI itu.

Mantan Panglima TNI ini menyatakan, saat ini banyak pihak yang kerap meramal dan memprediksi siapa saja yang akan terkena reshuffle kabinet.

"Sekarang ini memang banyak para peramal di luar. Muncul peramal-peramal baru. Biasa, dinamika politik," kata Moeldoko.

Moeldoko ungkap alasan teknis video teguran Presiden baru dirilis. (ANTARA/Akbar A. Gumay)
Moeldoko ungkap alasan teknis video teguran Presiden baru dirilis. (ANTARA/Akbar A. Gumay)

Ia mengatakan, sejatinya teguran reshuffle merupakan suntikan semangat dari presiden kepada para menteri agar bekerja lebih keras.

Ia menyatakan, presiden menginginkan semua anggota kabinet bekerja ekstra keras pada masa krisis seperti sekarang.

Kendati demikian, ia enggan mengomentari lebih jauh ihwal realisasi reshuffle. Moeldoko mengatakan, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.

"Saya enggak bisa melampaui apa yang dipikirkan presiden. Secara mutlak itu otoritas beliau dan hak prerogatif beliau. Jadi saya enggak punya kompetensi mengomentari itu," ujar dia.

"Tapi apa yang disampaikan presiden itu juga sebuah injeksi bagi para menteri untuk lebih memunculkan energi baru karena COVID-19 ini kan cukup lama menguras energi. Maka diperlukan suntikan agar terbangun energi baru yang positif," ucap dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyoroti pernyataan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang mengancam akan me-reshuffle kabinet kerja.

Menurut Fadli, ada dua sektor yang bisa dievaluasi presiden apabila ingin reshuffle kabinet yaitu sektor kesehatan dan ekonomi.

"Sekarang ini merupakan prioritas harusnya di bidang kesehatan terkait penanganan COVID-19, termasuk di bidang ekonomi juga harusnya dan juga beberapa bidang lain yang dianggap relevan," kata Fadli.

Fadli menilai, pernyataan Presiden Jokowi di Istana Negara tersebut adalah sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah menteri bermasalah.

Menurut Fadli, jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti maka akan mendelegitimasi presiden.

"Pengakuan ini kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi atau mendelegitimasi presiden sendiri, jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya. Kalau enggak, pidatonya dianggap angin lalu saja," ujarnya.

Baca Juga:

Menakar Ekspresi Kemarahan Jokowi Kepada Para Menteri

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap perokonomian. (*)

Baca Juga:

Jika Reshufle Kabinet tidak Terwujud, Kredibilitas Jokowi Jatuh



Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH