Kerugian Akibat Kasus Penipuan PT Jousma Finansial Lebih dari Rp 5 Miliar Ilustrasi investasi. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Polri membeberkan kerugian yang dialami korban dalam kasus dugaan penipuan hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Jouska Finansial Indonesia.

“Kerugiannya Rp 6 miliar. Saat ini telah ditetapkan 2 tersangka atas nama AAF dan TNP,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jumat (15/10).

Baca Juga

Selesaikan Masalah Investasi, Jouska Minta Waktu Pada Klien

Penyidik mengusut perkara tersebut usai kasus itu dilaporkan dalam empat Laporan Polisi. Dimana, setelah dilakukan pendalaman terdapat bukti permulaan yang cukup hingga perkara dapat ditindaklanjuti menjadi penyidikan dan penetapan tersangka.

“Setelah dilakukan pendalaman akan dilakukan pemberkasan dan segera penyerahan tahap 1,” jelasnya.

Penyidikan juga masih berlangsung sehingga ia belum dapat menuturkan lebih lanjut mengenai materi yang didalami dalam perkara tersebut. Termasuk aset-aset yang memungkinkan untuk disita oleh penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus itu.

“Kita tunggu hasil dari penyidik,” tandasnya. Sebagai informasi, CEO PT Jouska Finansial Indonesia Aakar Abyasa Fidzuno dan Tias Nugraha Putra telah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni dalam kasus dengan beberapa jeratan pasal, seperti dugaan penipuan, penggelapan, kejahatan pasar modal, hingga pencucian uang.

Chief Executive Officer (CEO) PT Jouska Finansial Indonesia Aakar Abyasa Fidzuno (Antaranews)

Penetapan tersangka tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan bernomor B/75/X/RES.1.11/2021.Dittipideksus yang ditujukan kepada Ketua Umum Teman Ganjar Rinto Wardana, tertanggal 4 Oktober.

Masalah penempatan dana investasi pada PT Jouska terjadi pada periode waktu 2018 hingga 2020.

“Yang diduga dilakukan oleh Aakar Abyasa Fidzuno dan Tias Nugraha Putra sebagaimana hasil gelar perkara pada tanggal 7 September 2021,” demikian tertulis dalam SP2HP tersebut.

Dalam kasus ini, pasal yang disangkakan adalah tindak pidana pasar modal dan/atau penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat 1 juncto Pasal 30 dan/atau Pasal 103 ayat 1 jo. Pasal 34 dan/atau Pasal 104 Jo. Pasal 90 dan/atau Pasal 104 Jo. Pasal 91 UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Baca Juga

Ini Pendapat Ahli Keuangan Soal Kasus Jouska

Selain itu, Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengusutan kasus dilakukan usai 41 orang melaporkan Jouska dengan tuduhan berita bohong dan Merugikan Konsumen dalam Transaksi Elektronik ke Polda Metro Jaya. Kasus ini kemudian ditarik ke Bareskrim Porli.

Dalam laporannya, para korban Jouska mengaku rugi hingga Rp 18 miliar. Selain pidana, Aakar juga digugat ganti rugi sebesar Rp 64 miliar oleh 45 eks nasabahnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Laga Uji Coba Timnas Diminta Libatkan Satgas COVID-19
Indonesia
Laga Uji Coba Timnas Diminta Libatkan Satgas COVID-19

Pasalnya, di Ibu Kota tak bisa dipungkiri kalau penyebaran virus corona masih cukup tinggi

Relawan Dinilai Bantu Naikkan Elektabilitas Anies, Pengamat: Bisa Dilirik Parpol
Indonesia
Relawan Dinilai Bantu Naikkan Elektabilitas Anies, Pengamat: Bisa Dilirik Parpol

"Parpol akan dukung siapapun yang memiliki elektabilitas. Jika Anies elektabikitasnya tinggi akan dicari oleh partai politik," ungkapnya.

BPK Sebut Penyaluran Bansos PKH Tidak Didukung Bukti Memadai
Indonesia
BPK Sebut Penyaluran Bansos PKH Tidak Didukung Bukti Memadai

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan signifikan terkait Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

UU HPP Diterapkan, Defisit APBN Diproyeksi Bisa Berkurang
Indonesia
UU HPP Diterapkan, Defisit APBN Diproyeksi Bisa Berkurang

Pada 2022, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.846,1 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.510 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 335,6 triliun dan hibah Rp 0,56 triliun.

Daftar Wilayah yang Berada di PPKM Level 3 dan 4 COVID-19
Indonesia
Daftar Wilayah yang Berada di PPKM Level 3 dan 4 COVID-19

Berdasarkan Inmendagri yang dikeluarkan pada Selasa (20/7), pemerintah tak lagi menggunakan istilah PPKM Darurat dan Mikro, melainkan PPKM Level 3 dan 4.

Bersatu Atasi Pandemi COVID-19, Kapolri Sebut Semua Bisa Jadi Pahlawan
Indonesia
Bersatu Atasi Pandemi COVID-19, Kapolri Sebut Semua Bisa Jadi Pahlawan

"Dengan berjuang dan bersatu padu, kita harus meyakini, Indonesia bisa segera bangkit di tengah Pandemi COVID-19," kata Listyo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (10/11).

[HOAKS atau FAKTA]: Supermarket Pisahkan Antrean Orang Yang Sudah Divaksin dan Belum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Supermarket Pisahkan Antrean Orang Yang Sudah Divaksin dan Belum

Pagar pembatas tersebut memisahkan bagian pusat perbelanjaan di supermarket yang hanya bisa dimasuki oleh pengunjung yang telah divaksin.

Ke Luar Negeri Pertama saat Pandemi, Jokowi Bakal Bahas UMKM hingga Investasi
Indonesia
Ke Luar Negeri Pertama saat Pandemi, Jokowi Bakal Bahas UMKM hingga Investasi

Presiden Jokowi dan rombongan akan menempuh penerbangan menuju Roma selama kurang lebih 13 jam.

DKI Berencana Perbaiki Semua Stasiun Kereta dan Tingkatkan Pembangunan JPO
Indonesia
DKI Berencana Perbaiki Semua Stasiun Kereta dan Tingkatkan Pembangunan JPO

DKI juga akan berkolaborasi dengan pihak swasta untuk merevitalisasi dengan sistem integrasi