Kerumunan Rizieq Bikin Wali Kota Jakpus dan Kadis LH Dicopot Anies Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan copot Bayu Meghantara dan Andono Warih sebagai Wali Kota Jakarta Pusat, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH).

Pencopotan ini berdasar dari hasil audit Inspektorat DKI Jakarta yang menilai keduanya lalai dengan tidak mematuhi arahan dan instruksi dari Gubernur Anies Baswedan soal protokol kesehatan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir, mengatakan, keduanya telah dicopot dari jabatannya terhitung tanggal 24 November 2020. Seusai dicopot, keduanya langsung dimutasi sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Baca Juga:

Masyarakat DKI Jakarta Didorong Kembangkan Usaha Hidroponik

“Pencopotan ini berdasar dari hasil audit inspektorat,” ujar Chaidir, kepada wartawan, Sabtu (28/11).

Inspektorat dalam auditnya tidak hanya memeriksa Bayu dan Andono. Tetapi juga Camat Tanah Abang Muhammad Yassin, Lurah Petamburan Setiyanto, Kepala Bidang Pengelola Kebersihan Dinas LH Edy Mulyanto, Kepala Suku Dinas LH Jakpus Marsigit, dan Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan Dinas LH Aldi Jansen.

Pemeriksaan oleh inspektorat berdasar dari instruksi gubernur kepada plt Inspektur Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat, untuk memeriksa Bayu dan Andono terkait adanya dugaan potensi pelanggaran terhadap arahan Gubernur pada jajaran wilayah.

Arahan gubernur berisi 5 langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan. Arahan itu disampaikan secara tertulis kepada jajaran dalam Koordinasi Wilayah.

"Semua menyatakan memahami arahan gubernur, namun ditemukan bahwa di lapangan arahan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik," katanya.

Kerumunan Rizieq Shihab
Kerumunan Rizieq Shihab. (Foto: Antara).

Salah satu dari 5 butir arahan itu diantaranya terkait larangan meminjamkan fasilitas pemprov atau mememfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan/pengumpulan massa.

Dalam kegiatan kerumunan di Petamburan pada 14 November lalu, jajaran kecamatan, kelurahan dan Suku Dinas Linkungan Hidup malah meminjamkan fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta untuk kegiatan yang bersifat pengumpulan massa.

Gubernur Anies langsung meminta agar Inspektorat segera melakukan audit dan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa terjadi kelalaian dalam melaksanakan perintah.

Ia menegaskan, permasalahannya bukan sekadar soal terjadinya peminjaman.

"Tapi soal lima arahan tertulis yang jelas dan tegas dari atasan tidak dilaksanakan dengan baik. Mereka mengakui dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Sambil Nunggu Vaksin COVID-19, Jangan Abaikan Imunisasi Anak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sosok Calon Kapolri Harus Punya 5 Kriteria Ini
Indonesia
Sosok Calon Kapolri Harus Punya 5 Kriteria Ini

Ujang pun merinci kriteria sosok calon Kapolri baru tersebut

Vaksin COVID-19 Khusus Diprioritaskan Bagi Lansia Tenaga Medis
Indonesia
Vaksin COVID-19 Khusus Diprioritaskan Bagi Lansia Tenaga Medis

Kelompok lansia tetap akan menerima vaksinasi dalam dua dosis

UMP Jawa Barat 2021 Dipastikan Tidak Naik
Indonesia
UMP Jawa Barat 2021 Dipastikan Tidak Naik

Aturan terkait penetapan upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015

Viral Perawat Diduga Suntikan Vaksin Kosong ke Warga Pluit, Ini Respons Polisi
Indonesia
KPK dan Pemprov Sulsel Sepakati Rencana Aksi Pencegahan Korupsi
Indonesia
KPK dan Pemprov Sulsel Sepakati Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan sepakat dalam hal pencegahan melalui penandatanganan nota kesepahaman rencana aksi anti korupsi oleh jajaran pemerintah daerah setempat.

[HOAKS atau FAKTA]: Bioskop XXI Kembali Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap 30 Menit
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bioskop XXI Kembali Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap 30 Menit

Beredar gambar tangkapan layar artikel berjudul “Bioskop XXI Kembali Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap Jeda 30 Menit untuk Hirup Udara Segar!” yang dimuat di situs hai.grid.id pada Senin, 19 Oktober 2020.

PKS Nilai Posisi Wamen PAN-RB Mubazir dan Habisin Anggaran Negara
Indonesia
PKS Nilai Posisi Wamen PAN-RB Mubazir dan Habisin Anggaran Negara

“Saya khawatir Wamennya tidak ada kerja alias hanya menghabisi anggaran negara saja,” kata Nassir kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/6).

Kejari Solo Musnahkan Ratusan Barang Bukti Narkotika
Indonesia
Kejari Solo Musnahkan Ratusan Barang Bukti Narkotika

Kejari Solo memusnahkan ratusan barang bukti dari 108 perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perkara tersebut ditangani Kejari sepanjang tahun ini.

Pilkada Digelar 2024, Anies Harus Kerja Keras Jika Ingin Jadi Calon Presiden
Indonesia
Pilkada Digelar 2024, Anies Harus Kerja Keras Jika Ingin Jadi Calon Presiden

Belum tentu ketika Pilkada dilakukan tahun 2022 itu bisa menjamin kemenangan dalam Pemilihan Presiden 2024

Pemerintah Cari 3 Orang Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi
Indonesia
Pemerintah Cari 3 Orang Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi

LPI atau Sovereign Wealth Fund (SWF) lahir sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengelola investasi pemerintah pusat.