Kerumunan Massa Rizieq Shihab Jadi Paradoks Kepemimpinan Jokowi Tangani COVID-19 Rizieq Shibab dan keluarganya tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/11). Foto: Twitter

MerahPutih.com - Ketua SETARA Institute, Hendardi menyinggung tentang pembiaran negara atas kerumunan massa yang mengiringi rangkaian kedatangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab (MRS) dari Arab Saudi. Di mana banyak sekali kerumunan dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

“Kegiatan-kegiatan safari dakwah, dan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putri MRS, menjadi paradoks kepemimpinan politik Jokowi dan jajarannya dalam penanganan COVID-19,” kata Hendardi kepada wartawan Minggu (15/11).

Termasuk juga terkait dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan Rizieq yang sampai saat ini prosesnya masih mandek di Kepolisian.

Baca Juga

Didenda Rp50 Juta Akibat Langgar Prokes, Keluarga Rizieq Shihab: Sudah Lunas

“Jika Jokowi tidak terjebak dalam politik akomodasi, seharusnya sebagai seorang Presiden Jokowi segera memerintahkan Kapolri untuk menindak kerumunan, mempertegas dan menindaklanjuti kasus-kasus hukum yang melilit MRS,” ujarnya.

Kemudian, Presiden juga bisa menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri agar mengambil sikap tegas terhadap para kepala daerah yang terkesan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran protokol kesehatan di wilayahnya. Apalagi, sampai saat ini status pandemi COVID-19 masih belum dicabut.

“Memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mendisiplinkan kepala daerah yang pasif membiarkan kerumunan, dan seharusnya pula tidak membiarkan Bandara Soekarno Hatta lumpuh dan menyengsarakan ribuan warga,” tutur dia.

Jamaah memadati Jalan KS Tubun, Petamburan untuk mengikuti acara Maulid Nabi Muhammar SAW di kediaman Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Sabtu (14/11/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Jamaah memadati Jalan KS Tubun, Petamburan untuk mengikuti acara Maulid Nabi Muhammar SAW di kediaman Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Sabtu (14/11/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ia juga menyinggung tentang kesetaraan seluruh warga negara di mata hukum. Ketika ada masyarakat awam melakukan kegiatan massa langsung dihadang, sementara sikap ini berbeda ketika berhadapan dengan kelompok FPI itu.

“Jangankan kewajiban menjalankan protokol kesehatan, prinsip hukum salus populi suprema lex esto yang selama ini digaungkan oleh para pejabat negara dan aparat keamanan, sama sekali tidak berlaku bagi kerumunan yang diciptakan oleh kedatangan MRS,” ujarnya.

Bagi Hendardi, asas yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi selama ini telah digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembatasan-pembatasan sosial, termasuk bahkan digunakan untuk melakukan pembubaran kegiatan-kegiatan yang mengkritisi kinerja pemerintah.

Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa para pihak berwenang sejauh ini hanya menyampaikan himbauan agar kerumunan itu menerapkan protokol kesehatan sama seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Nikita Mirzani yang secara satir mengkritik keras kerumunan dalam beberapa hari belakangan ini.

“Padahal, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum,” ucapnya.

Saat ini terjadi, Hendardi menyebut bahwa negara mengabaikan perjuangan besar para tenaga kesehatan (Nakes) dan orang-orang yang berjuang menanggulangi COVID-19.

“Sungguh peragaan tata kelola pemerintahan yang melukai para dokter dan perawat yang terus berjuang, para siswa-siswi sekolah yang sudah jenuh dengan belajar daring, dan para korban PHK yang tidak bisa menggapai impiannya untuk terus bekerja, akibat ganasnya COVID-19,” tandasnya.

Lebih dari itu, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) itu juga menyebut sikap kompromistis dari pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan di dalam agenda DPP FPI yang digawangi oleh Habib Rizieq adalah wujud dari sanderaan politik.

“Pembiaran atas kerumunan yang diciptakan oleh massa pengagum MRS adalah bukti kegagapan Jokowi dalam kalkulasi politik yang menjebaknya,” kata Hendardi.

Baca Juga

Doni Monardo Puji Anies Jatuhkan Denda Rp50 Juta ke Rizieq Shihab

Jika memang Presiden Jokowi tidak di dalam situasi yang disebutkannya itu, maka seharusnya sikap pemerintah adalah tegas, yakni menindak para pelaku pelanggar protokol kesehatan ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 Melandai, Pengguna Pesawat Meningkat
Indonesia
Kasus COVID-19 Melandai, Pengguna Pesawat Meningkat

Kemenhub mencatat adanya peningkatan penumpang pesawat mencapai belasan persen semenjak penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia mulai melandai.

Anies Tetap Catat dan Laporkan Angka Kematian COVID-19
Indonesia
Anies Tetap Catat dan Laporkan Angka Kematian COVID-19

Berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI (Distamhut) ada peningkatan pemakaman pada Maret 2020 mencapai 4.377 pemakaman.

PPP Tegaskan Pemerintah Punya Wewenang Larang FPI
Indonesia
PPP Tegaskan Pemerintah Punya Wewenang Larang FPI

Indonesia merupakan negara hukum

Ketua DPRD Jakarta Nilai TGUPP Tidak Bisa Akselarasi Program Anies
Indonesia
Ketua DPRD Jakarta Nilai TGUPP Tidak Bisa Akselarasi Program Anies

Alvin Wijaya yang merupakan anggota TGUPP di bidang Respons Strategis mengundurkan diri. Alvin diketahui menjabat sebagai anggota TGUPP sejak 2018.

Angkasa Pura I Bersiap Antisipasi Erupsi Merapi
Indonesia
Angkasa Pura I Bersiap Antisipasi Erupsi Merapi

Data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Gunung Api Merapi dengan tingkat aktivitas Level III (Siaga) sejak tanggal 5 November 2020 pukul 12:00 WIB.

PPKM Level 4, Lapak Jajanan Sudah Bisa Terima Pengunjung dan Makan di Tempat 20 Menit
Indonesia
PPKM Level 4, Lapak Jajanan Sudah Bisa Terima Pengunjung dan Makan di Tempat 20 Menit

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00.

Dalam 5 Tahun Terakhir Terjadi Stagnasi Demokrasi di Indonesia
Indonesia
Dalam 5 Tahun Terakhir Terjadi Stagnasi Demokrasi di Indonesia

Ada kemajuan di tingkat kabupaten dan kota. Ini yang kita jarang dengar karena lebih sering berbicara di national space.

Rusuh Amerika dan Jegal Biden Sebelum Dilantik
Dunia
Rusuh Amerika dan Jegal Biden Sebelum Dilantik

Hasil Pilpres Amerika Serikat, menyisakan riak. Ini membuat Gedung Senat AS, yang mengukuhkan Joe Biden diserbu para pendemo

Contoh Jepang, Tempat Pengungsian Merapi Harus Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Contoh Jepang, Tempat Pengungsian Merapi Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Di Jepang warga yang mengungsi dikelompokkan per keluarga dan berjarak.

Tim DVI Terima 155 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ-182
Indonesia
Tim DVI Terima 155 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ-182

“Sekarang masih diproses untuk mendapatkan data-data,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, di Rumah Sakit Bhayangkara Polri Raden Said Sukanto, Jakarta, Jumat (15/1).