Kericuhan Demo UU Ciptaker Diduga Ditunggangi Kelompok Pencari Elektoral Demo Tolak Omnibus Law Rusuh di Jakarta. Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto

MerahPutih.com - Gelombang aksi penolakan UU Omnibus Ciptaker memunculkan tanda tanya. Apakah benar ini untuk kepentingan buruh atau ada pihak lain yang menunggangi aksi buruh.

Pengamat politik Boni Hargens menilai, berdasarkan investigasi independen yang dilakukan oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) sebelum Aksi 8 Oktober 2020 sampai hari ini, ditemukan ada indikasi keterpautan beragam kepentingan dan kelompok pemain di balik aksi ini.

Menurut Boni, secara garis besar, ada dua kelompok yang terlibat dalam aksi tersebut dan yang juga akan bergabung dalam aksi lanjutan 13 Oktober 2020 dan aksi-aksi yang akan datang.

Baca Juga

Sahkan UU Cipta Kerja, Fahri Hamzah: DPR Masuk Perangkap 'Lingkaran Setan' Parpol

Pertama, kelompok buruh dan para aktivis yang ideologis ingin memperjuangan kepentingan buruh. Mereka benar-benar mempersoakan pasal-pasal yang menurut mereka berpotensi multitafsir sehingga dalam perumusan peraturan pemerintah (PP) nanti ada potensi kepentingan buruh dikorbankan.

"Kelompok tipe ini tentu penting untuk diterima sebagai kritik dan saran untuk evaluasi dalam konteks judicial review jika itu dinilai perlu," jelas Boni kepada wartawan, Senin (12/10).

Namun, ada kelompok kedua yaitu massa yang dimobilisir oleh oknum dari partai politik oposisi dan dari kelompok antipemerintah yang selama ini memainkan peran sebagai oposisi jalanan. Massa ini datang dari berbagai latar belakang.

Ribuan massa aksi yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja rusuh saat menyampaikan aspirasinya di jalan M.H Thamrin, Jakarta, Kamis, (8/10/2020). Kerusuhan terjadi setelah massa aksi tidak terima dibubarkan pihak Kepolisian karena bertindah anarkistis. Puluhan personil Brimob POLRI dengan kendaraan taktis dan water canon mendorong mundur massa untuk membubarkan diri. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Ribuan massa aksi yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja rusuh saat menyampaikan aspirasinya di jalan M.H Thamrin, Jakarta, Kamis, (8/10/2020). Kerusuhan terjadi setelah massa aksi tidak terima dibubarkan pihak Kepolisian karena bertindah anarkistis. Puluhan personil Brimob POLRI dengan kendaraan taktis dan water canon mendorong mundur massa untuk membubarkan diri. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Ada yang massa partai, massa ormas, dan bahkan ada kelompok pengacau yang biasa di kenal sebagai kaum "anarko". Massa tipe kedua inilah yang kemarin dalam aksi 8/10 terlibat dalam aksi anarkisme, pengrusakan fasilitas umum, termasuk penyerangan terhadap aparat keamanan dari kepolisian.

"Massa tipe kedua ini yang dibayar oleh bandar politik yang bertebaran dari daerah sampai Jakarta;" jelas Boni.

Boni menduga, kelompok partai yang ingin menaikkan popularitas untuk memastikan kemenangan di pilkada 2020 dan persiapan pemilu 2024. Apalagi kalau electoral threshold nanti dinaikkan ke 7%, maka partai oposisi ada yang terancam punah.

"Mereka ini bekerja keras untuk mendegradasi citra partai pendukung pemerintah untuk menyelamatkan partai mereka di pilkada 2020 dan pemilu 2024," jelas lulusan Universitas Walden ini.

Selain itu, kelompok lain yang adalah oposisi jalanan, mereka berkepentingan untuk menaikkan posisi tawar dalam rangka persiapan pilpres 2024.

Jadi, ada banyak aktor yang bermain dalam aksi ini tetapi sebagian besar tidak memikirkan kemaslahatan buruh, tetapi sekedar menjadikan isu buruh sebagai pintu masuk untuk menyerang pemerintah.

Baca Juga

Aliansi BEM SI Sebut Pemerintah Bohong soal UU Cipta Kerja

Maka tidak mengejutkan sebetulnya ketika ada temuan di lapangan bahwa banyak peserta aksi tidak memahami pasal dalam UU Ciptaker yang menjadi alasan aksi itu ada. Mereka hanyalah massa mengambang yang dimobilisasi untuk menyerang pemerintah.

"Kelompok ini yang secara pragmatis direkrut dan dimobilisasi untuk terlibat dalam aksi anarkis;" tutup dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas COVID-19 Mulai Tracing Penyebaran Corona di Petamburan
Indonesia
Satgas COVID-19 Mulai Tracing Penyebaran Corona di Petamburan

Tracing penderita COVID-19 di kawasan Petamburan, mulai dilakukan.

Kubu AHY: Keputusan Pemerintah Pertegas KLB Deli Serdang Ilegal
Indonesia
Kubu AHY: Keputusan Pemerintah Pertegas KLB Deli Serdang Ilegal

"Keputusan ini mempertegas fakta bahwa Kongres Luar Biasa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sudah diberhentikan partai dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum adalah tindakan yang lllegal dan bertentangan dengan hukum," kata Donal

Polisi dan Tentara Dikerahkan Untuk Cek Pencairan Insentif Bagi PKL dan Warung
Indonesia
Polisi dan Tentara Dikerahkan Untuk Cek Pencairan Insentif Bagi PKL dan Warung

"Tentunya diperlukan data terkait jenis usaha, lokasi usaha, NIK daripada pengusaha usaha mikro, dan tentunya ini menjadi bagian dari program selanjutnya dari pemerintah," ujar Menko Airlangga.

Menpar Sandiaga Uno Dijadwalkan Kunjungi Kepulauan Riau
Indonesia
Menpar Sandiaga Uno Dijadwalkan Kunjungi Kepulauan Riau

Sandiaga Uno dijadwalkan melakukan kunjungan kerja dalam rangka memantau kondisi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 22-23 Januari 2021.

Sebelum Datang ke Jawa, Pemudik Positif COVID-19 Dikarantina di Lampung
Indonesia
Sebelum Datang ke Jawa, Pemudik Positif COVID-19 Dikarantina di Lampung

Segala upaya yang telah dilakukan dapat mencegah terjadinya teori bola pingpong, dimana kasus aktif COVID-19 berpindah-pindah antar wilayah.

Jakarta Barat, Selatan dan Timur Diperkirakan Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
Indonesia
Jakarta Barat, Selatan dan Timur Diperkirakan Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

Suhu rata-rata sepanjang Minggu (31/1) ini di Ibu Kota diperkirakan berada di kisaran 23 hingga 32 derajat celsius

Seluruh Indonesia Berpotensi Alami Hujan Ringan Hari Ini
Indonesia
Seluruh Indonesia Berpotensi Alami Hujan Ringan Hari Ini

Potensi hujan sedang di siang hari akan terjadi di Bengkulu, Tanjung Pinang, Ambon, serta Kendari

Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Bungkam
Indonesia
Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Bungkam

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur memilih bungkam saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9).

Novel Baswedan Cs Masih Yakin Jokowi Tindaklanjuti Temuan Ombudsman dan Komnas HAM
Indonesia
Novel Baswedan Cs Masih Yakin Jokowi Tindaklanjuti Temuan Ombudsman dan Komnas HAM

Sebanyak 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menindaklanjuti temuan Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).