Kerja Melebihi 8 Jam, Calon Anggota KPU Petahana Usulkan Tambahan Honor KPPS Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR mencecar calon Anggota KPU Petahana, Hasyim Asy’ari terkait 897 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 5.176 petugas mengalami sakit pada Pemilu 2019.

Pertanyaan itu disampaikan saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPU. Menurut Hasyim, banyak petugas KPPS yang meninggal dan sakit saat itu karena beban kerja yang terlalu besar.

Baca Juga:

Calon Anggota KPU Dicecar Banyaknya Petugas Pemilu 2019 Meninggal

Pasalnya, mereka diharuskan melakukan penghitungan suara selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara sebagaimana amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Padahal sesungguhnya durasi pemungutan suara, sama di semua tempat wilayah Indonesia Timur, Tengah, Barat itu sama durasinya adalah 6 jam terhitung jam 7 pagi waktu setempat sampai dengan jam 13.00. Hanya saja bebannya berbeda-beda durasi untuk penghitungan suara,” kata Hasyim di Ruang Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2).

Untungnya, lanjut dia, saat itu Mahkamah Konstitusi memberikan jalan keluar dengan adanya waktu tambahan 12 jam untuk melakukan penghitungan suara pasca hari pemungutan suara.

Menurut Hasyim, berdasarkan putusan MK tersebut, pihaknya akan mengatur soal jeda kerja para petugas KPPS agar beban kerjanya bisa dikurangi.

Baca Juga:

Demokrat akan Kulik Tiga Hal Ini saat Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu

"Nanti akan kita siapkan kembali bagaimana mengatur jeda kerja para petugas KPPS kita untuk menghitung pemilu presiden pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota. Mengapa? karena tidak mungkin 7 orang KPPS dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok untuk menghitung karena juga ada fungsi-fungsi masing-masing KPPS yang tidak bisa digantikan,” ujarnya.

Hasyim mengingatkan, KPU baik di tingkat pusat dan daerah termasuk KPPS tidak tunduk pada UU ASN dan UU Ketenagakerjaan. Konsekuensinya, beban kerja jajaran KPU hingga KPPS tidak bisa dikonversikan dengan kelayakan kerja sehari 8 jam dan gaji atau honor yang diterima.

"Namun demikian kalau dikonversi dengan jumlah honor yang diterima KPPS, jadi bahan catatan kita selama ini anggota KPPS honornya Rp 500.000 dengan durasi kerja yang begitu panjang melampaui 8 jam dan beban kerja dan tekanan-tekanan. Karena itu sekiranya nanti disetujui kami mengajukan tambahan honor anggota KPPS supaya kemudian semangat," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Legislator PDIP Minta Calon Anggota KPU Klarifikasi Pernyataan Parpol Tidak Berkontribusi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Minta Komisioner KPU-Bawaslu Gelar Pemilu 2024 Tepat Waktu
Indonesia
PKS Minta Komisioner KPU-Bawaslu Gelar Pemilu 2024 Tepat Waktu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengucapkan selamat atas pelantikan Komisioner KPU dan Bawaslu pada Selasa (12/4). Ahmad Syaikhu meminta mereka untuk mengawal Pemilu 2024 tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.

Penanganan Kasus Ferdinand Hutahaean Masuk Tahap Penyidikan
Indonesia
Penanganan Kasus Ferdinand Hutahaean Masuk Tahap Penyidikan

Polisi bergerak cepat mengusut kasus dugaan ujaran kebencian yang diduga dilakikan mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Lagi, Penembakan Massal di AS Tewaskan 9 Orang di Tiga Kota
Dunia
Lagi, Penembakan Massal di AS Tewaskan 9 Orang di Tiga Kota

Penembakan terakhir menewaskan sembilan orang dan melukai lebih dari 24 orang di tiga kota pada Sabtu (4/6) malam dan Minggu (5/6) pagi.

Kubu Azis Syamsuddin Keberatan atas Tiga Saksi yang Dihadirkan Jaksa KPK
Indonesia
Kubu Azis Syamsuddin Keberatan atas Tiga Saksi yang Dihadirkan Jaksa KPK

Tim kuasa hukum terdakwa Azis Syamsuddin menyatakan keberatan atas tiga saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Ribuan Orang Daftar Jadi Relawan Bantu Pemkot Surabaya Lawan COVID-19
Indonesia
Ribuan Orang Daftar Jadi Relawan Bantu Pemkot Surabaya Lawan COVID-19

Untuk bidang kedaruratan, memang dipilih dari para relawan yang memiliki latar belakang medis

KSP Minta Masyarakat Jangan Panik Harga Minyak Goreng Meroket
Indonesia
Jokowi Akui Perkembangan Kasus COVID-19 di Indonesia Sulit Diduga
Indonesia
Jokowi Akui Perkembangan Kasus COVID-19 di Indonesia Sulit Diduga

Jokowi juga menghubungi sejumlah negara untuk melakukan modifikasi metode penanganan COVID-19

Wajib PCR untuk Calon Penumpang Pesawat Dihapus, Beban Masyarakat Jadi Berkurang
Indonesia
Wajib PCR untuk Calon Penumpang Pesawat Dihapus, Beban Masyarakat Jadi Berkurang

Pemerintah mengumumkan penghapusan kewajiban syarat tes PCR untuk pelaku perjalanan penerbangan atau transportasi udara.

Pilpres 2024 Masih Jauh, Relawan Mulai Genit Usung Capres
Indonesia
Pilpres 2024 Masih Jauh, Relawan Mulai Genit Usung Capres

Ini menjadi semacam "alat tawar politik" bagi kandidat yang diusung relawan untuk mendapat tiket nominasi dari parpol dengan mengonversi dukungan relawan.

Aparat Diminta Tegas dan Tidak Tebang Pilih Selama PPKM Darurat
Indonesia
Aparat Diminta Tegas dan Tidak Tebang Pilih Selama PPKM Darurat

Bamsoet meminta pemerintah untuk terus berupaya menjamin ketersediaan fasilitas layanan kesehatan