Kesal Dua CPNS Solo Mundur, Gibran, Kurang Ajar! Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Dua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Solo, Jawa Tengah, memilih mundur sebelum pengangkatan. Hal itu dipicu karena gaji yang diterima dianggap sedikit dan tidak sesuai yang diharapkan.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyayangkan mundurnya dua CPNS tersebut karena Pemkot sudah keluar uang APBD untuk memfasilitasi CPNS.

Baca Juga

Dua CPNS Mundur, Pemerintah Kota Solo Tidak Bisa Berikan Sanksi

"Ora sah daftar rene nek pengen sugih. (Tidak usah daftar CPNS Solo kalau ingin kaya). Kurang ajar," kata Gibran di Balai Kota, Kamis (2/6).

Ia mengatakan CPNS tersebut sudah mendaftar dan ikut tes tiba-tiba mundur di tengah jalan. Hal itu merugikan Pemkot Solo.

"Di sini itu tempat untuk pelayanan publik. Wis daftar, melu (melu) tes, mengundurkan diri. Kurang ajar," tegas Gibran.

Gibran menegaskan kasus ini akan dijadikan bahan evaluasi saat rekrutmen CPNS 2022. Ia pun memperingatkan pada semua masyarakat yang ingin mendaftar CPNS di Pemkot Solo agar tidak memikirkan gaji besar.

"Jika ingin gaji besar jadi pengusaha, jangan daftar CPNS di Pemkot Solo. Ora cetho (tidak jelas). Kalau ingin gaji besar jangan jadi PNS. Ra mutu jangan kayak gitu lagi. Merugikan," papar dia.

Baca Juga

Pemerintah Ancam Beri Sanksi CPNS dan PPPK yang Mengundurkan Diri

Gibran menambahkan kasus ini tidak hanya terjadi di Solo, tetapi juga nasional. Bahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo marah dengan mundurnya CPNS.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solo, Dwi Ariyatno membenarkan adanya dua CPNS Solo mengajukan surat pengunduran diri pada Wali Kota Solo. Kedua CPNS yang mundur ini berasal dari tenaga kesehatan.

"Ada dua CPNS yang mengajukan mundur ke Pemkot Solo. Mereka CPNS hasil rekrutmen 2021," ujar Dwi, Rabu (1/6).

Dikatakannya, CPNS yang memutuskan mengundurkan ini dinyatakan lolos seleksi penerimaan tahun 2021.

"Mereka sudah mengungkapkan alasannya mundur karena alasan gaji kecil. Jadi ini tidak sesuai dengan ekspektasinya waktu melamar jadi abdi negara," tutup dia. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

DPR Minta Pemerintah Beri Sanksi Tegas pada CPNS dan PPPK yang Mengundurkan Diri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penambahan Terendah COVID-19, Menkes Sebut Masyarakat Sudah Miliki Imunitas
Indonesia
Penambahan Terendah COVID-19, Menkes Sebut Masyarakat Sudah Miliki Imunitas

Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah sebanyak 620 pada 11 Oktober 2021.

Jelang Pemilu 2024, Polri Lakukan Operasi Pengamanan dari Mabes sampai Polres
Indonesia
Jelang Pemilu 2024, Polri Lakukan Operasi Pengamanan dari Mabes sampai Polres

Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan pada 2024.

Holywings Bisa Dibuka Kembali Setelah Punya Izin Pembukaan Bar
Indonesia
Holywings Bisa Dibuka Kembali Setelah Punya Izin Pembukaan Bar

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta telah melakukan penutupan atau penyegelan terhadap 12 outlet Holywings di seluruh ibu kota.

Tunjukkan Adab, Anies Tahan Berkomentar Terkait Ditemukannya Jenazah Eril
Indonesia
Tunjukkan Adab, Anies Tahan Berkomentar Terkait Ditemukannya Jenazah Eril

"Saya menghormati itu. Ketika nanti sudah ada penjelasan keluarga baru nanti menyampaikan resmi," kata Anies.

Komite IV DPD Tantang Ide Out of The Box Calon Anggota BPK
Indonesia
Komite IV DPD Tantang Ide Out of The Box Calon Anggota BPK

Komite IV DPD RI melanjutkan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masa bakti 2022-2027 di Kompleks Parlemen.

Eks Ketua MK Nyatakan Usul Penundaan Pemilu 2024 Menguras Energi Bangsa
Indonesia
Eks Ketua MK Nyatakan Usul Penundaan Pemilu 2024 Menguras Energi Bangsa

Usulan penundaan Pemilu 2024 hanya akan menguras energi bangsa yang tidak perlu.

Anies Singgung Pihak yang Ragukan Penyelenggaraan Formula E
Indonesia
Anies Singgung Pihak yang Ragukan Penyelenggaraan Formula E

Gubernur Anies Baswedan berkomentar kepada pihak tertentu yang sebelumnya pesismistis Formula E bisa terlaksana.

DPR Tagih Pemerintah Soal Wajib Sediakan Vaksin COVID-19 Halal
Indonesia
DPR Tagih Pemerintah Soal Wajib Sediakan Vaksin COVID-19 Halal

Anggota Panitia Kerja (Panja) Vaksin DPR, Kurniasih Mufidayati, meminta keseriusan pemerintah untuk taat hukum dengan menyediakan vaksin COVID-19 halal bagi umat Islam di Indonesia.

Respons KPK Terlempar dari Tiga Besar Lembaga Dipercaya Publik
Indonesia
Respons KPK Terlempar dari Tiga Besar Lembaga Dipercaya Publik

KPK akan menjadikan pengukuran persepsi publik sebagai salah satu baseline

Soal PayPal Cs, Komisi I DPR Minta Pemerintah Jemput Bola
Indonesia
Soal PayPal Cs, Komisi I DPR Minta Pemerintah Jemput Bola

Meutya Hafid meminta pemerintah untuk menjalin komunikasi secara intensif dengan perusahaan-perusahaan yang belum melakukan pendaftaran PSE itu.