Kerugian Negara Tembus Rp 100 Triliun dari Kasus Korupsi Surya Darmadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menerima laporan hasil audit dari BPKP Agustina Arumsari. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Aksi korupsi tersangka kasus korupsi Surya Darmadi merugikan keuangan negara yang begitu banyak dalma jumlah yang fantastis.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menyebutkan tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan sawit Surya Darmadi (SD) telah merugikan negara hingga Rp 104 triliun.

Baca Juga;

Aset Tanah Ribuan Hektar Milik Surya Darmadi Kembali Disita Kejaksaan Agung

Menurut perhitungan terkini dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp 4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 99,2 triliun.

Febrie menjelaskan Kejagung tak hanya memakai instrumen kerugian keuangan negara saja dalam menyelidiki kasus ini. Namun, juga membuktikan dengan indikator kerugian perekonomian negara.

"Karena cakupannya lebih luas, bahwa yang jadi kerugian negara dihitung semua jadi nilainya besar," ucapnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/8).

Jaksa sendiri terus menyita aset-aset terkait sosok bos PT DPG itu. Terkini, total nilai aset yang berhasil disita mencapai Rp 11,7 triliun.

Menurut Febrie, pihaknya sudah menyita 40 bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Riau, dan Jambi. Enam pabrik kelapa sawit di Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat juga telah disita Kejagung.

Baca Juga:

Kejagung Sita 1.002 Hektare Kebun Terkait Kasus Surya Darmadi di Jambi

Lalu, enam gedung di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, tiga apartemen di Jakarta Selatan, dua hotel di Bali, serta satu unit helikopter juga tidak luput dari penyitaan Kejagung.

Kemudian, masih ada aset-aset yang belum dihitung nilanya oleh Kejagung. Aset tersebut seperti empat kapal tongkang yang disita Kejagung di Batam dan Palembang.

"Intinya rekan-rekan penyidik masih menyelesaikan pemberkasan dan kita lihat nanti perkembangannya terhadap perkara ini," tutur Febrie.

Diketahui, kini Kejagung tengah mengusut dugaan penyerobotan lahan oleh PT DPG.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan, perusahaan tersebut mengelola lahan 37.095 hektare secara melawan hukum. Dari penyelewengan tersebut, perusahaan Surya diduga untung Rp 600 miliar tiap bulannya.

Surya telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tersebut oleh Kejagung. Selain itu, Kejagung juga menjerat Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, Raja Thamsir Rahman dalam kasus ini. Kerugian negara dalam kasus ini diduga sekitar Rp 104,1 triliun. Kini, ia telah dilakukan penahanan oleh Kejagung. (Knu)

Baca Juga:

Kejagung Sita Helikopter Surya Darmadi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Rp 78 Triliun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Buat Bazar di Lapangan Banteng, Catat Nih Tanggalnya
Indonesia
Pemprov DKI Buat Bazar di Lapangan Banteng, Catat Nih Tanggalnya

Pemprov DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Ramadan dengan tema #FestivalRamadandiJakarta yang berlangsung di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada 11 - 24 April 2022, mulai pukul 12.00 - 19.00 WIB.

Presiden Jokowi Anugerahkan Tanda Kehormatan bagi 127 Tokoh
Indonesia
Presiden Jokowi Anugerahkan Tanda Kehormatan bagi 127 Tokoh

Penganugerahan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 64, 65, dan 66/TK/TH 2022 tentang Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma.

Kejagung Berpeluang Menahan Istri Ferdy Sambo
Indonesia
Kejagung Berpeluang Menahan Istri Ferdy Sambo

Kejaksaan Agung (Kejagung) berpeluang menahan tersangka Putri Candrawathi (PC), usai dilimpahkan penyidik Bareskrim Polri nanti.

Kasus Tanah Munjul, Eks Dirut Sarana Jaya Dituntut 6 Tahun 8 Bulan Penjara
Indonesia
Kasus Tanah Munjul, Eks Dirut Sarana Jaya Dituntut 6 Tahun 8 Bulan Penjara

Yoory Corneles Pinontoan dihukum 6 tahun dan 8 bulan penjara serta pidana denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

HPN 2022, Ketua DPR Singgung 'Infodemi' Hoaks di Ruang Publik
Indonesia
Polisi Siapkan Tempat Isolasi Sementara Saat Operasi Lilin
Indonesia
Polisi Siapkan Tempat Isolasi Sementara Saat Operasi Lilin

Akselerasi vaksinasi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pasca-libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Buka Laporan Langsung Mafia Tanah
Indonesia
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Buka Laporan Langsung Mafia Tanah

Kementerian ATR/BPN meluncurkan hotline pengaduan masyarakat untuk melawan mafia tanah.

Kapolri Instruksikan Anak Buahnya Cek Ketersediaan Minyak Goreng di Pasar
Indonesia
Kapolri Instruksikan Anak Buahnya Cek Ketersediaan Minyak Goreng di Pasar

Kapolri Listyo menginstruksikan anak buahnya untuk ketersediaan minyak goreng curah dan kemasan serta harga penjualannya kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Polri Temukan Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi ACT untuk Kepentingan Pribadi
Indonesia
Polri Temukan Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi ACT untuk Kepentingan Pribadi

Polisi mensinyalir ACT diduga menyalahgunakan dana umat untuk kepentingan pribadi bagi pengurus yayasan lainnya.

Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kembali di Atas 2 Ribu Per Hari
Indonesia
Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kembali di Atas 2 Ribu Per Hari

Indonesia mencatat 2.164 kasus baru COVID-19, Selasa (18/10).