Kerja Melebihi 8 Jam, Calon Anggota KPU Petahana Usulkan Tambahan Honor KPPS Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR mencecar calon Anggota KPU Petahana, Hasyim Asy’ari terkait 897 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 5.176 petugas mengalami sakit pada Pemilu 2019.

Pertanyaan itu disampaikan saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPU. Menurut Hasyim, banyak petugas KPPS yang meninggal dan sakit saat itu karena beban kerja yang terlalu besar.

Baca Juga:

Calon Anggota KPU Dicecar Banyaknya Petugas Pemilu 2019 Meninggal

Pasalnya, mereka diharuskan melakukan penghitungan suara selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara sebagaimana amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Padahal sesungguhnya durasi pemungutan suara, sama di semua tempat wilayah Indonesia Timur, Tengah, Barat itu sama durasinya adalah 6 jam terhitung jam 7 pagi waktu setempat sampai dengan jam 13.00. Hanya saja bebannya berbeda-beda durasi untuk penghitungan suara,” kata Hasyim di Ruang Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2).

Untungnya, lanjut dia, saat itu Mahkamah Konstitusi memberikan jalan keluar dengan adanya waktu tambahan 12 jam untuk melakukan penghitungan suara pasca hari pemungutan suara.

Menurut Hasyim, berdasarkan putusan MK tersebut, pihaknya akan mengatur soal jeda kerja para petugas KPPS agar beban kerjanya bisa dikurangi.

Baca Juga:

Demokrat akan Kulik Tiga Hal Ini saat Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu

"Nanti akan kita siapkan kembali bagaimana mengatur jeda kerja para petugas KPPS kita untuk menghitung pemilu presiden pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota. Mengapa? karena tidak mungkin 7 orang KPPS dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok untuk menghitung karena juga ada fungsi-fungsi masing-masing KPPS yang tidak bisa digantikan,” ujarnya.

Hasyim mengingatkan, KPU baik di tingkat pusat dan daerah termasuk KPPS tidak tunduk pada UU ASN dan UU Ketenagakerjaan. Konsekuensinya, beban kerja jajaran KPU hingga KPPS tidak bisa dikonversikan dengan kelayakan kerja sehari 8 jam dan gaji atau honor yang diterima.

"Namun demikian kalau dikonversi dengan jumlah honor yang diterima KPPS, jadi bahan catatan kita selama ini anggota KPPS honornya Rp 500.000 dengan durasi kerja yang begitu panjang melampaui 8 jam dan beban kerja dan tekanan-tekanan. Karena itu sekiranya nanti disetujui kami mengajukan tambahan honor anggota KPPS supaya kemudian semangat," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Legislator PDIP Minta Calon Anggota KPU Klarifikasi Pernyataan Parpol Tidak Berkontribusi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPU Mulai Merekrut Anggota PPK dan PPS
Indonesia
KPU Mulai Merekrut Anggota PPK dan PPS

Jumlah PPK yang akan direkrut seluruh Indonesia, sebanyak 36.330 orang, sedangkan PPS yang direkrut sebanyak 251.295 orang.

103 Ribu Kendaraan Bakal Lewati Tol Cipali Pada Puncak Arus Mudik
Indonesia
103 Ribu Kendaraan Bakal Lewati Tol Cipali Pada Puncak Arus Mudik

Polri telah menerbitkan jadwal diberlakukannya sistem satu arah dan ganjil genap di jalan tol pada puncak arus mudik dari tanggal 28-1 Mei.

Penyidik akan Periksa Istri Irjen Ferdy Sambo sebagai Tersangka Pembunuhan Berencana
Indonesia
Penyidik akan Periksa Istri Irjen Ferdy Sambo sebagai Tersangka Pembunuhan Berencana

Penyidik Bareskrim Polri telah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Pemprov Banten Bangun Kantor di IKN Nusantara
Indonesia
Pemprov Banten Bangun Kantor di IKN Nusantara

Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk pembangunan Gedung Badan Penghubung bagi provinsi tersebut di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

KPK Panggil 7 Saksi Dalami Kasus TPPU Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Panggil 7 Saksi Dalami Kasus TPPU Rahmat Effendi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu memanggil sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE).

Status Gunung Anak Krakatau Level III, Evakuasi Warga Belum Dilakukan
Indonesia
Status Gunung Anak Krakatau Level III, Evakuasi Warga Belum Dilakukan

Hingga saat ini BNPB masih mengamati aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Elemen Mahasiswa dan Buruh Geruduk Gedung DPR
Indonesia
Elemen Mahasiswa dan Buruh Geruduk Gedung DPR

Para peserta unjuk rasa akan menyuarakan beberapa hal dalam aksinya, salah satunya yakni mengenai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ditanya Kesiapan Maju di Pilpres 2024 oleh Bima Arya, Begini Respons Ganjar-Ridwan Kamil
Indonesia
Ditanya Kesiapan Maju di Pilpres 2024 oleh Bima Arya, Begini Respons Ganjar-Ridwan Kamil

"Sebagai pemuda di sini siapkah Pak Ganjar bersanding dengan Kang Emil untuk calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia pada 2024 mendatang?," tanya Bima

Ulah Bjorka Bikin Pemerintah Bentuk Satgas
Indonesia
Ulah Bjorka Bikin Pemerintah Bentuk Satgas

Sistem perlindungan data tidak selamanya mampu menangkal serangan siber tanpa ada pembaruan seiring pesatnya perkembangan teknologi.

KAI Siapkan 5,5 Juta Tiket di Libur Nataru, naik 202 Persen dari Tahun Lalu
Indonesia
KAI Siapkan 5,5 Juta Tiket di Libur Nataru, naik 202 Persen dari Tahun Lalu

PT Kereta Api Indonesia (KAI) pun menambah 2,1 juta tiket untuk libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) selama periode pada 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023.