Kerumunan Massa Rizieq Shihab Dinilai Buyarkan Upaya Pemerintah Berantas COVID-19 Massa menunggu kedatangan Rizieq Shihab di Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengkritik kerumunan massa di acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11).

"Pemerintah menyesalkan terjadinya protokol kesehatan pada pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi di Petamburan Jakarta Pusat," ujarnya kepada wartawan, Senin (16/11).

Menurut Mahfud, pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Pemerintah DKI agar meminta panitia menegakkan protokol kesehatan.

Baca Juga

Abai Negara Hanya Karena Rizieq Shihab

"Di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan," katanya

Ia menegaskan kewenangan terkait protokol kesehatan acara Habib Rizieq ada di tangan Pemprov DKI Jakarta. Ini berdasarkan hierarki kewenangan dan peraturan.

"Penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota, sekali lagi penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota, merupakan kewenangan Pemprov DKI Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan," ucap Mahfud.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bakal menjatuhkan sanksi tegas bagi orang yang melanggar. "Pemerintah akan tindak tegas dan lakukan penindakan hukum," tegas Mahfud.

Mahfud meminta tokoh agama memberi contoh kepada masyarakat agar patuh menjalankan protokol kesehatan. Bukan malah menciptakan kerumunan dan melanggar protokol pencegahan COVID-19.

"Indonesia adalah negara demokrasi sehingga setiap warga punya hak berekspresi dan beraktivitas, tetapi bahwa Indonesia juga negara nomokrasi, negara hukum, penggunaan hak individu tidak boleh mengganggu hak masyarakat lain," ujar Mahfud.

Ia menyebut tindakan Rizieq telah membuyarkan usaha pemerintah dan masyarakat dalam menekan kasus COVID-19 selama delapan bulan. Mahfud menyebut kerumunan yang berlangsung sejak 10 hingga 14 November 2020 berpotensi meningkatkan kasus baru.

"Orang yang sengaja berkerumun tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi pembunuh potensial. Relawan serta kelompok masyarakat sipil yang mengatasi COVID-19 mengeluh perjuangan mereka tidak dihargai," ujarnya.

Baca Juga

Kerumunan Massa Rizieq Shihab Jadi Paradoks Kepemimpinan Jokowi Tangani COVID-19

Teranyar, Rizieq menggelar pesta perkawinan anaknya, Syarifah Najwa Shihab, di Petamburan, Jakarta Barat, pada Minggu (15/11). Pesta ini diklaim dihadiri sekitar 10 ribu orang. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Dalami Munculnya Nama BG hingga Pramono Anung dalam Sidang Nurhadi
Indonesia
KPK Dalami Munculnya Nama BG hingga Pramono Anung dalam Sidang Nurhadi

KPK memastikan bakal mendalami munculnya nama-nama besar dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Sekretaris MA Nurhadi.

Pengamat: Tim Pemburu Koruptor Belum Perlu Diaktifkan Buru Djoko Tjandra
Indonesia
Pengamat: Tim Pemburu Koruptor Belum Perlu Diaktifkan Buru Djoko Tjandra

Lebih baik merancang hukuman mati bagi koruptor di atas 1 miliar dan 500 juta

KPK Panggil Stafsus Menteri KP Hingga Mahasiswa Terkait Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Panggil Stafsus Menteri KP Hingga Mahasiswa Terkait Kasus Edhy Prabowo

KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini

Mengaku Diajukan 30 DPW, Zulkifli Hasan Kembali Maju Jadi Ketua Umum PAN
Indonesia
Mengaku Diajukan 30 DPW, Zulkifli Hasan Kembali Maju Jadi Ketua Umum PAN

Dari 30 DPW PAN yang mendukungnya itu, ada empat DPW yang berpindah dukungan kepada calon lain.

[HOAKS atau FAKTA]: Kim Jong Un Hukum Koruptor dengan Dimasukkan ke Kandang Buaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kim Jong Un Hukum Koruptor dengan Dimasukkan ke Kandang Buaya

Pada September 2019, klaim ini sudah pernah dibuatkan artikel periksa fakta di turnbackhoax.id pada artikel berjudul “[SALAH] Narasi “Presiden Korea Utara menghukum pejabatnya yang korupsi”

Wabah Virus Corona, Mahasiswi Asal Boyolali Minta Dievakuasi dari Wuhan
Indonesia
Wabah Virus Corona, Mahasiswi Asal Boyolali Minta Dievakuasi dari Wuhan

Ia menegaskan biaya balik ke Tiongkok sangat mahal dibandingkan biaya pulang ke Indonesia.

Dana PEN Dorong Perputaran Uang Rp300 Triliun di Masyarakat
Indonesia
Dana PEN Dorong Perputaran Uang Rp300 Triliun di Masyarakat

Sejak April 2020, total realisasi anggaran penanganan COVID-19 dan PEN hingga pekan kedua Oktober 2020, sudah hampir menyentuh angka 50 persen atau Rp344,43 triliun dari Rp695,2 triliun yang dialokasikan.

Ketua MPR Sebut Kebijakan Menhub Bertentangan dengan Upaya Berantas Corona
Indonesia
Ketua MPR Sebut Kebijakan Menhub Bertentangan dengan Upaya Berantas Corona

Kementerian Perhubungan/Kemenhub harus meninjau ulang kebijakan pelonggaran transportasi.

Stafsus Edhy Prabowo yang Sempat Buron Resmi Ditahan KPK
Indonesia
Stafsus Edhy Prabowo yang Sempat Buron Resmi Ditahan KPK

Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misata yang sempat buron kini resmi ditahan oleh KPK.

Ketua Bawaslu Ungkap Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye
Indonesia
Ketua Bawaslu Ungkap Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye

Ketua Bawaslu, Abhan menyatakan, seluruh pihak harus mewaspadai pelibatan anak dalam kampanye Pilkada Serentak 2020.