Kerugian Negara Akibat Dugaan Korupsi Proyek Peleburan Baja di PT KS Capai Rp 6,9 Triliun Tersangka kasus tindak pidana korupsi proyek pabrik peleburan baja tanur tinggi memasuki mobil tahanan Kejaksaan Agung RI. (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung terus mengusut dugaan korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara, temasuk proyek pabrik peleburan baja tanur tinggi atau Blast Furnace Complex (BFC) oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011.

Kejagung telah menetapkan FB selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel periode 2007-2012, ASS selaku Deputi Direktur Proyek Strategis PT Krakatau Steel periode 2010-2012 (tahanan kota), MR selaku Project Manager PT Krakatau Engineering periode 2013-2016.

Baca Juga:

Jaksa Agung Larang Terdakwa Mendadak Pakai Atribut Keagamaan saat Sidang

Lalu, BP selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2012-2015, serta HW alias RH selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace tahun 2011 dan General Manager Proyek PT. KS periode 2013-2019. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi proyek pabrik peleburan baja tanur tinggi ini, mencapai Rp 6,9 triliun.

"Sesuai dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh konsorsium Himbara," ujar Burhanuddin di Jakarta, Senin (18/9).

Burhanuddin menjelaskan, PT Krakatau Steel (KS) pada tahun 2007 menyetujui pengadaan pabrik BFC dengan kontraktor pemenang adalah MCC CERI konsorsium dan PT Krakatau Engineering yang merupakan anak perusahaan dari PT Krakatau Steel, namun pengadaan tersebut dilakukan secara melawan hukum.

Seharusnya, kata ia, MCC CERI melakukan pembangunan sekaligus pembiayaannya, namun pada kenyataannya dibiayai oleh konsorsium dalam negeri atau himbara dengan nilai kontrak pembangunan pabrik BFC dengan sistem terima jadi sesuai dengan kontrak awal Rp 4,7 triliun hingga addendum ke-4 membengkak menjadi Rp 6,9 triliun," katanya.

"Selanjutnya, hasil pekerjaan saat ini tidak dapat dimanfaatkan karena tidak layak serta terdapat pekerjaan yang belum selesai dikerjakan," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Jaksa Agung Peringatkan Anak Buahnya Tak Terbawa Kepentingan Politik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bakal Dihapus
Indonesia
Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bakal Dihapus

Pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB II) atau balik nama kendaraan bekas diusulkan dihapus.

Di Depan Komnas HAM, Ferdy Sambo Akui Jadi Aktor Utama Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Di Depan Komnas HAM, Ferdy Sambo Akui Jadi Aktor Utama Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM telah memeriksa Irjen Ferdy Sambo di Mako Brimob terkait kasus tewasnya Brigadir J.

FX Rudy Jawab Kabar Jadi Menpan RB Usai Bertemu Jokowi di Istana
Indonesia
FX Rudy Jawab Kabar Jadi Menpan RB Usai Bertemu Jokowi di Istana

Mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di istana Merdeka Jakarta, Senin (29/8).

Dubes RI Untuk Ukraina Meninggal Dunia
Indonesia
Dubes RI Untuk Ukraina Meninggal Dunia

Saat menjabat sebagai Dubes RI di Ukraina, Ghafur telah berjasa dalam membantu evakuasi WNI ketika awal invasi Rusia

Demokrat Klaim Kesamaan Visi Misi Jadi Pertimbangan Utama Berkoalisi
Indonesia
Demokrat Klaim Kesamaan Visi Misi Jadi Pertimbangan Utama Berkoalisi

Hal terpenting yang dibahas dalam proses pendekatan parpol dalam membentuk koalisi bagi Demokrat adalah dengan menyatukan visi dan misi terlebih dahulu.

 Presiden dan PM Sri Lanka Bersedia Lengser setelah Rumahnya Diserbu Massa
Dunia
Presiden dan PM Sri Lanka Bersedia Lengser setelah Rumahnya Diserbu Massa

Keduanya sama-sama bersedia mundur setelah ratusan pengunjuk rasa menyerbu kediaman resmi presiden, serta aksi membakar rumah perdana menteri

Kedapatan Pungli, Pegawai Terminal Tirtonadi Solo Langsung Dipecat
Indonesia
Kedapatan Pungli, Pegawai Terminal Tirtonadi Solo Langsung Dipecat

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY, Eko Agus Susanto mengatakan, pihaknya telah memecat BP. Hal itu dinilai telah menyalahi aturan.

Pengesahan RUU PDP Tidak Berkaitan dengan Kasus Kebocoran Data Bjorka
Indonesia
Pengesahan RUU PDP Tidak Berkaitan dengan Kasus Kebocoran Data Bjorka

DPR RI telah mengesahkan RUU PDP dalam Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, pada Selasa (20/9).

Ganjar Tegaskan Urusan Capres Kewenangan Megawati
Indonesia
Ganjar Tegaskan Urusan Capres Kewenangan Megawati

"Kalau di PDIP itu aturannya sudah sangat jelas, soal capres itu urusan Ketua Umum," kata Ganjar

Identitas 6 Korban Luka Kecelakaan Truk Pertamina di Cibubur
Indonesia
Identitas 6 Korban Luka Kecelakaan Truk Pertamina di Cibubur

"Korban luka berat lima orang, korban luka ringan seorang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Selasa (19/7).