Kesalahan Pemerintah di UU Cipta Kerja Cederai Moralitas Demokrasi Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti tidak sepakat adanya upaya kembali ke GBHN (Foto: Antaranews)

MerahPutih.com - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menyayangkan sikap pemerintah yang menyatakan kesalahan di Pasal 6 dan Pasal 175 ayat (5) UU Cipta Kerja sebagai kesalahan administrasi belaka. Menurutnya, sikap tersebut telah mencederai moralitas demokrasi.

"Proses legislasi itu bukan sekadar urusan administrasi, tetapi perwujudan konkret "demokrasi perwakilan". Ada moralitas demokrasi yang tercederai di sini," kata Bivitri saat dikonfirmasi, Rabu (4/11).

Menurut dia, kesalahan yang terjadi merupakan suatu hal yang fatal. Sebab, penomoran suatu undang-undang bukan hanya perkara administrasi, namun memiliki makna pengumuman ke publik dengan menempatkan suatu undang-undang ke lembaran negara.

Baca Juga

Salah Ketik UU Cipta Kerja Dinilai Kesalahan Fatal Pemerintah

"Makanya dibilangnya "pengundangan." Ini Penting sekali, sehingga dikenal "teori fiksi hukum", di mana bila sudah diumumkan, tidak ada orang yg bolah mendaku dirinya tidak mengetahui bahwa UU itu ada sehingga bisa menghindar dari kewajiban menerapkan UU itu," ujarnya.

Di samping itu, Bivitri juga menilai kesalahan tersebut tidak bisa diperbaiki secara sembarangan. Sebab, kini UU tersebut telah ditandatangani oleh Jokowi dan resmi tercatat sebagai lembaran negara.

"Jadi, terhadap kesalahan di Pasal 6 dan Pasal 175 itu, tidak bisa lagi dilakukan perbaikan secara sembarangan seperti yang terjadi sebelum UU ini ditandatangani yang itupun sudah salah," kata dia.

Bivitri Susanti nilai upaya kembali ke GBHN mubazir
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti (Foto: antaranews)

Adapun ketentuan yang menjadi sorotan adalah Pasal 6 UU Cipta Kerja. Pasal tersebut merujuk pada Pasal 5 ayat (1). Akan tetapi jika ditilik tidak ditemukan adanya rujukan pasal itu. Kesalahan itu juga terlihat dalam Pasal 175 ayat (5). Pasal tersebut tertulis merujuk ayat (3), namun seharusnya merujuk ayat (4).

Omnibus law UU Cipta Kerja telah resmi diteken oleh Presiden Jokowi dan diundangkan sebagai UU Nomor 11 Tahun 2020. Setelah ditandatangani, Menteri Sekretaris Negara melalui Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dengan surat No: B-437/Kemensetneg/D-1/HK.00/11/2020 tanggal 2 November 2020 meminta agar undang-undang tersebut dapat diundangkan dalam Lembaran Negara RI serta dalam Tambahan Lembaran Negara RI.

Salinan UU Cipta Kerja telah diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretarian Negara (JDIH Setneg) dan bisa diakses oleh publik. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam UU berisi 1.187 halaman sebagaimana diunggah di situs resmi Kemensetneg ini resmi berlaku sejak 2 November 2020.

Baca Juga

Teken UU Cipta Kerja, Komitmen Jokowi Terhadap Demokrasi Diragukan

Sebelumnya, Pemerintah mengakui ada kesalahan penulisan atau typo dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja setelah ditandatangani Presiden Jokowi dan diundangkan. Mamun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan, hal tersebut tidak berpengaruh pada implementasi UU Cipta Kerja. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Kritik Pemprov DKI Larang Industri Pariwisata Gelar Perayaan Tahun Baru
Indonesia
PDIP Kritik Pemprov DKI Larang Industri Pariwisata Gelar Perayaan Tahun Baru

Kebijakan Pemprov DKI melarang industri pariwisata menggelar acara perayaan malam tahun baru 2021 dinilai berlebihan.

274.246 Dilakukan Tes, 49 Ribu di Antaranya Positif COVID-19
Indonesia
274.246 Dilakukan Tes, 49 Ribu di Antaranya Positif COVID-19

Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia hingga saat ini masih belum bisa dikendalikan.

Bandung Cuma Buka 57 Lowongan CPNS, Sisanya PPPK
Indonesia
Bandung Cuma Buka 57 Lowongan CPNS, Sisanya PPPK

Pengusulan NIP CPNS dan NI PPPK pada tanggal 19 Januari - 18 Februari 2022.

Marinir Kirim Satgas Kemanusiaan ke NTT Bantu Penanganan Bencana
Indonesia
Marinir Kirim Satgas Kemanusiaan ke NTT Bantu Penanganan Bencana

Pelepasan tugas dipimpin langsung Kepala Pusat Kesehatan TNI, Mayor Jenderal TNI Tugas Ratmono

Kasus COVID-19 di Kudus Meroket, Kapolri: Kami Prihatin
Indonesia
Kasus COVID-19 di Kudus Meroket, Kapolri: Kami Prihatin

Ketersediaan tempat tidur di tujuh rumah sakit di Kabupaten Kudus juga semakin menipis

Kebakaran Hanguskan Sejumlah Rumah di Gambir
Indonesia
Kebakaran Hanguskan Sejumlah Rumah di Gambir

Kebakaran melanda rumah di Jalan Tanjung Selor, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).

Kata Pengamat Terkait Setneg dan Pemprov DKI Rebutan Sertifikat Tanah Monas
Indonesia
Kata Pengamat Terkait Setneg dan Pemprov DKI Rebutan Sertifikat Tanah Monas

Kemensetneg dan Pemprov DKI Jakarta saling merebutkan kepemilikan sertifikasi lahan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Gibran Berikan Sanksi kepada ASN yang Ketahuan Makan Siang saat Jam Kerja
Indonesia
Gibran Berikan Sanksi kepada ASN yang Ketahuan Makan Siang saat Jam Kerja

"Ini tidak bisa dibiarkan. Pasti ada sanksi biar diurus BKPPD. Saya memergoki mereka saat lewat di sana ada ASN makan saya datangi mereka," papar dia.

Nikita-Rizieq Saling Caci, PKB: Mari Kembali ke Akhlak Terpuji
Indonesia
Nikita-Rizieq Saling Caci, PKB: Mari Kembali ke Akhlak Terpuji

Hinaan maupun cacian hanya akan menimbulkan saling lapor

Malam Pergantian Tahun, Angkutan Umum di Sudirman-Thamrin Berhenti Beroperasi Pukul 20.00 WIB
Indonesia
Malam Pergantian Tahun, Angkutan Umum di Sudirman-Thamrin Berhenti Beroperasi Pukul 20.00 WIB

Hanya ambulans dan kendaraan yang kondisi darurat yang boleh melintas