Kerusuhan Kepulauan Solomon, Perdana Menteri Minta Bantuan Militer Australia Tangkapan layar - Penduduk berkerumun dekat kantor polisi Naha di Ibu Kota Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis (25/11/2021). ANTARA/REUTERS/tm

MerahPutih.com - Australia akan mengerahkan lebih dari 100 personel kepolisian dan militer untuk membantu Kepulauan Solomon. Demikian disampaikan Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Kamis (25/11), saat kerusuhan pecah di negara kepulauan tersebut.

Langkah bantuan Australia diambil saat para pengunjuk rasa di negara Pulau Pasifik itu menentang jam malam untuk melancarkan demonstrasi dalam dua hari berturut-turut.

Morisson mengatakan, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare sudah meminta bantuan Australia. Permintaan itu dengan cepat diterima oleh komite keamanan nasional di Canberra.

Baca Juga:

Muncul Dalam Video Call Presiden IOC, Peng Shuai Minta Privasinya Dihormati

Dia menyebutkan Australia akan segera mengirimkan 23 personel kepolisian untuk membantu mengendalikan kerusuhan dengan tambahan 50 personel untuk mengamankan infrastruktur penting.

Morrison menambahkan, 34 pasukan militer juga akan dikirim untuk membantu polisi Australia.

“Tujuan kami di sini adalah untuk memastikan stabilitas dan keamanan guna melancarkan proses konstitusi yang sebagaimana mestinya di Kepulauan Solomon untuk dapat memecahkan berbagai masalah yang telah muncul,” kata Morrison kepada awak media di Canberra, dikutip Antara.

“Bukan maksud pemerintah Australia dengan cara apa pun untuk campur tangan dalam urusan internal Kepulauan Solomon, melainkan ini agar mereka menyelesaikannya sendiri,” katanya.

Pengerahan personel Australia dilakukan di tengah laporan dan gambar yang beredar di media sosial yang menunjukkan kerumunan pengunjuk rasa, juga pemandangan gedung-gedung yang terbakar di Chinatown, Distrik Honiara.

Baca Juga:

Hentikan Kerusuhan, Prancis Kirim Pasukan Khusus ke Guadeloupe

Banyak pengunjuk rasa datang dari provinsi terpadat, Malaita, ke ibu kota karena takut diabaikan oleh pemerintah nasional, menurut laporan media.

Provinsi tersebut menentang keputusan 2019 untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Taiwan dan agar menjalin hubungan formal dengan Tiongkok.

Keputusan tersebut menghasilkan referendum kemerdekaan tahun lalu yang oleh pemerintah nasional dianggap tidak sah.

Kepulauan Solomon, lokasi sejumlah perang sengit di Perang Dunia II, mengalami kerusuhan besar pada 2006 lantaran sengketa pemilu dengan banyak bisnis yang dimiliki oleh kalangan warga China di Honiara dibakar dan dijarah.

Sogavare pada Rabu (24/11) mengumumkan penguncian selama 36 jam di Honiara setelah kerusuhan terbaru terjadi.

Ia menyebut huru-hara itu “kejadian menyedihkan dan merugikan yang bertujuan menumbangkan pemerintah yang terpilih secara demokratis”.

Penguncian yang akan berlangsung hingga Jumat (26/11) pukul 07.00 waktu setempat itu akan “mengizinkan badan penegak hukum kami untuk menginvestigasi sepenuhnya pelaku kerusuhan unjuk rasa hari ini dan untuk mencegah pelanggaran hukum kembali terjadi,” kata Sogavare.

Pasukan Kepolisian Kepulauan Solomon (RSIPF) meminta masyarakat yang bersekolah dan berbisnis di sekitar Honiara untuk tetap berada di rumah agar terhindar dari dampak kerusuhan.

“Kami ingin memastikan bahwa jalan-jalan, sekolah, dan tempat usaha akan dibuka segera setelah penguncian,” kata Wakil Komisioner RSIPF Juanita Matangan dalam keterangannya.

“Saya meminta kerja sama Anda sampai situasi kembali normal,” katanya. (*)

Baca Juga:

Batasi Mobilitas Warga, Sudah Tiga Malam Belanda Dilanda Kerusuhan

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penambahan Pasien COVID-19 di RSHS Bandung Sudah Lampu Kuning
Indonesia
Penambahan Pasien COVID-19 di RSHS Bandung Sudah Lampu Kuning

Lonjakan pasien terjadi juga di ruang isolasi COVID-19 Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSHS mencapai 90 persen. Dari jumlah persentase tersebut, ada beberapa pasien meninggal dunia.

KPK Minta Anak Buah Zulhas Perkuat Integritas
Indonesia
KPK Minta Anak Buah Zulhas Perkuat Integritas

Partai politik memiliki peran strategis dalam membentuk budaya antikorupsi

Mediasi Luhut dengan Haris Azhar dan Fatia Kontras Kembali Kandas
Indonesia
Mediasi Luhut dengan Haris Azhar dan Fatia Kontras Kembali Kandas

Luhut melaporkan Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti terkait dugaan pencemaran nama baik

Penyidik Periksa 7 Direktur Terkait Kasus Korupsi Asabri
Indonesia
Penyidik Periksa 7 Direktur Terkait Kasus Korupsi Asabri

"Ini guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabri," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (20/5).

Tersangka Kasus Kredit Fiktif Rp 11,6 Miliar Diserahkan ke Kejari Magelang
Indonesia
Tersangka Kasus Kredit Fiktif Rp 11,6 Miliar Diserahkan ke Kejari Magelang

Tersangka kasus korupsi kredit fiktif di Bank Bapas 69 Magelang berinisial SN (42) diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Magelang. Kasus ini merugikan negara sebesar Rp 11,6 miliar.

KPK Usut Arahan Bekas Mensos Juliari ke Ajudan
Indonesia
KPK Usut Arahan Bekas Mensos Juliari ke Ajudan

Tim penyidik KPK juga memeriksa sejumlah saksi lainnya pada hari yang sama, salah satunya Direktur PT Integra Padma Mandiri, Budi Pamungkas.

Waspada, Warga Jakarta Diminta Hati-hati Keluar Rumah
Indonesia
Waspada, Warga Jakarta Diminta Hati-hati Keluar Rumah

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau untuk warga DKI Jakarta agar mewaspadai potensi hujan lebat disertai kilat dan petir, Senin (9/8).

Jokowi Pilih Menkes Bukan Dokter, Potensi Kisruh Internal Tinggi
Indonesia
Jokowi Pilih Menkes Bukan Dokter, Potensi Kisruh Internal Tinggi

Hal tersebut disampaikan Dedi lantaran Budi Gunadi bukanlah seorang dokter seperti menkes sebelumnya.

Menlu Beberkan Kendala Evakuasi 26 WNI dari Afghanistan
Indonesia
Menlu Beberkan Kendala Evakuasi 26 WNI dari Afghanistan

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjelaskan bahwa proses dan rencana evakuasi sempat mengalami sejumlah perubahan akibat perkembangan situasi.

Bubarkan Tongkrongan 'Vespa Gembel', Polisi: Kayak Karnaval 17-an
Indonesia
Bubarkan Tongkrongan 'Vespa Gembel', Polisi: Kayak Karnaval 17-an

Petugas meluncur ke lokasi, membubarkan kerumunan