Keributan soal TWK KPK Dinilai Terlambat Novel Baswedan dan para pegawai KPK tidak lolos TWK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Polemik yang saat ini terjadi terkait alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) dinilai sudah terlambat.

Pasalnya, proses pembentukan pegawai KPK menjadi ASN merupakan proses inisiasi dari perubahan UU KPK yang di dalamnya mengatur bahwa seluruh pegawai KPK merupakan ASN.

Baca Juga

Pegawai KPK yang Lolos TWK Terancam Gugur

“Kenapa saya katakan telat, karena begini, prosesnya sebenarnya mereka sudah paham sejak awal UU ini ditetapkan,” ucap Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Andi Sandi kepada wartawan, Jumat (28/5).

Menurutnya, ketika proses pembentukan UU KPK, yang kontra terhadap hal itu tidak melakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK) hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan PP 41/2020.

“Ingat ya, ini sudah hampir satu tahun lebih ya, dari 2019, 2020, kemudian keluar PP 41 /2020. Nah, PP ini adalah turunan langsung dari UU 19/2019,” imbuhnya.

Dia menambahkan, dalam pasal 6-nya PP 41/2020 sangat jelas dikatakan bahwa tata cara pengalihan pegawai KPK dari posisi sebelum perubahan untuk menjadi ASN itu diatur lebih lanjut oleh peraturan KPK.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Artinya kemudian, semua proses itu diserahkan kepada KPK bagaimana pengaturannya.

"Nah, kawan-kawan ini yang 75 ini masih bagian dari KPK. Kenapa dalam proses pembentukan itu, tidak ada negosiasi, tidak ada diskusi,” ujarnya.

Andi mempertanyakan permasalahan yang muncul saat ini terkait tes wawasan kebangsaan (TWK), kenapa baru sekarang diperdebatkan? Sebelumnya tidak ada diskusi atau masukan mengenai problematika proses pembentukan peraturan KPK 1/2021.

“Artinya ada solusi-solusi secara hukum yang bisa dilakukan sebelum kerubutan belakangan,” papar Andi.

Dalam pasal 3 peraturan KPK 1/2021 ada lima tahapan untuk menentukan seorang pegawai KPK. Pertama tahapan penyesuaian jabatan-jabatan menjadi jabatan ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tahap kedua identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK. Ketiga pemetaan kesesuaian kompetensi dan kualifikasi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki.

Keempat pengalihan pegawai KPK menjadi PNS, dan tahapan terakhir penetapan kelas jabatan.

"Nah, yang diributkan oleh kawan-kawan ini hanya tahap yang ke empat. Tiga proses tahapan sebelumnya itu apakah bisa dilakukan tanpa tahapan ke empat, diloncat gitu? Enggak mungkin,” jelasnya.

“Itu yang dari tadi saya katakan bahwa ini keributannya telat. Kalau ibaratnya itu airnya sudah sampai ke leher baru minta kering,” tandas Andi Sandi. (Knu)

Baca Juga

Manuver Lengserkan Firli dari Kursi Ketua KPK Berpotensi Jadi Bumerang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puan Maharani Serahkan 30 Ribu Dosis Vaksin untuk Warga Jawa Timur
Indonesia
Puan Maharani Serahkan 30 Ribu Dosis Vaksin untuk Warga Jawa Timur

Kunjungan Puan kali ini untuk menyerahkan bantuan 30.000 dosis vaksin untuk masyarakat Surabaya dan Jawa Timur melalui Pemerintah Kota Surabaya.

Polres Jakbar Limpahkan Berkas Perkara Penimbunan Obat COVID-19 ke Kejaksaan
Indonesia
Polres Jakbar Limpahkan Berkas Perkara Penimbunan Obat COVID-19 ke Kejaksaan

“Sudah dilimpahkan ke jaksa Kamis lalu (12 Agustus 2021),” kata Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat AKP Fahmi Fiandri, kepada wartawan (21/8).

Hindari Loss of Learning pada Siswa, Nadiem Dorong Pemda Segera Adakan PTM
Indonesia
Hindari Loss of Learning pada Siswa, Nadiem Dorong Pemda Segera Adakan PTM

PJJ yang jelas-jelas tidak optimal dan tidak bergerak cepat maka kita akan menghadapi loss of learning

87 Jemaah Umrah yang Positif COVID-19 Sempat Negatif di Arab Saudi
Indonesia
87 Jemaah Umrah yang Positif COVID-19 Sempat Negatif di Arab Saudi

Tapi memang rata-rata yang positif itu tampak sehat sehat saja

Antrean Minyak Goreng Marak, PKS Sebut Reputasi Indonesia Hancur di Mata Dunia
Indonesia
Antrean Minyak Goreng Marak, PKS Sebut Reputasi Indonesia Hancur di Mata Dunia

Kelangkaan minyak goreng membuat warga terutama ibu rumah tangga rela mengantre berjam-jam di toko perbelanjaan.

Gegara PPKM Level 4, Stok Darah PMI Solo Menipis
Indonesia
Gegara PPKM Level 4, Stok Darah PMI Solo Menipis

Di tengah PPKM Level 4 PMI Solo, PMI hanya mampu mendapatkan 20 orang pendonor. Sementara permintaan donor darah sekitar puluhan orang per hari.

BPIP Minta Masyarakat Kucilkan Akun Medsos yang Kontennya Tidak Beretika
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,2 Landa Meulaboh Aceh
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,2 Landa Meulaboh Aceh

BMKG terus menambah jumlah sensor pendeteksi gempa bumi atau seismograf di seluruh wilayah Indonesia.

Gerindra Ogah Tambah Polemik Terkait Big Data Penundaan Pemilu
Indonesia
Gerindra Ogah Tambah Polemik Terkait Big Data Penundaan Pemilu

"Sudah banyak juga praktisi pengamat masya luas berkomentar. Kami bukan soal mendukung bukan soal menolak," kata Dasco.

Inflasi Melonjak, Suku Bunga Pinjaman Bank Besar Naik Tajam
Dunia
Inflasi Melonjak, Suku Bunga Pinjaman Bank Besar Naik Tajam

Pelemahan ekonomi global dan domestik menjadi tantangan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur.