Keributan soal TWK KPK Dinilai Terlambat Novel Baswedan dan para pegawai KPK tidak lolos TWK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Polemik yang saat ini terjadi terkait alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) dinilai sudah terlambat.

Pasalnya, proses pembentukan pegawai KPK menjadi ASN merupakan proses inisiasi dari perubahan UU KPK yang di dalamnya mengatur bahwa seluruh pegawai KPK merupakan ASN.

Baca Juga

Pegawai KPK yang Lolos TWK Terancam Gugur

“Kenapa saya katakan telat, karena begini, prosesnya sebenarnya mereka sudah paham sejak awal UU ini ditetapkan,” ucap Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Andi Sandi kepada wartawan, Jumat (28/5).

Menurutnya, ketika proses pembentukan UU KPK, yang kontra terhadap hal itu tidak melakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK) hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan PP 41/2020.

“Ingat ya, ini sudah hampir satu tahun lebih ya, dari 2019, 2020, kemudian keluar PP 41 /2020. Nah, PP ini adalah turunan langsung dari UU 19/2019,” imbuhnya.

Dia menambahkan, dalam pasal 6-nya PP 41/2020 sangat jelas dikatakan bahwa tata cara pengalihan pegawai KPK dari posisi sebelum perubahan untuk menjadi ASN itu diatur lebih lanjut oleh peraturan KPK.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Artinya kemudian, semua proses itu diserahkan kepada KPK bagaimana pengaturannya.

"Nah, kawan-kawan ini yang 75 ini masih bagian dari KPK. Kenapa dalam proses pembentukan itu, tidak ada negosiasi, tidak ada diskusi,” ujarnya.

Andi mempertanyakan permasalahan yang muncul saat ini terkait tes wawasan kebangsaan (TWK), kenapa baru sekarang diperdebatkan? Sebelumnya tidak ada diskusi atau masukan mengenai problematika proses pembentukan peraturan KPK 1/2021.

“Artinya ada solusi-solusi secara hukum yang bisa dilakukan sebelum kerubutan belakangan,” papar Andi.

Dalam pasal 3 peraturan KPK 1/2021 ada lima tahapan untuk menentukan seorang pegawai KPK. Pertama tahapan penyesuaian jabatan-jabatan menjadi jabatan ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tahap kedua identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK. Ketiga pemetaan kesesuaian kompetensi dan kualifikasi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki.

Keempat pengalihan pegawai KPK menjadi PNS, dan tahapan terakhir penetapan kelas jabatan.

"Nah, yang diributkan oleh kawan-kawan ini hanya tahap yang ke empat. Tiga proses tahapan sebelumnya itu apakah bisa dilakukan tanpa tahapan ke empat, diloncat gitu? Enggak mungkin,” jelasnya.

“Itu yang dari tadi saya katakan bahwa ini keributannya telat. Kalau ibaratnya itu airnya sudah sampai ke leher baru minta kering,” tandas Andi Sandi. (Knu)

Baca Juga

Manuver Lengserkan Firli dari Kursi Ketua KPK Berpotensi Jadi Bumerang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Jalan di Jakarta Tergenang Air
Indonesia
Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Jalan di Jakarta Tergenang Air

Hujan deras yang mengguyur DKI Jakarta sejak Jumat (21/5) sore membuat sejumlah ruas jalan di beberapa wilayah tergenang air.

Pangdam dan Kapolda Diminta Awasi Kepulangan TKI dari Luar Negeri
Indonesia
Pangdam dan Kapolda Diminta Awasi Kepulangan TKI dari Luar Negeri

Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah mendapatkan perhatian khusus dari Satgas Penanganan COVID-19.

Bibit Vaksin COVID-19 Merah Putih Segera Diolah Bio Farma
Indonesia
Bibit Vaksin COVID-19 Merah Putih Segera Diolah Bio Farma

Untuk masyarakat yang menolak vaksinasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.

Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 87 Kilogram Sabu dari Malaysia
Indonesia
Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 87 Kilogram Sabu dari Malaysia

Setelah lama menunggu, akhirnya para pelaku tiba di lokasi

Ikuti Arahan OJK, Bank DKI Bangun Learning Center
Indonesia
Ikuti Arahan OJK, Bank DKI Bangun Learning Center

learning center ini sejalan dengan arahan Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sangat concern dalam pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani Bank DKI.

Mudik Dilarang tapi Tempat Wisata Dibuka, Pemerintah Diminta Adil
Indonesia
Mudik Dilarang tapi Tempat Wisata Dibuka, Pemerintah Diminta Adil

Keputusan pemerintah melarang aktivitas mudik pada tanggal 6 – 17 Mei 2021 dengan alasan menekan laju penularan virus COVID-19 tidak hanya mendapat dukungan, tapi juga menuai penolakan dari sebagian masyarakat.

Warga Jakarta Bisa Tes Usap Antigen di Polsek
Indonesia
Warga Jakarta Bisa Tes Usap Antigen di Polsek

Kegiatan tersebut mengiringi berjalannya 3 T

Pemkot Jakpus Klaim Pembuatan Embung Sukses Atasi Banjir
Indonesia
Pemkot Jakpus Klaim Pembuatan Embung Sukses Atasi Banjir

Irwandi juga menyebut program Gerebek Lumpur yang dilakukan sukses untuk menangani banjir.

Peringati Sumpah Pemuda, KAMI Bagikan Sembako untuk Pemulung
Indonesia
Peringati Sumpah Pemuda, KAMI Bagikan Sembako untuk Pemulung

Husnul ????juga menyampaikan bahwa kondisi pandemi COVID-19 merupakan waktu yang tepat untuk membangun solidaritas antarsesama terutama bagi para anak muda Indonesia.

1/3 Warga DKI Masih Takut Divaksin, Isu Kehalalan Paling Tinggi
Indonesia
1/3 Warga DKI Masih Takut Divaksin, Isu Kehalalan Paling Tinggi

Isu-isu seperti keharaman, efek samping, ketidakmanjuran, hingga aksesibilitas vaksin menjadi masalah yang harus ditangani bersama.