Kerugian Negara Kasus Asabri Harus Nyata dan Pasti Jumlah

MerahPutih.com - Perhitungan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri, memunculkan kesimpulan kerugian negara mencapai Rp 22,788 triliun. Hal itu tercantum dalam tuntuan hukuman pada terdakwa oleh Kejaksaan Agung sehingga menuntut hukuman mati pada satu orang terdakwa.

Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda mengatakan, ada perbedaan persepsi terkait dengan kerugian keuangan negara dalam kasus PT ASABRI. Sebagian menilai keuangan ASABRI bukanlah kerugian keuangan negara.

Baca Juga:

Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Asabri, Pakar Hukum: Jaksa Agung Harus Hati-hati

Ia menilai, persepsi terkait dengan fakta kerugian negara dinilai secara tidak benar. Karena, kerugian itu harus fix atau nyata dan pasti jumlahnya. Sehingga, menurutnya, Kasus ASABRI, bisa diproses secara hukum pidana umum, bukan tindak pidana korupsi sesuai UU Asuransi.

"Dalam penegakan hukum kasus ASABRI memiliki masalah dalam persepsi kerugian negara yang tidak sesuai dengan teori. Tetapi maunya sendiri sebagai penguasa atau Kejaksaan Agung)," katanya.

Sementara Pakar Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar mengatakan, harus ada penegasan pemisahaan keuangan negara dan iuran Asabri, apakah itu masuk dana keuangan negara seperti dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 atau tidak.

Selain itu, harus ada auditor lain yang relevan dan kompeten untuk mengatakan bahwa dana tersebut apakah termasuk kerugian negara, sehingga BPK tidak menjadi pemain tunggal dalam perhitungan dugaan kerugian negara dalam kasus ini.

"Sebaiknya BPKP dapat juga menilai. Selain itu Majelis Kehormatan Kode Etik BPK seharusnya melakukan waskat," kata dia.

Akbar menilai, jika dalam investasi saham, seharusnya ada pengawasan dan pengamanan terhadap harga saham agar tidak merugikan pihak ketiga. Namun menurutnya dalam penanganan kasus Asabri, jika merujuk pada UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sebaiknya sanksi administratif terlebih dahulu dilakukan.

Baca Juga:

Hasil Korupsi Diparkir di Singapura, Satu Negara di Luar Asia Siap Serahkan Aset Asabri

"Selain itu, pengembalian kerugian negara yang diutamakan, bukan hanya penghukuman badan," katanya dalam keteranganya, Selasa (7/12).

Hal serupa sebelumnya juga pernah disampaikan aktivis HAM sekaligus praktisi hukum Haris Azhar, bahwa dalam pandangannya terkait kasus-kasus seperti ASABRI atau Jiwasraya, terlihat jelas pemerintah hanya sebatas ingin melakukan penegakan hukum saja tanpa keinginan untuk memberikan kepastian hukum.

"Pemerintah tidak memertimbangkan dampak panjangnya yang terjadi kepada pihak ketiga atau korban yang terimbas kasus ini. Ada banyak pihak ketiga yang kehilangan haknya gara-gara pemerintah sekadar mau menjalankan proses hukum, tapi tidak ada perlindungan terhadap pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum,” ujar Haris. (*)

Baca Juga:

Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Temukan Pengungsi Banjir Positif COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Temukan Pengungsi Banjir Positif COVID-19

Pengungsi banjir Jakarta dirawat di RS rujukan COVID-19 lantaran terkonfirmasi positif setelah dilakukan swab antigen di lokasi pengungsian.

Minta Maaf, Mendag Beberkan Maksud Jokowi Promosikan Bipang Ambawang
Indonesia
Minta Maaf, Mendag Beberkan Maksud Jokowi Promosikan Bipang Ambawang

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta maaf atas kesalahpahaman video Presiden Jokowi yang mempromosikan bipang Ambawang khas Kalimantan Barat.

Ketua DPC Minta Anies Mundur, Fraksi Gerindra: Bukan Suara Partai
Indonesia
Ketua DPC Minta Anies Mundur, Fraksi Gerindra: Bukan Suara Partai

Pernyataan Anies dimaksudkan agar pemerintah pusat tidak berpangku tangan terhadap persoalan pandemi jika sudah menyangkut lintas batas seperti di Jabodetabek.

Larangan Mudik Berakhir, KAI Berangkatkan 10 Ribu Penumpang
Indonesia
Larangan Mudik Berakhir, KAI Berangkatkan 10 Ribu Penumpang

Pada Selasa (18/5), KAI mengoperasikan 20 kereta api (KA) yang diberangkatkan masing-masing dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Pasar Gambir dengan pembatasan kapasitas tempat duduk maksimal 70 persen.

Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat Meninggal Dunia Akibat COVID-19
Indonesia
Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat Meninggal Dunia Akibat COVID-19

Jenazah Erik sudah dimakamkan pada Sabtu 23 Januari 2021 di kuburan khusus COVID-19

Kegiatan Olahraga di Tanah Air Diprediksi Berangsur Pulih pada 2022 
Indonesia
Kegiatan Olahraga di Tanah Air Diprediksi Berangsur Pulih pada 2022 

Kegiatan olahraga akan berangsur pulih pada 2022 meski masih dalam situasi pandemi COVID-19.

Warga Bandung Diajak Aktif di Gerakan Bandung Berbagi
Indonesia
Warga Bandung Diajak Aktif di Gerakan Bandung Berbagi

Warga Bandung terus diajak untuk aktif di gerakan Bandung Berbagi.

Pelaku Perjalanan Luar Negeri Wajib 10 Hari Karantina
Indonesia
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Wajib 10 Hari Karantina

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Suharyanto menyatakan warga negara Indonesia (WNI) yang baru saja melakukan perjalanan internasional akan dikarantina selama 10 hari di tempat yang telah disediakan Satgas Penanganan COVID-19.

Jokowi Tinjau Pabrik Porang dan Vaksinasi di Jawa Timur
Indonesia
Jokowi Tinjau Pabrik Porang dan Vaksinasi di Jawa Timur

Kemenkes mencatat kasus COVID-19 di Indonesia naik sebanyak 15.768 kasus di seluruh Indonesia yang menyebabkan jumlah total kasus kini menjadi 3.908.247 kasus per Rabu (18/8).

Novel Baswedan Cs Dipecat Hari Ini, Gedung KPK Dijaga Ketat Aparat
Indonesia
Novel Baswedan Cs Dipecat Hari Ini, Gedung KPK Dijaga Ketat Aparat

Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dipecat hari ini, Kamis (30/9).