Kericuhan Demo UU Ciptaker Diduga Ditunggangi Kelompok Pencari Elektoral Demo Tolak Omnibus Law Rusuh di Jakarta. Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto

MerahPutih.com - Gelombang aksi penolakan UU Omnibus Ciptaker memunculkan tanda tanya. Apakah benar ini untuk kepentingan buruh atau ada pihak lain yang menunggangi aksi buruh.

Pengamat politik Boni Hargens menilai, berdasarkan investigasi independen yang dilakukan oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) sebelum Aksi 8 Oktober 2020 sampai hari ini, ditemukan ada indikasi keterpautan beragam kepentingan dan kelompok pemain di balik aksi ini.

Menurut Boni, secara garis besar, ada dua kelompok yang terlibat dalam aksi tersebut dan yang juga akan bergabung dalam aksi lanjutan 13 Oktober 2020 dan aksi-aksi yang akan datang.

Baca Juga

Sahkan UU Cipta Kerja, Fahri Hamzah: DPR Masuk Perangkap 'Lingkaran Setan' Parpol

Pertama, kelompok buruh dan para aktivis yang ideologis ingin memperjuangan kepentingan buruh. Mereka benar-benar mempersoakan pasal-pasal yang menurut mereka berpotensi multitafsir sehingga dalam perumusan peraturan pemerintah (PP) nanti ada potensi kepentingan buruh dikorbankan.

"Kelompok tipe ini tentu penting untuk diterima sebagai kritik dan saran untuk evaluasi dalam konteks judicial review jika itu dinilai perlu," jelas Boni kepada wartawan, Senin (12/10).

Namun, ada kelompok kedua yaitu massa yang dimobilisir oleh oknum dari partai politik oposisi dan dari kelompok antipemerintah yang selama ini memainkan peran sebagai oposisi jalanan. Massa ini datang dari berbagai latar belakang.

Ribuan massa aksi yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja rusuh saat menyampaikan aspirasinya di jalan M.H Thamrin, Jakarta, Kamis, (8/10/2020). Kerusuhan terjadi setelah massa aksi tidak terima dibubarkan pihak Kepolisian karena bertindah anarkistis. Puluhan personil Brimob POLRI dengan kendaraan taktis dan water canon mendorong mundur massa untuk membubarkan diri. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Ribuan massa aksi yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja rusuh saat menyampaikan aspirasinya di jalan M.H Thamrin, Jakarta, Kamis, (8/10/2020). Kerusuhan terjadi setelah massa aksi tidak terima dibubarkan pihak Kepolisian karena bertindah anarkistis. Puluhan personil Brimob POLRI dengan kendaraan taktis dan water canon mendorong mundur massa untuk membubarkan diri. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Ada yang massa partai, massa ormas, dan bahkan ada kelompok pengacau yang biasa di kenal sebagai kaum "anarko". Massa tipe kedua inilah yang kemarin dalam aksi 8/10 terlibat dalam aksi anarkisme, pengrusakan fasilitas umum, termasuk penyerangan terhadap aparat keamanan dari kepolisian.

"Massa tipe kedua ini yang dibayar oleh bandar politik yang bertebaran dari daerah sampai Jakarta;" jelas Boni.

Boni menduga, kelompok partai yang ingin menaikkan popularitas untuk memastikan kemenangan di pilkada 2020 dan persiapan pemilu 2024. Apalagi kalau electoral threshold nanti dinaikkan ke 7%, maka partai oposisi ada yang terancam punah.

"Mereka ini bekerja keras untuk mendegradasi citra partai pendukung pemerintah untuk menyelamatkan partai mereka di pilkada 2020 dan pemilu 2024," jelas lulusan Universitas Walden ini.

Selain itu, kelompok lain yang adalah oposisi jalanan, mereka berkepentingan untuk menaikkan posisi tawar dalam rangka persiapan pilpres 2024.

Jadi, ada banyak aktor yang bermain dalam aksi ini tetapi sebagian besar tidak memikirkan kemaslahatan buruh, tetapi sekedar menjadikan isu buruh sebagai pintu masuk untuk menyerang pemerintah.

Baca Juga

Aliansi BEM SI Sebut Pemerintah Bohong soal UU Cipta Kerja

Maka tidak mengejutkan sebetulnya ketika ada temuan di lapangan bahwa banyak peserta aksi tidak memahami pasal dalam UU Ciptaker yang menjadi alasan aksi itu ada. Mereka hanyalah massa mengambang yang dimobilisasi untuk menyerang pemerintah.

"Kelompok ini yang secara pragmatis direkrut dan dimobilisasi untuk terlibat dalam aksi anarkis;" tutup dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Corona di Tanah Air Bertambah 8.692
Indonesia
Kasus Corona di Tanah Air Bertambah 8.692

Kasus COVID-19 di Indonesia selama 24 jam terakhir hingga Senin (11/1), pukul 12.00 WIB, bertambah sebanyak 8.692.

2 Kota ini Jadi Tingkat Penularan Corona Tertinggi, Ketua MPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
2 Kota ini Jadi Tingkat Penularan Corona Tertinggi, Ketua MPR 'Semprot' Pemerintah

Bamsoet juga meminta pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mempertegas penerapan PSBB

Pemprov DKI Tetap Ngotot Larang Warga Mudik Idulfitri 2021
Indonesia
Pemprov DKI Tetap Ngotot Larang Warga Mudik Idulfitri 2021

Jika DKI mengundurkan penanggulangan COVID-19 dikhawatirkan kasus corona "menggila" sehingga menyebar luas.

Lelang Jabatan Sekjen DPD Dinilai Langgar UU
Indonesia
Lelang Jabatan Sekjen DPD Dinilai Langgar UU

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tengah melakukan lelang jabatan Sekretaris Jenderal DPD RI. Namun, proses tersebut dinilai melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Risma 'Bantu' Kemenangan Eri-Armuji
Indonesia
Risma 'Bantu' Kemenangan Eri-Armuji

Salah satu faktor dominan kemenangan Er-Ji, Faktor keunggulan Eri Cahyadi-Armuji, lanjut Imam, disebabkan kuatnya Risma Effect

Tujuh Pegawai KPK Terkena COVID 19
Indonesia
Tujuh Pegawai KPK Terkena COVID 19

Saat ini masih seorang dalam proses perawatan di rumah sakit dan berada dalam kondisi baik.

Listyo Sigit Diminta Konsisten Hapus Penilangan di Jalan
Indonesia
Listyo Sigit Diminta Konsisten Hapus Penilangan di Jalan

Lalu lintas adalah potret budaya dan peradaban serta modrenitas sebuah bangsa

AstraZeneca Mengandung Unsur Babi, Wapres: Boleh Digunakan
Indonesia
AstraZeneca Mengandung Unsur Babi, Wapres: Boleh Digunakan

Adanya kandungan babi dalam vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca, hal itu juga tidak menjadi persoalan selama vaksin tersebut boleh diberikan kepada masyarakat.

Pemprov DKI Tunggu Aturan Pusat soal THR Lebaran 2021
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Aturan Pusat soal THR Lebaran 2021

Pemprov DKI hingga kini belum dapat menentukan dan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terlebih dahulu soal aturan THR.

Gubernur Sulawesi Selatan Diciduk KPK
Indonesia
Gubernur Sulawesi Selatan Diciduk KPK

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang baru ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/2) malam, tercatat memiliki total kekayaan Rp51.356.362.656 per 29 April 2020