Kericuhan Demo UU Ciptaker Diduga Ditunggangi Kelompok Pencari Elektoral Demo Tolak Omnibus Law Rusuh di Jakarta. Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto

MerahPutih.com - Gelombang aksi penolakan UU Omnibus Ciptaker memunculkan tanda tanya. Apakah benar ini untuk kepentingan buruh atau ada pihak lain yang menunggangi aksi buruh.

Pengamat politik Boni Hargens menilai, berdasarkan investigasi independen yang dilakukan oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) sebelum Aksi 8 Oktober 2020 sampai hari ini, ditemukan ada indikasi keterpautan beragam kepentingan dan kelompok pemain di balik aksi ini.

Menurut Boni, secara garis besar, ada dua kelompok yang terlibat dalam aksi tersebut dan yang juga akan bergabung dalam aksi lanjutan 13 Oktober 2020 dan aksi-aksi yang akan datang.

Baca Juga

Sahkan UU Cipta Kerja, Fahri Hamzah: DPR Masuk Perangkap 'Lingkaran Setan' Parpol

Pertama, kelompok buruh dan para aktivis yang ideologis ingin memperjuangan kepentingan buruh. Mereka benar-benar mempersoakan pasal-pasal yang menurut mereka berpotensi multitafsir sehingga dalam perumusan peraturan pemerintah (PP) nanti ada potensi kepentingan buruh dikorbankan.

"Kelompok tipe ini tentu penting untuk diterima sebagai kritik dan saran untuk evaluasi dalam konteks judicial review jika itu dinilai perlu," jelas Boni kepada wartawan, Senin (12/10).

Namun, ada kelompok kedua yaitu massa yang dimobilisir oleh oknum dari partai politik oposisi dan dari kelompok antipemerintah yang selama ini memainkan peran sebagai oposisi jalanan. Massa ini datang dari berbagai latar belakang.

Ribuan massa aksi yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja rusuh saat menyampaikan aspirasinya di jalan M.H Thamrin, Jakarta, Kamis, (8/10/2020). Kerusuhan terjadi setelah massa aksi tidak terima dibubarkan pihak Kepolisian karena bertindah anarkistis. Puluhan personil Brimob POLRI dengan kendaraan taktis dan water canon mendorong mundur massa untuk membubarkan diri. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Ribuan massa aksi yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja rusuh saat menyampaikan aspirasinya di jalan M.H Thamrin, Jakarta, Kamis, (8/10/2020). Kerusuhan terjadi setelah massa aksi tidak terima dibubarkan pihak Kepolisian karena bertindah anarkistis. Puluhan personil Brimob POLRI dengan kendaraan taktis dan water canon mendorong mundur massa untuk membubarkan diri. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Ada yang massa partai, massa ormas, dan bahkan ada kelompok pengacau yang biasa di kenal sebagai kaum "anarko". Massa tipe kedua inilah yang kemarin dalam aksi 8/10 terlibat dalam aksi anarkisme, pengrusakan fasilitas umum, termasuk penyerangan terhadap aparat keamanan dari kepolisian.

"Massa tipe kedua ini yang dibayar oleh bandar politik yang bertebaran dari daerah sampai Jakarta;" jelas Boni.

Boni menduga, kelompok partai yang ingin menaikkan popularitas untuk memastikan kemenangan di pilkada 2020 dan persiapan pemilu 2024. Apalagi kalau electoral threshold nanti dinaikkan ke 7%, maka partai oposisi ada yang terancam punah.

"Mereka ini bekerja keras untuk mendegradasi citra partai pendukung pemerintah untuk menyelamatkan partai mereka di pilkada 2020 dan pemilu 2024," jelas lulusan Universitas Walden ini.

Selain itu, kelompok lain yang adalah oposisi jalanan, mereka berkepentingan untuk menaikkan posisi tawar dalam rangka persiapan pilpres 2024.

Jadi, ada banyak aktor yang bermain dalam aksi ini tetapi sebagian besar tidak memikirkan kemaslahatan buruh, tetapi sekedar menjadikan isu buruh sebagai pintu masuk untuk menyerang pemerintah.

Baca Juga

Aliansi BEM SI Sebut Pemerintah Bohong soal UU Cipta Kerja

Maka tidak mengejutkan sebetulnya ketika ada temuan di lapangan bahwa banyak peserta aksi tidak memahami pasal dalam UU Ciptaker yang menjadi alasan aksi itu ada. Mereka hanyalah massa mengambang yang dimobilisasi untuk menyerang pemerintah.

"Kelompok ini yang secara pragmatis direkrut dan dimobilisasi untuk terlibat dalam aksi anarkis;" tutup dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Obat dan Vaksin Corona Belum Ditemukan, Masyarakat Harap Waspada
Indonesia
Obat dan Vaksin Corona Belum Ditemukan, Masyarakat Harap Waspada

Ia mengakui, secara definitif, obat yang pilihan untuk COVID belum didapatkan.

BMKG Prakirakan Jakarta Cerah berawan Hingga Malam
Indonesia
BMKG Prakirakan Jakarta Cerah berawan Hingga Malam

Sedangkan saat memasuki malam hari seluruh wilayah DKI Jakarta diperkirakan cerah

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh Tersangka Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh Tersangka Korupsi PT DI

Persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus

LPSK Minta Korban Terorisme Ajukan Permohonan Perlindungan
Indonesia
LPSK Minta Korban Terorisme Ajukan Permohonan Perlindungan

LPSK meminta kepada para korban terorisme masa lalu untuk mengajukan perlindungan agar mendapatkan hak-haknya sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Anies Klaim Jakarta Paling Optimal Manfaatkan APBD
Indonesia
Anies Klaim Jakarta Paling Optimal Manfaatkan APBD

Jakarta menjadi daerah yang paling baik memanfaatkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di tengah pandemi COVID-19.

Tolak RUU HIP, Massa Ormas Islam Solo Demo di Gladak dan Bakar Bendera PKI
Indonesia
Tolak RUU HIP, Massa Ormas Islam Solo Demo di Gladak dan Bakar Bendera PKI

"Tolak Rancangan Undangan Undang Haluan Ideolagi Pancasila"

Tokoh Intelijen Minta Jokowi Pulangkan WNI di Negara yang Lockdown
Indonesia
Tokoh Intelijen Minta Jokowi Pulangkan WNI di Negara yang Lockdown

Harus segera dicari solusi untuk memulangkan para WNI di berbagai negara

Semburkan Awan Panas 4,5 Kilometer, Status Gunung Semeru Dievaluasi
Indonesia
Semburkan Awan Panas 4,5 Kilometer, Status Gunung Semeru Dievaluasi

Mengenai status gunung, saat ini Gunung Semeru masih berada pada level II atau 'Waspada' dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sedang melakukan evaluasi lebih lanjut.

Ketua MPR Desak Pemerintah Segera Cairkan Bantuan Pekerja Terdampak Corona
Indonesia
Ketua MPR Desak Pemerintah Segera Cairkan Bantuan Pekerja Terdampak Corona

Pemerintah harus memastikan jaminan keselamatan dan keamanan kerja

Berkah Libur Idul Adha, Penumpang Kereta Api di Gambir dan Senen Melonjak 90 Persen
Indonesia
Berkah Libur Idul Adha, Penumpang Kereta Api di Gambir dan Senen Melonjak 90 Persen

Eva mengatakan sebanyak 4.385 tempat duduk tersebut merupakan kuota yang telah dibatasi oleh pemerintah.