Kerumunan Massa Rizieq Shihab Jadi Paradoks Kepemimpinan Jokowi Tangani COVID-19 Rizieq Shibab dan keluarganya tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/11). Foto: Twitter

MerahPutih.com - Ketua SETARA Institute, Hendardi menyinggung tentang pembiaran negara atas kerumunan massa yang mengiringi rangkaian kedatangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab (MRS) dari Arab Saudi. Di mana banyak sekali kerumunan dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

“Kegiatan-kegiatan safari dakwah, dan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putri MRS, menjadi paradoks kepemimpinan politik Jokowi dan jajarannya dalam penanganan COVID-19,” kata Hendardi kepada wartawan Minggu (15/11).

Termasuk juga terkait dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan Rizieq yang sampai saat ini prosesnya masih mandek di Kepolisian.

Baca Juga

Didenda Rp50 Juta Akibat Langgar Prokes, Keluarga Rizieq Shihab: Sudah Lunas

“Jika Jokowi tidak terjebak dalam politik akomodasi, seharusnya sebagai seorang Presiden Jokowi segera memerintahkan Kapolri untuk menindak kerumunan, mempertegas dan menindaklanjuti kasus-kasus hukum yang melilit MRS,” ujarnya.

Kemudian, Presiden juga bisa menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri agar mengambil sikap tegas terhadap para kepala daerah yang terkesan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran protokol kesehatan di wilayahnya. Apalagi, sampai saat ini status pandemi COVID-19 masih belum dicabut.

“Memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mendisiplinkan kepala daerah yang pasif membiarkan kerumunan, dan seharusnya pula tidak membiarkan Bandara Soekarno Hatta lumpuh dan menyengsarakan ribuan warga,” tutur dia.

Jamaah memadati Jalan KS Tubun, Petamburan untuk mengikuti acara Maulid Nabi Muhammar SAW di kediaman Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Sabtu (14/11/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Jamaah memadati Jalan KS Tubun, Petamburan untuk mengikuti acara Maulid Nabi Muhammar SAW di kediaman Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Sabtu (14/11/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ia juga menyinggung tentang kesetaraan seluruh warga negara di mata hukum. Ketika ada masyarakat awam melakukan kegiatan massa langsung dihadang, sementara sikap ini berbeda ketika berhadapan dengan kelompok FPI itu.

“Jangankan kewajiban menjalankan protokol kesehatan, prinsip hukum salus populi suprema lex esto yang selama ini digaungkan oleh para pejabat negara dan aparat keamanan, sama sekali tidak berlaku bagi kerumunan yang diciptakan oleh kedatangan MRS,” ujarnya.

Bagi Hendardi, asas yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi selama ini telah digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembatasan-pembatasan sosial, termasuk bahkan digunakan untuk melakukan pembubaran kegiatan-kegiatan yang mengkritisi kinerja pemerintah.

Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa para pihak berwenang sejauh ini hanya menyampaikan himbauan agar kerumunan itu menerapkan protokol kesehatan sama seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Nikita Mirzani yang secara satir mengkritik keras kerumunan dalam beberapa hari belakangan ini.

“Padahal, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum,” ucapnya.

Saat ini terjadi, Hendardi menyebut bahwa negara mengabaikan perjuangan besar para tenaga kesehatan (Nakes) dan orang-orang yang berjuang menanggulangi COVID-19.

“Sungguh peragaan tata kelola pemerintahan yang melukai para dokter dan perawat yang terus berjuang, para siswa-siswi sekolah yang sudah jenuh dengan belajar daring, dan para korban PHK yang tidak bisa menggapai impiannya untuk terus bekerja, akibat ganasnya COVID-19,” tandasnya.

Lebih dari itu, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) itu juga menyebut sikap kompromistis dari pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan di dalam agenda DPP FPI yang digawangi oleh Habib Rizieq adalah wujud dari sanderaan politik.

“Pembiaran atas kerumunan yang diciptakan oleh massa pengagum MRS adalah bukti kegagapan Jokowi dalam kalkulasi politik yang menjebaknya,” kata Hendardi.

Baca Juga

Doni Monardo Puji Anies Jatuhkan Denda Rp50 Juta ke Rizieq Shihab

Jika memang Presiden Jokowi tidak di dalam situasi yang disebutkannya itu, maka seharusnya sikap pemerintah adalah tegas, yakni menindak para pelaku pelanggar protokol kesehatan ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Apresiasi Ketegasan Jenderal Andika Perkasa Soal Perusakan Mapolsek Ciracas
Indonesia
DPR Apresiasi Ketegasan Jenderal Andika Perkasa Soal Perusakan Mapolsek Ciracas

Inilah bukti bahwa beliau perhatian dan bertanggung jawab sebagai pemimpin

PKS Sebut Ada Fenomena Demokrasi Terbajak di Pilwakot Solo
Indonesia
PKS Sebut Ada Fenomena Demokrasi Terbajak di Pilwakot Solo

"Kami merasa ada fenomena demokrasi terbajak di Pilwakot Solo. Itu dapat dilihat dari tidak adanya kesempatan PKS berkomunikasi dengan partai lain untuk membentuk koalisi," keluh Gofar.

COVID-19 tak Halangi Pasangan Pengantin di Pacitan Langsungkan Ijab Qabul
Indonesia
COVID-19 tak Halangi Pasangan Pengantin di Pacitan Langsungkan Ijab Qabul

Padahal, mempelai pria diketahui positif COVID-19

PDIP Kritik Pemprov DKI Larang Industri Pariwisata Gelar Perayaan Tahun Baru
Indonesia
PDIP Kritik Pemprov DKI Larang Industri Pariwisata Gelar Perayaan Tahun Baru

Kebijakan Pemprov DKI melarang industri pariwisata menggelar acara perayaan malam tahun baru 2021 dinilai berlebihan.

Dalam Sehari, 3.241 Pasien Corona Berhasil Sembuh
Indonesia
Dalam Sehari, 3.241 Pasien Corona Berhasil Sembuh

Pemerintah kembali melaporkan informasi penanganan virus Corona (COVID-19) di tanah air.

[HOAKS atau FAKTA] Gatot Nurmantyo Janji Bakal Gaji Seluruh Rakyat Indonesia Jika Jadi Presiden
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Gatot Nurmantyo Janji Bakal Gaji Seluruh Rakyat Indonesia Jika Jadi Presiden

Selain itu, terdapat juga kalimat yang berbunyi “Siapa yg percaya Bos..”

Sah-Sah Saja Din Syamsuddin Hingga Rocky Gerung 'Berkoalisi'
Indonesia
Sah-Sah Saja Din Syamsuddin Hingga Rocky Gerung 'Berkoalisi'

Kekuatan moral bisa saja berpengaruh namun tidak bisa kalau dalam konteks kekuatan politik

Fenomena Balap Lari di Jalan Raya, Walkot Solo: Nekat Saya Minta Bersihkan Sungai
Indonesia
Fenomena Balap Lari di Jalan Raya, Walkot Solo: Nekat Saya Minta Bersihkan Sungai

"Balap lari di jalan raya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Solo. Apalagi, kondisi wabah COVID-19 belum selesai dan berpotensi jadi klaster corona," ujar Rudy

Ketua MPR Nilai Pemerintah Terlalu Lambat Lakukan Pemeriksaan Pasien COVID-19
Indonesia
Ketua MPR Nilai Pemerintah Terlalu Lambat Lakukan Pemeriksaan Pasien COVID-19

Hal ini menyebabkan pelaporan kasus infeksi di Indonesia mengalami keterlambatan, sehingga menyulitkan untuk menilai tingkat penyebaran yang riil di lapangan.